oleh

Uni Eropa, ADRA dan Pemkab Malaka Adakan Evaluasi Hasil Respon Pasca Bencana Cyclone Seroja

BETUN, TIMORline.com-Uni Eropa, Adventist Development and Relief Agency (ADRA) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka bekerjasama melakukan Evaluasi Hasil Respon Bencana Pasca Cyclone Serija di Kabupaten Malaka 2021 di Aula Hotel Ramayana, Betun, Jumat (04/06/2021).

Kegiatan ini dibuka secara resmi Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Malaka Yoseph Parera didampingi Koordinator ADRA Kabupaten Malaka Boyke Andreas Ginting.

Asisten III Setda Malaka Yoseph Parera mengatakan, bencana Cyclone Seroja yang terjadi di Malaka pada awal April 2021 lalu, terjadi banyak kerusakan. Bahkan, banyak nyawa juga yang korban.

Sebagai respon atas bencana tersebut, banyak bantuan mengalir ke Kabupaten Malaka. “Bantuan-bantuan itu menunjukkan kepada publik bahwa ternyata masyarakat dan Pemkab Malaka tidak sendiri”, jelas Asisten Yoseph.

Menurut mantan Camat Malaka Barat ini, dalam bencana-bencana sebelumnya, masyarakat banyak yang memilih bertahan di rumahnya. Tetapi, dalam bencana 2021, masyarakat tidak bisa bertahan di rumahnya. Sebaliknya, mereka lari atau pindah ke tempat lain.

“Selamanya bencana akan terjadi, terjadi dan terus terjadi karena bencana sebelumnya dilupakan tidak tertangani”, demikian Asisten Yoseph.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malaka Gabriel Seran saat menyajikan materi kebencanaan kepada peserta. (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka Gabriel Seran mengatakan, dalam hal penanganan bencana, pihaknya hanya melakukan koordinadi dengan lintas sektor seperti Dinas PUPR, Satpol PP, TNI dan Polri.

“Koordinasi itu dilakukan di setiap tahap bencana baik tahap pra bencana, tanggap darurat dan pemulihan”, kata Gabriel.

Saat tahap pra bencana, kata Gabriel, ada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dalam penguatan kapasitas BPBD dengan membentuk Tim Reaksi Cepat untuk menentukan status kebencanaan daerah.

“Status kebencanaan itu harus jelas apakah status siaga atau tanggap darurat”, kata Gabriel retoris.

Baca Juga:  Pemkab Malaka Canangkan Vaksinasi Covid-19

Pada tahap tanggap darurat, kata mantan Camat Weliman ini, penanganan pengungsi ditampung di Posko Penanganan Bencana Tingkat Kabupaten dan rumah-rumah penduduk. Selanjutnya dibuka dapur umum.

“BPBD menangani kebencanaan secara administrasi sedangkan urusan logistik berupa dapur umum ditangani Dinas Sosial”, kata Gabriel.

Koordinator ADRA Kabupaten Malaka Boycke Andreas Ginting, menjelaskan, kegiatan evaluasi ini dilakukan bukan untuk mengintervensi atau mengoreksi kinerja terkait penanggulangan bencana.

Sebaliknya, kegiatan ini untuk mengevaluasi bagaimana ke depannya kita lebih baik lagi dan lebih cepat menanggulangi bencana. Sebab,  Kabupaten Malaka merupakan daerah dataran rendah dan rawan bencana banjir jika terjadi intensitas curah hujan tinggi.

Koordinator ADRA Kabupaten Malaka Boyke Andreas Ginting (kiri) dan Asisten III Setda Malaka Yoseph Parera (kanan). (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Menurut Boyke, kegiatan ADRA di Kabupaten Malaka pasca Cyclone Seroja berupa pemberian bantuan bagi ibu hamil anak-anak dan lansia.

Selain itu, ada pula sosialisasi manfaat vaksin bagi masyarakat 10 dusun di Desa Lawalu dan Kleseleon.

Kegiatan vaksinasi dilakukan atas kerjasama ADRA dengan Puskesmas Fahiluka, Puskesmas Weliman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

“Jadi, yang kita evaluasi pasca bencana Seroja adalah apa yang kita lakukan dalam masa tanggap darurat dan masa pemulihan”, demikian Boyke.

Dalam sesi diskusi, Camat Malaka Tengah Edu Bere Atok mengungkap adanya tiga hal dalam penanganan bencana, yakni adanya kelalaian terhadap peringatan dini bencana; penyediaan sarana prasarana sebagai fasilitas pendukung pencegahan bencana di lingkup Organisasi Perangkat Daerah atau OPD; dan kelalaian masyarakat mencegah bencana banjir berupa penanaman tanaman produktif di bantaran Sungai Benenai.

Hadir sebagai peserta para pegiat bencana, Taruna Siaga Bencana (Tagana), staf BPBD, anggota TNI dan Polri, Camat Malaka Tengah, perwakilan pemerintah desa dan jurnalis.

Hingga berita ini diturunkan, kegiatan evaluasi masih berjalan.

Baca Juga:  Pemkab perlu Realokasi Anggaran untuk Kondisi Darurat

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar