oleh

Terhadap KPK, Komnas HAM Dinilai Campur-adukan Wewenang dan Bertindak Sewenang-wenang

JAKARTA, TIMORline.com-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan, Komnas HAM seharusnya menyatakan diri tidak berwenang memroses pengaduan 75 Pegawai KPK yang diberhentikan Pimpinan KPK akibat tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sebaliknya, Komnas HAM justru tanpa tedeng aling-aling melanggar larangan UU,  yaitu menyalahgunakan wewenang atau melampaui wewenang dengan mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang.

“Apa yang dilakukan Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk merupakan tindakan hukum administrasi negara, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  atau badan hukum perdata, yang masuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara atau TUN”, tandas Petrus dalam rilisnya yang diterima TIMORline.com, Rabu (09/06/2021) siang.

Petrus menjelaskan, dengan pemberhentian 75 Pegawai KPK oleh Pimpinan KPK selaku Pejabat TUN yang berakibat pada pemberhentian ke-75 Pegawai KPK tersebut, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 51 Tahun 2009 Tentang TUN.

“Kita patut menyesalkan sikap Komnas HAM, karena rendahnya pemahaman terhadap Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan mudah ditunggangi 75 orang Pegawai KPK yang diberhentikan”, kata Petrus.

Advokat Peradi ini mengatakan, Komnas HAM yang saat ini katanya sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK dan menerima tiga bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, itu jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Petrus, tindakan penyalahgunaan wewenang Komnas HAM  dalam memroses pengaduan ke-75 Pegawai KPK itu, meliputi tindakan melampaui wewenang; mencampuradukan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Oleh karena itu, tandas Petrus, Pimpinan KPK cukup mengirim surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan memersilahkan ke-75 Pegawai KPK itu memggunakan haknya menggugat KPK ke PTUN Jakarta.

Baca Juga:  KAMI Tidak Perlu Politisasi Kinerja Polri

Petrus juga menilai Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan  tindakan yang masuk kategori Perbuatan Melanggar Hukum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan mana yang masuk kategori Pelanggaran HAM. Padahal, UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak.

Petrus menilai 75 Pegawai KPK dan Komnas HAM pura pura tidak tahu dan tidak memahami adanya upaya administratif dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan yang dapat ditempuh sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan.

Karena itu, jika 75 Pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK masuk dalam sengketa kewenangan sesuai Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya “keberatan” dan “banding”.

Sehingga, sikap Pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM sebetulnya merupakan sikap menghormati hukum, karena apa yang dilakukan Komnas HAM jelas-jelas telah memyalahgunakan wewenang, yaitu mengambil alih wewenang Pengadilan TUN.

“Perbuatan Komnas HAM jelas-jelas telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, terdiri dari melampauai wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang”, demikian Petrus.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar