oleh

PADMA Indonesia Dorong Fungsi Legislatif Ketua dan Anggota DPRD Alor sebagai Voice of the Voiceless

JAKARTA, TIMORline.com-Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Pelayanan Advokasi untuk Perdamaian dan Keadilan (PADMA) Indonesia Gabriel Goa mendorong Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH dan anggotanya Naboys Tallo melakukan fungsi legislatif secara maksimal sebagai voice of the voiceless atau suara kaum tak bersuara di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Fungsi itu dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Alor agar pemerintah pro rakyat.

“Mereka berdua dan semua anggota DPRD Alor diharapkan pro kepentingan rakyat Kabupaten Alor. Ini sungguh didambakan di tengah pandemi Covid-19”, tandas Gabriel dalam rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (15/09/2021) malam.

Menurut Gabriel, konsekuensi dari suara kenabian mereka adalah adanya gerakan resistensi. Bahkan, arogansi kekuasaan dapat dimainkan untuk menggeser dan menggusur kerabat mereka di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor.

“Lebih parah lagi kalau pemerintah menghalalkan segala cara untuk membungkam suara kenabian mereka”, tandas Gabriel.

Ketua KOMPAK Indonesia ini mengungkapkan, fakta hukum lain membuktikan kalau jajaran elite Pemerintah Kabupaten Alor berani melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Ketua DPRD Alor di halaman depan Mapolres Alor

Meskipun demikian, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek tidak membalas dengan aksi serupa tetapi menempuh jalur hukum. Caranya, Enny melaporkan secara resmi Sekda Alor Drs Sony Alelang dan Kabag Hukum Setda Alor Marianus Adam, SH ke Polda NTT dengan LP/B/122/N/Res.118/2021 pada 30 April 2021.

“Keberanian ini mendorong rakyat khususnya voice of the voiceless di NTT untuk menempuh jalur hukum mempercayakan aparat penegak hukum seperti Polda NTT”, tegas Gabriel.

Atas kondisi riil Kabupaten Alor yang demikian, pegiat pekerja migran ini merasa terpanggil untuk mendukung penegakkan hukum yang profesional dan berintegritas di Polda NTT.

Baca Juga:  Tiga Polres Patroli Gabungan di Perbatasan Timor Bagian Tengah

Karena itulah, Gabriel yang saat ini memimpin PADMA Indonesia dan KOMPAK Indonesia, menyatakan:

Pertama, mendukung Kapolda NTT segera memroses hukum Laporan Ketua DPRD Alor dengan Terlapor Sekda dan Kabag Hukum Alor jangan sampai nasibnya seperti Laporan Polisi terhadap anggota DPRD Alor yang dihentikan penyelidikannya karena kurang bukti. Padahal, bukti-buktinya sudah disampaikan Pelapor.

Kedua, mendesak Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap penegakkan hukum baik Tindak Pidana Umum,Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda NTT.

Ketiga, mendesak Kompolnas, Ombudsman RI dan Ombudsman NTT melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum di Polda NTT agar bekerja profesional dan berintegritas dalam penegakan hukum terutama pejabat-pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum.

Keempat, mengajak solidaritas pers, lembaga agama, lembaga DPRD bersama masyarakat mengawasi sungguh kinerja aparat penegak hukum dalam penegakkan hukum baik Tindak Pidana Umum, Tindak.Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar