oleh

14 DIM Pansus DPR Papua Barat Diakomodir dan Ditetapkan DPR RI

JAKARTA, TIMORline.com-Sedikitnya 14 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diusulkan Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat telah diakomodir dan ditetapkan DPR RI bersama Pemerintah dalam Rapat Paripurna RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta (15/07/2021).

Ketua Pansus Papua Barat Yan Anthon Yoteni mengucapkan banyak terimakasih semua pihak yang telah membantu dan mendukung usulan ini.

Atas kerja bersama itu, Yan Anthon mengucapkan terimakasih kepada Presiden RI Joko Widodo, Menkopulhukam Prof. Mahfud MD, SH, Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Otda Drs. Akmal Malik, MSi, Menkumham Prof. Yasona Laoly, SH, MSc, Direktur Otsus Papua Budi Arwan dan jajarannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua-Ketua Fraksi dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, PKB, PAN, PKS, dan Demokrat yang ada di DPR RI, Ketua Pansus DPR RI Komarudin Watubun, SH, MH, Wakil Ketua Pansus Yan Mandenas, Robert Rouw; DPD RI, Yoris Raweyai dan Pileph Wamafma.

DPR Papua Barat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan penyempurnaan substansi usul perubahan UU Otsus dari DPR Papua Barat kepada Pemerintah Pusat. Kegiatan ini sebagai kelanjutan dari usulan materi perubahan UU Otsus yang telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Pansus DPR RI.

Penyampaian usul perubahan ini didasarkan pada ketentuan pasal 77 Otsus yang mengatur bahwa usul perubahan atas Undang-Undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan, Pansus DPR Papua Barat untuk Revisi UU Otsus Papua telah bekerja untuk merampungkan pokok-pokok pikiran DPR Papua Barat mengenai materi muatan/substansi perubahan UU Otsus Papua dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terhadap perubahan materi muatan UU Otsus Papua Barat.

Baca Juga:  Di Malaka, Bocah SD Kelas VI Diduga Kuat Disetubuhi Paksa Ayah Angkat

Perubahan-perubahan UU Otsus dipandang penting, yaitu perubahan UU Otsus tidak saja terbatas pada Ketentuan Pasal 34, 76 dan 77. Tetapi substansi lainnya pada 24 bab dan 79 Pasal memiliki aspek pengaruh yang sangat kuat terhadap efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus di Propinsi Papua Barat.

Pada kesempatan wawancara usai rapat paripurna, Ketua Pansus Papua Barat Yan Anthon Yoteni mengatakan, dari 14 pasal yang diajukan DPR Papua Barat hanya dua pasal yang ditolak sehingga dapat dikatakan 95 persen diakomodir.

“Hampir 95 persen apa yang diusulkan DPR Papua barat dan Pemerintah Papua Barat telah diakomodir,” katanya dengan ramah kepada awak media.

Disebutkan, 14 pokok pikiran itu adalah:
1. Kewenangan Propinsi Papua dalam kerangka Otsus yang harus mendapat kejelasan dan ketegasan;
2. Pemberian kesempatan bagi orang asli Papua dalam kelembagaan DPR RI melalui mekanisme pengangkatan (pasal ini ditolak);
3. Badan legislatif Propinsi melalui mekanisme pemilu dan pengangkatan serta komposisi jumlah keanggotaan yang diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus;
4. Badan legislatif Kabupaten/Kota melalui mekanisme pemilu dan pengangkatan serta komposisi jumlah keanggotaan yang diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus;
5. Penguatan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) yakni kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait status sebagai Orang Asli Papua;
6. Perlindungan dan keberpihakan pada Orang Asli Papua dalam memperoleh kesempatan dan diutamakan dalam berbagai pekerjaan (ASN, TNI, POLRI, BUMN, BUMD, dan bidang lainnya;
7. Pembentukan partai politik lokal/daerah (pasal ini ditolak);
8. Sistem perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pengelolaan penerimaan (anggaran) dalam kerangka otonomi khusus;
9. Besaran penerimaan khusus yang bersumber dari DAU Nasional serta model transfer kepada Propinsi;
10. Perlindungan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat;
11. Perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan kegiatan perekonomian di Papua bagi orang asli Papua;
12. Perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan bagi orang asli Papua;
13. Perlindungan dan penegakkan Hak Azasi Manusia di tanah Papua melalui pengadilan HAM, KKR, dan perwakilan Komnas HAM; dan
14. Pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus melalui pembentukan Badan Pengawas Otonomi Khusus yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden.

Baca Juga:  Brigjen Herry Nahak dari Timor ke Bosnia, Berprestasi di Jakarta Jadi Kapolda di Papua Barat

Dari 14 pasal tersebut, pasal 2 dan 7 ditolak oleh DPR RI.

Selanjutnya, Yan Anthon Yoteni juga mengatakan, dalam 90 hari sejak ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, pihaknya meminta untuk memanggil pihak-pihak yang terkait.

“Kami minta agar dalam 90 hari sejak ditetapkannya RUU tersebut, kami meminta pemerintah memanggil Majelis Rakyat Papua (MRP), Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, DPR Papua dan DPR Papua Barat untuk memberikan masukan terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang bagaimana penerapan UU Otsus yang sudah disahkan,” kata Yan Anthon.

Ke depannya, tambah Yan Anthon, akan ada ‘Kartu Papua’ yang mengakomodir semua sektor orang Papua. “Nanti ada ‘Kartu Papua’ seperti ATM yang dapat mengakomodir semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya dan kepentingan-kepentingan orang Papua dan dapat ditransfer langsung ke kartu itu,” ujar Yan Anthon mengakhiri wawancara. (JNI/Red)

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar