oleh

Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh

BANDA ACEH, TIMORline.com-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh dibawah kepemimpinan Muhammad Yusuf, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Propinsi Aceh.

“Aceh merupakan salah satu propinsi yang menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) sangat besar. Sejak 2008 hingga 2021, Aceh telah menerima dana otonomi khusus dari pemerintah pusat mencapai Rp89.93 triliun”, ungkap Bamsoet.

Bamsoet menyebutkan, pada 2021, Dana Otsus yang diterima Propinsi Aceh mencapai Rp7,8 triliun. Besarnya dana tersebut tidak akan membawa manfaat bagi rakyat Aceh jika tidak diimbangi dengan besarnya tanggungjawab dari pengelola anggaran, serta besarnya pengawasan dari aparat penegak hukum,” ujar Bamsoet usai bertemu Kajati Aceh Muhammad Yusuf, di Banda Aceh, Kamis (10/06/2021).

Bamsoet bersama Kajati Aceh Muhammad Yusuf.

Turut hadir Rektor Universitas Syiah Kuala Prof Samsul Rizal, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi, Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Bambang Indrayanto, dan Kepala BNN Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto. Dari Jakarta mendampingi Ketua MPR RI, Anggora DPR RI Fraksi PKS Nasir Jamil, pengurus pusat Ikatan Motor Indonesia Syamsul Bahri, Elvis Junaedi, Rio Castello, Erwin MP, Amriyati dan Andi Sinulingga.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, Kejati Aceh kini sedang menuntaskan berbagai kasus korupsi yang berhubungan dengan penggunaan dana Otsus. Salah satunya terkait pembangunan jalan Muara Situlen di Aceh Tenggara menuju Gelombang, Kota Subulussalam.

Mengutip perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Bamsoet menjelaskan, proyek jalan tersebut yang berada di Dinas PUPR Aceh menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp11,6 miliar ini, kerugian keuangan negaranya mencapai Rp4,2 miliar lebih,” ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, setiap bentuk penyalahgunaan dana Otsus, maupun penggunaan uang rakyat dari berbagai sumber lainnya, harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Tidak boleh ada ruang sedikitpun bagi para pelaku penjarah uang rakyat, sekecil apapun uang rakyat yang disalahgunakan, harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Baca Juga:  Kabupaten Kupang, TTS dan TTU Jadi Beban Pemprop NTT

“Melalui dana Otsus, kita berharap masyarakat Aceh bisa segera keluar dari garis kemiskinan. Sebab, menurut data BPS, sejak 2005 hingga kini, Aceh masih berstatus sebagai propinsi dengan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Pada September 2020 lalu, tingkat kemiskinan di Aceh tercatat mencapai 15,43 persen,” demikian Bamsoet.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar