oleh

Kapolri Perintahkan Kabareskrim Tuntaskan Dugaan Korupsi Awololong-Lembata

JAKARTA, TIMORline.com-Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Agus Andrianto dan Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek wisata Awololong Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pasalnya, kasus Awolong yang sudah lama ditangani Polda NTT belum juga tuntas diselesaikan. Hal itu memantik pertanyaan dan kegelisahan masyarakat Lembata terhadap kerja penyidik Polda NTT.

Hal itu terungkap saat Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto bertemu Aliansi Rakyat Bersatu Lembata (ARBL) Jakarta, Kamis (15/07/2021) sebagaimana dikutip dari suryakaltim.com.

Dalam pertemuan di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo itu, Kabareskrim, Dirtipikor dan perwakilan ARBL, membahas kasus Awololong yang sudah bertahun-tahun ditangani Polda NTT dan belum tuntas.

Kabareskrim Komjen Agus pun telah mendapatkan sejumlah informasi terkait kasus Awololong dan penanganannya oleh Polda NTT. Kasus proyek wisata itu sendiri menelan anggaran Rp6.892.900.000,00. Tetapi, sesuai hasil audit, pengerjaan proyek itu mengalami kerugian negara senilai Rp1.446.891.718, 27,00.

“Saya kaget dan terharu saat Kabareskim ungkap hal-hal soal kasus ini. Kapolri sudah dengar dan perintahkan Kabareskrim untuk selesaikan,” kata Koordinator Umum ARBL Jakarta, Heribertus C. Tanatawa.

Menurut Heribertus, Kabareskrim sangat respek terhadap kasus Awololong Lembata yang disampaikan ARBL. Sehingga, diagendakan dalam waktu dekat, Mabes Polri akan bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua jam kami diskusi, soal kendala yang terjadi di Polda NTT dan kondisi sosial masyarakat Lembata yang resah dengan kasus ini. Kabareskrim katakan dalam waktu dekat bertemu KPK,” kata Heri Tanatawa dalam rilis.

Baca Juga:  Kapolri dan Pengurus LDII Bahas Dai Kamtibmas Hingga Moderasi Beragama

Sementara itu, Kordinator Lapangan ARBL Jakarta, Choky Askar Ratulela mengatakan, Kabareskrim Mabes Polri akan memberikan perhatian khusus kepada Direskrimsus Polda NTT yang menangani kasus Awololong.

“Kabareskrim dan Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri dalam pertemuan tadi, membahas masalah teknis yang dihadapi penyidik di Polda NTT. Kasus Awololong menjadi perhatian khusus Kapolri dan Bareskrim,” kata Ratulela.

Matias Juni Ladopurap selaku Kuasa Hukum ARBL Jakarta mengatakan, pertemuan bersama Bareskrim Mabes Polri menghasilkan kesepakatan bersama.

“Untuk menuntaskan kejahatan Extra Ordinary Crime dibutuhkan peran semua lembaga hukum dan masyarakat”, kata Matias.

Menurut Matias, dalam pertemuan, mereka membahas duduk persoalan dari awal sampai kondisi terbaru. Kajian hukum dibahas terkait penanganan Polda NTT dan kondisi berkas perkara penyidikan.

“Kabareskrim sangat antusias,” kata Matias.

Pihak Polda NTT sampai saat ini belum memeriksa Bupati Lembata, Eliazer Yentje Sunur. Pemeriksaan terhadap Yentje Sunur tersebut sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT.

Petunjuk JPU Kejati NTT itu berdasarkan hasil penyidikan atas berkas perkara tiga tersangka kasus korupsi proyek wisata Awololong Kabupaten Lembata, Silvester Samun, Middo Arianto Boru dan Abraham Yehezkibel Tsazaro.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukumannya paling singkat empat tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara.

Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: suryakaltim.com

Komentar