oleh

LQ Indonesia Lawfirm: 100 Hari Kerja Kapolri Gagal

JAKARTA, TIMORline.com-LQ Indonesia Lawfirm menilai 100 Hari Kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigiy Prabowo gagal. Sebab, Kapolri Sigit belum memenuhi janjinya agar hukum tajam ke atas. Sebaliknya, yang terjadi adalah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Penilaian ini diungkapkan Kepala Divisi Humas dan Media LQ Indonesia Lawfirm, Sugi, di Jakarta, Senin (24/05/2021).

Sugi mencontohkan, tersangka pemilik Koperasi Indosurya sudah dua tahun tidak ditahan. Bahkan berkasnya tidak dilimpahkan ke kejaksaan.

“Tidak usah jauh-jauh, lihat penanganan kasus mafia keuangan kerah putih. Si Henry Surya, tersangka pemilik Koperasi Indosurya sejak April 2020 sampai sekarang tidak ditahan. Berkasnya juga tidak pernah dilimpahkan ke kejaksaan. Tidak jelas pula kemana larinya 15 triliun dana yang dikumpulkan Indosurya karena tidak disita,” ujar Sugi.

Sugi bahkan mengungkap fakta kalau Henry Surya menjadi tersangka pada April 2020 saat Kapolri Sigit menjadi Kabareskrim. Tetapi, sejak Henry Surya menjadi tersangka, kasus Indosurya langsung melempem.

“Setiap ditanyakan kenapa kasus Indosurya mandek, banyak alasannya. Bilang Corona, kurang personil dan banyaknya saksi yang harus diperiksa. Anehnya banyak kasus lain yang Mabes tangani bisa kilat, terutama dengan tersangka rakyat biasa”, tandas Sugi.

Adi Priyono selaku pelapor kasus Indosurya di Mabes Polri mengungkapkan kekecewaannya terhadap jajaran penyidik dan atasan penyidik Dittipideksus. Sebab, pertanyaan mengenai kejelasan kasus dan perkara Indosurya ini Penyidik tidak berani menjawab.

Priyono bahkan bertanya apakah penyidik dan jenderal Mabes takut sama tersangka Henry Surya karena pegang 15 Triliun dana korban? Bukankah syarat objektif dan subjektif penahanan tersangka Henry Surya sudah terpenuhi?

“Syarat penahanan yaitu ancaman pidana di atas 5 tahun terpenuhi. Sebab, dugaan pidana perbankan ancaman 15 tahun dan pencucian uang ancaman 20 tahun. Masalahnya mau atau tidak penyidik Mabes menjalankan aturan hukum, atau mereka merasa sebagai hukum itu sendiri,” katanya retoris.

Baca Juga:  Kapolri Sigit akan Selektif Terapkan UU ITE

Korban VS sambil menangis memberikan keterangan kecewa dengan kepastian hukum di Indonesia. Uangnya miliaran rupiah tidak kembali dan hidupnya sangat sengsara. Sekarang ini, Polisi yang seharusnya melayani dan mengayomi malah tidak jelas. Penanganan kasusnya malahan berlarut-larut.

“Apakah Penyidik takut dengan Henry Surya ataukah ada konflik kepentingan sehingga sudah setahun tersangka tidak ditahan, perkara Indosurya pun tidak pernah dilimpahkan ke kejaksaan? Saya hanya ingin kepastian hukum, sesusah itukah mencari keadilan di Indonesia?” katanya heran.

Korban D juga memberikan keterangan serupa. “Henry Surya diketahui hidup mewah bisa dilihat dari foto di media sosial dia, sedangkan saya sebagai korbannya sengsara dan stress. Apakah polisi tidak bisa memahami rasa keadilan? Jangan sampai oknum Penyidik atau backingannya malah mengunakan situasi untuk mencari keuntungan?

“Jika tidak ada kepentingan, lalu kenapa proses pemberkasan 1 tahun lebih tidak selesai? Sembilan bulan aja bayi sudah lahir. Setiap saya tanyakan tidak dibalas dan isi SP2HP itu-itu saja pemberkasan dan pemeriksaan saksi,” katanya kecewa.

Korban HK juga menyampaikan kekecewaan terhadap pelayanan kepolisian. “Masa pelapor bertanya tidak dijawab, SP2HP tidak menjelaskan kenapa Henry Surya sebagai Tersangka tidak ditahan. Nilai dana kerugian 15 triliun namun tidak jelas aset apa yang disita polisi.

Ketika ditanyakan kapan berkasnya dilimpahkan, jawabnya, “segera”. Jawaban sama dari 1 tahun lalu, “segera”.

“Jadi, bagi kami korban Indosurya, janji Kapolri hanya “isapan jempol” bukti kasus Indosurya, hukum masih tumpul ke atas,” tegasnya.

 

 

Ketua LQ Indonesia Lawfirm Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA menilai sangat janggal proses pemberkasan Henry Surya sejak jadi tersangka. Sebab, sudah satu tahun lebih ini belum selesai. Bahkan, ditanya berapa lama lagi jawabnya tidak tahu.

Baca Juga:  Dinas PUPR NTT Bantu Warga Terdampak Genangan Air dan Banjir di Malaka

“Dimana kepastian hukumnya? Di sini Dittipideksus memalukan reputasi institusi Polri, justru membuat polemik dengan tidak memberikan kepastian kira-kira sampai berapa lama berkasnya dilimpahkan.

Sebab, pelapor sendiri punya hak untuk tahu proses laporannya. “Kalo anda disuruh tunggu di mall misalnya, lalu anda tunggu, yg ditunggu tidak datang lalu anda tanyakan berapa lama sampai dan dijawab tidak tahu, bagaimana masih mau menunggu?” katanya.

Alvin berharap, jangan sampai ada kesan arogansi di mana Penyidik punya waktu tak terbatas. Sebab, KUHAP Pasal 110 ayat 1 berisi wajib segera limpahkan ketika penyidikan telah rampung.

“Penyidikan kasus Indosurya jelas sudah rampung, karena sudah ada penetapan tersangka. Itu jelas undang-undang mengatur. Apakah satu tahun lebih itu segera? Masa jenderal Mabes tidak tahu ini? Tolong jangan rakyat yang tidak paham hukum dan menjadi korban, justru dibodohi. Mana hati nurani penyidik Mabes?”, ujar Alvin.

Ketua Ombudsman pun sudah menyurati Kapolri dan sampai saat ini belum ada panggilan gelar perkara ke Pelapor dan kuasa hukumnya untuk klarifikasi proses kasus Indosurya ini.

“Ada apa? Apa yang ditutupi oleh penyidik dan atasan penyidik Tipideksus?” ujar Alvin kecewa.

Menurut Alvin, Mabes Polri mesti tahu, di luaran sana Indosurya berusaha mengambil bilyet para korban tanpa kejelasan ganti rugi.

“Bukankah ini upaya menghilangkan barang bukti, karena bilyet itu barang bukti? Ini kan syarat subjektif penahanan, sudah ada indikasi menghilangkan barang bukti. Semestinya Kapolri tegas dan perintahkan supaya Henry Surya ditahan. Sebab, syarat penahanan sudah terpenuhi baik subjektif maupun objektif.

“Jika berlarut-larut akan timbul dugaan bahwa Kapolri ada sesuatu dengan Tersangka sehingga ada spesial treatment, jangan sampai reputasi institusi kepolisian rusak”, kata Alvin.

Baca Juga:  Gubernur VBL Serius Urus Stunting di TTU

Alvin selaku kuasa hukum dan timnya berencana bersama para korban akan mengadakan aksi damai membawa peti mati sebagai simbol janji Kapolri hukum tajam ke atas dan keadilan sudah mati.

“Jangan jargonnya saja yang indah tetapi pelaksanaannya nol besar. Jangan tutup mata dan buat pepesan kosong dalam menegakkan hukum. Jika personil Tipideksus tidak mampu sebaiknya diganti saja dengan anggota Polri yang mampu,” demikian Alvin, Advokat yang terkenal berani dan vokal ini.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: dutametro.com

Komentar