oleh

Praktisi Hukum Ahmad Azis Ismail Desak APH Selidiki Penyegelan Dua Puskesmas di Lembata

LEWOLEBA, TIMORline.com-Praktisi Hukum Ahmad Azis Ismail, SH mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyelidiki penyegelan dua Puskesmas di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedua Puskesmas itu adalah Puskesmas Balauring di Wowong Desa Tiba Kecamatan Omesuri, dan Puskesmas Wairiang di Desa Bean, Kecamatan Buyasuri.

Penyegelan itu dilakukan para kontraktor dan pekerja bangunan dengan cara memalang kayu disertai tulisan merah, “Jangan Gunakan Bangunan Ini”.

Kontraktor dan pekerja bangunan beralasan, uang ratusan juta rupiah yang menjadi hak mereka belum dibayar. Padahal, kedua bangunan itu sudah digunakan untuk melayani orang sakit.

Praktisi Hukum Ahmad Aziz Ismail dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com, Selasa (16/11/2021) malam, menjelaskan, bila sudah ada PHO (Provisional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan, red) maka
sebetulnya pekerjaan itu sudah selesai 100 persen.

“Ini berarti pihak ketiga sudah menunaikan prestasinya. Masalahnya kenapa tidak dibayar 100 persen. Padahal, anggarannya sudah ada”, tanya Azis.

Ahmad Aziz Ismail, SH

Azis menjelaskan, proyek itu ada karena telah dianggarkan. Kalau dianggarkan berarti anggaran sudah tersedia. Kemana anggaran itu kalau tidak dibayar, siapa yang gunakan anggaran itu?

“Kita berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan karena terkait uang negara. Kalau dianggarkan ulang berarti anggaran menjadi double. Selidiki dulu anggaran yang telah tersedia tapi tidak dibayarkan kepada kontraktor”, tandas Azis.

Menurut Advokat Peradi ini, kejadian penyegelan bangunan seperti ini mestinya tidak terjadi. Fasilitas umum seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah agar berdampak pada pelayanan publik yang baik. Apalagi ini terkait Puskesmas yang menjadi kebutuhan warga di Kedang.

“Kalau ada kejadian seperti ini, pelayanan publik akan terganggu”, jelas Azis.

Bagi Azis, bila kontraktor sudah mengerjakan pekerjaan selesai 100 persen, apalagi sudah sampai pada tahap PHO dan sudah dinikmati masyarakat, mestinya tanggungjawab mereka sudah selesai dan haknya harus mereka dapat.

Baca Juga:  Kodim 1605/Belu Bersama Warga Gelar Nobar Film Perjuangan Kemerdekaan

Tapi, kenapa kontraktor tidak dibayar? Ada apa ini? APH harus selidiki, biar duduk masalahnya terang-benderang”, tandas Azis.

Abubakar Sidik, salah seorang suplayer material bangunan Abubakar Sidik bersama rekan-rekannya nekad melakukan aksi penyegelan dua Puskesmas itu untuk mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Lembata.

Salah satu Puskesmas di antaranya, yakni Puskesmas Balauring dikerjakan dengan nomor kontrak: 07.02/SP.Kontrak-P Balauring/DINKES/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019 dengan pagu sebesar Rp5.944.072.472,00 atau Rp5,9 miliar.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar