oleh

Usai Periksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron,  Komisioner Komnas HAM Diduga Kuat Gencar Tebar Fitnah

JAKARTA, TIMORline.com-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, Komisioner Komnas HAM diduga kuat gencar tebar fitnah setelah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Hal itu disampaikan Petrus dalam rilisnya yang diterima TIMORline.com, Sabtu (19/06/2021) pagi.

Menurut Petrus, dugaan fitnah itu ditebar Komnas HAM dalam konferensi pers dengan media menanggapi jawaban Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terhadap pertanyaan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Pertanyaan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron itu terkait siapa penggagas ide pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tes itu berbuntut pada tidak lulusnya 75 Pegawai KPK yang saat ini menjadi polemik berkepanjangan.

Atas pertanyaan Komisioner Komnas HAM Chirul Anam itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjawab tidak tahu siapa penggagas ide TWK.

Menurut Petrus, jawaban ‘tidak tahu’ Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron itu jawaban tepat dan cerdas. Sebab,  pertanyaan Komisioner Komnas HAM  Choirul Anam itu tidak bermutu, sehingga tidak perlu dijawab, baca sendiri saja UU-nya.

“Pertanyaan itu sangat melecehkan Pimpinan KPK, pertanyaan orang yang tidak paham tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini menunjukan betapa Komnas HAM tidak paham dan harus mulai dari mana. Ini bukti ketidaksiapan Komnas HAM, termasuk tidak siap membaca UU sebelum agenda pemeriksaan dilakukan”, tegas Petrus.

Seusai pemeriksaan, menurut Petrus, Komnas HAM hanya menebar fitnah terhadap Pimpinan KPK dengan melontarkan pernyataan ke media bahwa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak bisa menjawab pertanyaan siapa penggagas ide pelaksanaan TWK dalam proses alih status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga:  Buku 3 Tahun SBS Memimpin Malaka Didistribusikan ke Masyarakat

Soal siapa yang penggagas ide TWK, itu pertanyaan bodoh, karena TWK itu masuk dalam materi Peraturan KPK sebagai pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan UU ASN”, tandas Petrus.

Menurut Petrus, kewenangan menyelidiki proses dan mekanisme pembentukan termasuk materi TWK di dalam Peraturan KPK merupakan wewenang Mahkamah Agung dalam Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di bawah UU.

“Itu pertanyaan bodoh, tidak relevan, dan hanya mencari sensasi murahan”, tandas Petrus.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini mengatakan, pertanyaan Komisioner Komnas HAM tentang ide TWK dari siapa sebagaimana penjelasan Choirul Anam kepada media beberapa saat setelah pemeriksaan terhadap Nurul Ghufron pada Kamis, 17 Juni 2021, merupakan pertanyaan tidak bermutu, melecehkan dan merendahkan Komnas HAM dan Pimpinan KPK itu sendiri.

“Pertanyaan Choirul Anam tentang siapa yang mengeluarkan ide, inisiatif siapa tentang TWK yang dikatakan tidak bisa dijawab Nurul Ghufron, karena memang bukan Nurul Ghufron yang buat. Ini pertanda Komisioner Komnas HAM tidak profesional, bahkan  melampaui wewenang Mahkamah Agung untuk menguji materil dan formil”, kata Petrus.

Selain itu, Petrus menilai, apa yang menjadi bahan dialog antara Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghudron tidak etis dan tidak sepatutnya dipublikasikan kepada media, apalagi menyangkut pertanyaan bodoh dan tidak proporsional tentang ide siapa TWK itu dibuat.

Petrus menjelaskan, apapun derajadnya, Peraturan KPK merupakan Peraturan Perundang-Undangan di bawah UU yang mengatur mengenai TWK. Pun merupakan produk pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, merupakan4 hukum positif yang mengikat semua pihak termasuk Komnas HAM.

Dengan demikian, menurut Petrus, lembaga yang memiliki wewenang menyelidiki dan menguji soal TWK itu ide siapa, bagaimana proses pembuatannya, dan untuk kepentingan apa, itu merupakan wewenang yuridiksi Mahkamah Agung dalam Uji Materil Peraturan KPK atau wewenang MK dalam Uji materil UU KPK dan UU ASN terhadap UUD 1945.

Baca Juga:  Warga Malaka Ancam Tutup Ruas Jalan Propinsi Persimpangan Weoe-Tuataub

Ditegaskan, TWK bukan ide orang perorang, bukan pula produk KPK, melainkan produk BKN. Ini sebagai implementasi amanat UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dalam mewujudkan ASN yang memiliki Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku yang menjadi prinsip utama ASN.

TWK itu juga bagian dari prinsip Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku tentang penguasaan wawasan kebangsaan bagi setiap ASN.

“Ini terlebih-lebih pada saat sekarang muncul aksi-aksi intoleran, radikalisme dan terorisme, sebagai buah dari rendahnya wawasan kebangsaan akibat terpapar radikalisme yang mengancam integrasi nasional”, demikian Petrus.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar