oleh

Gegara Usir Jajaran Kemensos dan Anggota TNI, PDI Perjuangan Cabut Rekomendasi dan Dukungan kepada  Amon Djobo-Imran Duru

JAKARTA, TIMORline.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, SPd.

Pencabutan rekomendasi dan dukungan itu dilakukan gegara Bupati Amon dinilai telah melakukan perbuatan tidak terpuji dengan pengusiran terhadap jajaran Kementerian Sosial RI dan aparat TNI.

Hal ini tertuang dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(DPP PDI Perjuangan) tertanggal 2 Juni 2021, Nomor: 2922/IN/DPP/VI/2021, Perihal: Pencabutan Rekomendasi dan Dukungan kepada Bupati Alor.

Berikut isi lengkap surat tersebut:

Menunjuk surat DPP PDI Perjuangan nomor: 3628/IN/DPP/Xi/2017, tanggal 30 November 2017, perihal
Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak Tahun 2017, dan setelah
mencermati berbagai persoalan yang muncul selama kepemimpinan Sdr. Drs. Amon Djobo, seperti melakukan
perbuatan tidak terpuji dengan pengusiran terhadap jajaran Kementerian Sosial dan juga terhadap aparat TNI Sdr. Drs. Amon Djobo sebagai Bupati Alor yang tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah, maka DPP PDI Perjuangan telah
melakukan evaluasi selama kepemimpinan Bupati Alor tersebut, untuk itu demi kepentingan strategis Partai secara umum DPP PDI Perjuangan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor,
pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd., mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDI Perjuangan sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan;

2 Mencabut surat DPP PDI Perjuangan nomor 3628/1NDPPIXU/2017, tanggal 30 November 2017, perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak Tahun 2017, dan dinyatakan tidak berlaku.

Baca Juga:  Satgas Pamtas Sektor Barat Hadiri BBGRM Miomafo Barat

3. Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas;

4. Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi.

Demikian pencabutan rekomendasi dan dukungan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Surat ini ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor.

Tembusannya disampaikan kepada:
1. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. KPUD Kabupaten Alor;
7. Sdr. Drs. Amon Djobo dan Sdr. Imran Dunu, S.Pd.;
8. Arsip.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar