oleh

DPRD Malaka Agendakan Pembahasan Empat Ranperda Dalam Sidang I

BETUN, TIMORline.com-DPRD Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengagendakan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas dalam Sidang I DPRD Malaka.

Keempat Ranperda itu adalah Ranperda Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Ranperda Perubahan Ranperda Tentang Penyertaan Modal pada PT bankNTT Cabang Kabupaten Malaka; dan Ranperda Tentang Lembaga Adat.

Hal itu diumumkan Wakil Ketua DPRD Malaka Devi Hermin Ndolu dalam Pidato Pembukaan Sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Malaka, Betun, Senin (12/07/2021).

Menurut Devi, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu merupakan pertanggungjawaban DPRD Malaka kepada rakyat secara transparan, kredibel dan akuntabel.

Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ini, menurut Devi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2020 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka.

“DPRD Malaka mengapresiasi capaian penilaian BPK RI kepada Pemkab Malaka yang memperoleh Opini WTP selama dua tahun berturut-turut”, demikian Devi disambut tepuk tangan meriah anggota Dewan yang hadir.

Ranperda lain yang diagendakan pembahasannya adalah RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Kerja Bupati Malaka Periode 2021-2026. Salah satu program prioritas Bupati Malaka adalah Adat. Tetapi, harus dilembagakan.

“Pelembagaannya harus disahkan melalui Perda”, kata Marius Boko, anggota DPRD Malaka dari Partai Demokrat.

Bupati Malaka Dr Simon Nahak, SH, MH dalam sambutannya mengapresiasi para pimpinan dan anggota DPRD Malaka yang telah bekerja optimal bersama-sama dengan pemerintah.

Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Bupati Simon mengapresiasi kemitraan yang telah terbangun baik selama ini. Hal ini terbukti dari capaian penilaian Opini WTP yang diberikan BPK RI.

Baca Juga:  Anggota DPRD Malaka Bagi-bagi ATS kepada Murid Yatim Piatu

“Capaian penilaian ini harus dipertahankan. Ada beberapa hal yang bisa ditambahkan di awal masa kepemimpinan kami ini untuk mempertahankan penilaian Opini WTP yang sudah diraih”, demikian Simon.

Dosen Universitas Warmadewa itu berharap, selama bersidang, anggota DPRD Malaka tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab, anggota DPRD Malaka perlu membantu pemerintah mencegah dan menanggulangi Covid-19.

“Yang paling penting adalah kita selalu mendoa. Sebab, kita sudah kehabisan ahli, kehabisan obat, kehabisan akal sehat, dan lain sebagainya”, demikian Simon.

Pembukaan Sidang ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Malaka Devi Hermin Ndolu didampingi koleganya, Wakil Ketua DPRD Malaka Hendrikus Fahik Taek.

Tampak hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Malaka Donatus Bere, Kapolres Malaka AKBP Rudy Junus Jacob Ledo, SH, SIK dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar