oleh

Kejari dan Inspektur Lebak Pertanyakan Pemotongan Dana Covid-19 di Neglasari

LEBAK, TIMORline.com-Plt. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, Bayu, mengatakan, kasus dugaan adanya pemotongan dana Covid-19 di Desa Neglasari Kecamatan Cibeber akan dikaji lebih lanjut.

Tetapi, kasus tersebut sudah tentu termasuk pelanggaran jika tindakan tersebut dilakukan kades.

“Saya akan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan dan mengkajinya, tapi sebaiknya di samping penayangan berita tentang dugaan pemotongan dana tersebut, dibuatkan dulu saja laporan pengaduannya dari LSM,” ujar Kasi Bayu ketika ditemui di kantornya, Senin (07/06/2021) bersama Ketua Forum LSM Lebak.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak Haslon Nainggolan, saat dimintai tanggapannya, menjelaskan, dirinya belum bisa berkomentar banyak karena belum turun ke lapangan.

“Saya belum bisa komentar banyak soal ini Pak karena belum lihat fakta lapangannya. Yang jelas pemotongan tidak dibenarkan,” kata Nainggolan.

Akan tetapi, lanjut dia, melihat beberapa kasus yang juga terjadi di beberapa desa lainnya, aparat desa berada dalam kondisi dilematis ketika ada warga yg terdampak tetapi tidak masuk daftar penerima. Hal itu menurut Nainggolan biasanya aparat desa melakukan musyawarah yang melibatkan penerima dan stakeholder.

Menurut Nainggolan, selama pemotongan itu sudah disepakati 100 persen dibagikan kepada penerima yang tidak terdaftar namun terdampak, dan tidak ada yang masuk ke kantong aparat sepeserpun, berita acara dan dokumentasi musyawarahnya lengkap dan sah, hal tersebut dapat dimaklumi.

“Tetapi, sebaiknya aparat desa menghentikan dan membuat usulan baru,” terang Nainggolan. (ABK/Red)

Editor: Cyriakus Kiik

Baca Juga:  Kakanim Atambua Adakan Teleconference dengan Pejabat Struktural dan ASN di Perbatasan

Komentar