oleh

Amppera Bantah Pernyataan Ketua Tim Kuasa Hukum Tersangka Kasus Korupsi Awololong

KUPANG, TIMORline.com-Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera – Kupang) membantah pernyataan Dr. Melkianus Ndaumanu selaku Ketua Tim Kuasa Hukum tersangka kasus korupsi proyek wisata jeti apung dan kolam apung di Pulau Siput Awololong Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melkianus Ndaumanu seperti dikutip media gadingpos.com, Jumat (16/07/2021), soal lokasi proyek wisata Awololong yang dipindahkan ke Wulen Luo dan tudingan bahwa LSM terkesan mengintervensi penyidik,  Koordinator Umum Amppera, Emanuel Boli menegaskan, “Tidak ada yang intervensi penyidik,” katanya di Kupang, Jumat, 16 Juli 2021 malam.

Kasus dugaan korupsi Awololong, kita yang melakukan pengaduan langsung ke Kapolda NTT (saat itu) Irjen Pol. Drs. Hamidin, SIK pada Jumat, 18 Oktober 2019 lalu,” jelas Eman.

Saat itu, Irjen Pol Hamidin memberi perintah kepada Dirreskrimsus Kombes Pol. Heri Try Maryadi untuk menyelidiki kasus proyek wisata Awololong. Sebab, ada dugaan korupsi.

“Sebelum polisi melakukan penyelidikan, Amppera Kupang terlebih dahulu menyerahkan sejumlah data-data akurat, yakni dokumen kontrak kerja, dokumen addendum, surat perintah membayar, kuitansi pencairan anggaran, dokumen kajian kronologi dugaan korupsi, dan lain – lain untuk membantu penyelidik mengungkap kasus dugaan korupsi Awololong,” ungkapnya.

Lalu, Eman menjelaskan, pada 16 Mei 2020, Tim Tipidkor Polda NTT melakukan gelar perkara di Mabes Polri. Hasilnya, kasus Awololong ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Saat proses penyidikan, Amppera Kupang terus memberikan dukungan kepada penyidik Tipidkor Polda NTT.

Atas profesionalisme penyidik itulah, pada Senin, 21 Desember 2020, Polda NTT menggelar konferensi pers menetapkan Silvester Samun, SH selaku pejabat pembuat komitmen dan Abraham Yehezkibel Tsazaro L, SE Kuasa Direktur PT. Bahana Krida Nusantara selaku kontraktor pelaksana sebagai tersangka.

Baca Juga:  Ketua Ikatan Kalaben, Hormes Ulimpa: Terimakasih Bupati Sorong

Lalu, menyusul penambahan tersangka, yakni Middo Arrianto Boru, ST selaku konsultan perencana, konsultan pengawas dan membantu dalam pekerjaan.

Sebanyak tujuh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan telah diterima Amppera Kupang. Jadi, apa yang dituduhkan Ketua Tim Kuasa Hukum tersangka kasus korupsi Awololong bahwa ada upaya untuk mengintervensi penyidik itu tidak benar.

Lebih jauh, Eman menjelaskan, kolam apung Awololong itu berada pada Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) . Kalau KDP itu tidak bisa pindah lokasi. Kalaupun pindah lokasi harus ubah terlebih dahulu dalam Perda RPJMD. Perda RPJMD untuk  kolam apung di Awololong bukan di Wulen Luo.

Kalau sekarang di Wulen Luo lebih salah lagi.  Sebab, selain melanggar Perda  juga bisa dicari tahu siapa yang perintahkan pindah lokasi dengan melanggar Perda RPJMD.

“Pak  Melkianus bisa ungkap soal pindah lokasi itu atas perintah siapa dengan melanggar Perda?,” tanya Eman.

Perda RPJMD ditetapkan pada 9 Desember 2017. Salah satu poinnya terkait destinasi wisata kolam apung di Awololong bukan di Wulen Luo eks lokasi Harnus itu. Dasar dari Perda RPJMD itu kemudian mengubah Perbup No. 52 ke Perbup No. 41.

“Dokumen Perbup tersebut telah kita kantongi,” terang aktivis PMKRI Kupang itu.

Ia menjelaskan, saat pembahasan  RPJMD itu APBD induk 2018 sudah ditetapkan. Seharusnya, menunggu APBD perubahan. Bukan mengubah Perbub 52. Lagian, jelas dia,  Perbub 52 belum dijalankan.

“Belum berjalan tetapi suruh ubah, ubah Perbup dan ubah DPA ke DPPA,” jelasnya.

Masalah Awololong mulai dari sini. Tinggal dicari tahu kenapa memasukan proyek ini dalam Perbup 41 tahun 2018, apa ada niat jahat? Kalau ada niat jahat, yah, yang memberi perintah untuk ubah itu harus ditangkap,” ungkap Emanuel Boli.

Baca Juga:  DPD RI dan Garuda Tandatangan MoU Kemudahan Serap Aspirasi Rakyat

Soal lain, terkait uang sudah cair 85% tetapi kontruksi fisiknya 0%. Sesuai kontrak, itu proyek konstruksi bukan pengadaan. Siapa saja yg nikmati aliran uang 85% itu?

“Kita punya bukti aliran uang ke siapa,” tambah alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.

Bagi Eman,  apa yang dituduhkan Melkianus adalah tuduhan keji. “Saya berharap Pak Melki dapat mempertanggungjawabkan tuduhan itu secara hukum dan moral kepada masyarakat,” tegasnya.

Perjuangan mengungkap kasus korupsi proyek wisata Awololong itu berdasarkan dorongan hati nurani dan gerakan sosial. Sebab, kasus Awololong menjadi pintu masuk membuka bau busuk korupsi di Kabupaten Lembata, “Negeri Kecil Salah Urus” (Pater Steph Tupen, SVD). Kebenaran dan keadilan akan menemukan jalannya,” tutup Eman Boli.

Proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp. 6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp. 6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar