oleh

Surat Terbuka Penumpang Gelap dalam Upaya Reformasi Birokrasi di Kabupaten TTU

(Catatan Kritis atas Mutasi ASN di Lingkup Pemkab TTU 2021)

REFORMASI Birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah. Karena menjadi jalan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan serta sumber daya manusi aparatur.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Timor Tengah Utara (TTU) di bawah kepemimpinan Bupati Djuandi David dan Wakil Bupati Eusebius Binsasi telah menyatakan tekadnya untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Kabupaten TTU.

Tekad itu termuat dalam Misi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Inovatif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

Melalui Misi ini, Bupati Djuandi David dan Wakil Bupati Eusebius Binsasi bertekad mewujudkan good and clean governance. Tekad ini sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntable yang didukung sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-goverment).

Birokrasi dituntut bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten TTU.

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten TTU, Bupati Djuandi David dan Wakil Bupati Eusebius Binsasi menguraikan, Index Reformasi Birokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 sebesar 44,54 bernilai C, sangat Kurang.

Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus terus dioptimalkan di antaranya adalah keterbatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik secara kualitatif maupun kuantitatif; Akuntabilitas Kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Sebab, nilai SAKIP-nya 48,92 bernilai C, Sangat Kurang; Belum Optimalnya sistem pengendalian Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Belum Optimalnya Penataan dan Kompetensi ASN karena belum terwujudnya Merit System secara penuh; belum optimalnya penerapan pengukuran kinerja pegawai, belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi pegawai serta belum optimalnya penerapan zona integriatas pada OPD, dan belum optimalnya tingkat Kapasitas dan Kapabilitas APIP-Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan di Kabupaten TTU.

Untuk mewujudkan tata kelola Birokrasi Pemerintah Kabupten TTU yang reformis sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026, Bupati TTU Djuandi David dan Wakil Bupati Eusabius Binsasi pada Jumat, 3 September 2021 telah melakukan Mutasi atas sejumlah Jabatan Administrator maupun jabatan Fungsional di lingkup Pemkab TTU di Aula Biinmafo Kefamenanu yang berkapasitas Ruangan 1.500 orang dengan tambahan 4 buah tenda pendukung di luar Gedung Biinmafo dengan kapasitas 500 orang, yang disiarkan secara langsung oleh Radio Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan dipancarluaskan media sosial Facebook laman Radio Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut.

Pejabat TTU yang dimutasi dan dilantik Bupati TTU Djuandi David di Aula Biinmaffo Kefamenanu pada Jumat (03/09/2021).

Terhadap mutasi yang terjadi, Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarkat Sipil-Lakmas Cendana Wangi NTT memberikan catatan catatan kritis sebagai berikut:

Baca Juga:  Gaji ke-13 dan THR Tidak Dibayar, Pejabat Malaka Kirim Surat Terbuka kepada Presiden Joko Widodo

Pertama: Secara umum pelaksanaan mutasi transfer dan promosi pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab TTU telah mengikuti prosedur yang mengacu pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional mengenai peraturan pelaksanaan mutasi. Kami mengapresiasi dilantiknya para Pejabat Eselon 4 maupun pejabat Eselon 3 perempuan yang mampu dan berkualifikasi dalam tugas dan jabatanya. Namun, kami mencatat, dalam pelaksanaan mutasi PNS Eselon III sebanyak 160 orang dan PNS Eselon IV sebanyak 466 orang tersebut sepenuhnya berdasarkan Penataan dan Kompetensi ASN karena belum terwujudnya Merit System secara penuh, belum optimalnya penerapan pengukuran kinerja pegawai , belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi pegawai dan belum optimalnya penerapan zona integritas pada OPD, dan belum optimalnya tingkat Kapasitas dan Kapabilitas APIP-Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kedua: Sekalipun dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMND Kabuaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 Bupati Djuandi David dan Wakil Bupati TTU Eusabius Binsasi menyatakan belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan Formasi Pegawai, namun dalam pelaksanaan Mutasi ASN pada level Eselon 3 terdapat 18 ASN dengan spesifikasi dan kualifikasi bidang kesehatan yang dimutasi keluar dari bidang tugas dan fungsi kesehatan baik pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dengan dimutasi pindah ke luar ke Kelurahan, Kecamatan dan SKPD lain yang tidak berkaitan dengan urusan-urusan kesehatan dan kesehatan lingkugan. Hal ini tentunya akan menimbulkan kepincangan pelayananan pada dinas unit kerja awal akibat kekurangan tenaga Administrator-nya apalagi tidak diikuti dengan penempatan tenaga Administrator dengan basic ilmu, spesifikasi dan kualifikasi yang sama atau bahkan di atasnya.

Ketiga: Belum sepenuhnya dilakukan Penataan dan Kompetensi ASN karena belum terwujudnya Merit System secara penuh, belum optimalnya penerapan pengukuran kinerja pegawai negeri di mana masih terdapat pengangkatan dan mutasi PNS yang terjadi tidak memperhatikan masa kerja, pangkat golongan, dengan memutasi sejumlah ASN yang belum memenuhi pangkat/golongan untuk menempati Jabatan/Golongan Eselon III. Bahkan, ada yang melompati jenjang pangkat/golongan di bawahnya melejit menduduki jabatan Eselon III sekalipun dalam pangkat/golongan/jabatan sebelumnya tidak berprestasi secara luar biasa sehingga pantas untuk dipromosikan dengan cara demikian.

Dari data mutasi ASN yang terpublikasi umum ini terpampang jelas nama-nama sejumlah PNS pada lingkup Kabupaten TTU dalam pangkat/golongan dan masa kerja yang belum memenuhi syarat untuk dipromosikan menduduki jabatan Eselon III namun ‘dilantik’ menduduki jabatan Eselon III akibat Kolusi dan Nepotisme karena memiliki kedekatan sebagai istri, saudara, sahabat dan kenalan dengan pejabat tertentu.

Keempat: Belum optimalnya Penataan dan Kompetensi ASN karena belum terwujudnya Merit System secara penuh. Ini juga tergambar dari mutasi ASN di lingkup Pemkab TTU Tahun 2021 ini. Sebab, di sini Bupati Djuandi David dan Wakil Bupati Eusabius Binsasi telah mengangkat dan melantik sejumlah pejabat Eselon III pada level eselon lebih rendah, yakni Eselon IV sebagai bentuk Demosi (hukuman disiplin berat bagi sejumlah ASN). Padahal, para ASN tersebut selama dalam jabatan dan kedudukanya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS apalagi menjalani proses tindakan disiplin oleh Baperjakat maupun atasan langsungnya karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dan dihukum disiplin berat, sebagaimana Demosi yang mereka alami dengan diturunkan eselonya dari Eselon III menjadi Eselon IV dalam Proses Mutasi PNS di lingkup Pemkab TTU.

Baca Juga:  Diduga Peras Anggota PPWI, Oknum Penyidik Bareskrim Polri segera Jalani Sidang Kode Etik

Kelima: Bupati TTU Djuandi David dan Wakil Bupati TTU Eusabius Binsasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD TTU 2021-2026 dengan terang dan tegas menyatakan bahwa Pemkab TTU selama ini belum optimal menerapkan Zona Integritas pada OPD dan belum optimal tingkat Kapasitas dan Kapabilitas APIP-Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan di Kabupaten TTU.

Namun dalam Mutasi 626 PNS di lingkup Pemkab TTU ini belum nampak upaya maksimal Bupati TTU dan Wakil Bupati TTU dalam meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP- Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sehingga dapat berperan menciptakan Zona Integritas pada OPD. Hal ini tercermin dari dimutasi ke luar tujuh orang Auditor Pratama dan Auditor Muda dari Kantor Inspektorat Kabuaten TTU di tengah usaha keras para Auditor pada instansi tersebut untuk melakukan Audit atas 169 Desa yang belum juga mencapai jumlah setengahnya dan tidak maksimalnya pengawasan dan Audit pada Kantor/Badan di lingkup Pemkab TTU akibat keterbatasan jumlah Auditor yang ada. Sebab, sesuai Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), jumlah Minimal Auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten TTU seharusnya sebanyak 50 orang Auditor (Auditor Pratama, Auditor Muda dan Auditor Madya). Sementara per 5 September 2021 ini, jumlah Auditor-nya hanya sebanyak 21 orang. Itupun hanya Auditor Pratama dan Auditor Muda.

Mutasi ke luar tujuh orang PNS Auditor Pratama dan Auditor Muda tersebut tidak diikuti dengan Mutasi Masuk PNS yang berkualifikasi di atas atau minimal berkualifikasi sama degan Auditor yang dimutasi ke luar. Ini menunjukan lemahnya komitmen Bupati dan Wakil Bupatii TTU dalam upaya reformasi birokrasi sebagaimana yang telah dinyatakannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 2 Tentang RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026.

Padahal, Bupati dan Wakil Bupati sangat mengetahui untuk menghasilkan seorang Auditor Pratama membutuhkan waktu paling tidak 1,5 tahun sampai 2 tahun, bila tidak ada kendala teknis dengan biaya pendidikan yang besar antara Rp80 juta sampai dengan Rp100 juta.

Atas temuan-temuan di atas, Lakmas Cendana Wangi NTT menyerukan:

Baca Juga:  Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja

1. Agar Bupati TTU dan Wakil Bupati TTU dengan segenap perangkat daerahnya dalam peran dan tugas tata kelola Pegawai Negeri Sipil benar-benar serius melaksanakan Komitmen Reformasi Birokrasi sebagaimana MISI-nya yang telah dinyatakan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 untuk melakukan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerinthan yang baik, bersih dan Inovatif;

2. Agar persoalan-persoalan daerah terutama dalam tata kelola pemerintahan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Baperjakat yang belum Optimal dalam Penataan dan Kompetensi ASN untuk segera dibenahi dengan menempatkan pejabat PNS yang memiliki integritas dan kompetensi yang mampu mengimplementasikan secara konsisten Visi dan Misi Reformasi Birokrasi Bupati dan Wakil Bupati TTU. Dengan demikian, tidak terjadi lagi adanya penumpang gelap Reformasi yang mengambil kesempatan dengan jabatannya melakukan Kolusi dan Nepotisme untuk pentingan pribadi dan golonganya;

3. Agar Para ASN yang yang telah dimutasi dengan menyalahi ketentuan yang berlaku seperti
dimutasi ke luar pada dinas/badan yang tidak berdasarkan analisis jabatan dan formasi PNS tidak terjadi lagi karena itu merusak sistem dan merugikan pengembangan karier ASN yang bersangkutan;

4. Agar para ASN yang telah dimutasi menyimpang melampaui tingkatan jabatan eselon yang seharusnya segera dikembalikan kepada jabatan eselon yang sepantasnya;

5. Agar para ASN yang telah dimutasi dengan keliru sehingga ASN tersebut mengalami Demosi, untuk segera dipulihkan hak-hakya dengan ditempatkan pada jabatan eselon sesuai dengan pangkat dan golonganya;

6. Agar para Auditor pada Kantor Insppektorat Kabupaten TTU yang telah dimutasi ke luar segera dikembalikan ke tempat tugas sebelumnya. Selanjutnya, bersama-sama dengan Inspektorat Kabupaten TTU memprogramkan pendidikan bagi calon calon auditor baik Auditor Pratama maupun Auditor Muda sampai dengan mencukupinya jumlah minimal auditor 50 orang pada Kantor Inspektorat Kabupaten TTU;

Demikian catatan kritis Lakmas Cendana Wangi NTT sebagai bentuk kontribusinya dalam mendukung dan mengawal upaya-upaya penataan dan reformasi birokrasi Bupati TTU dan Wakil Bupati TTU sebagaimana yang dinyatakan dalam Perda Nomor 2 Tentang RPJMD TTU Tahun 2021-2026.

Noemuti, 7 September 2021

Victor Manbait
Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT

 

Komentar