oleh

Kuasa Hukum Mantan Kades Letneo Selatan Desak Jaksa segera Tahan Sekdes dan Bendahara

KEFAMENANU, TIMORline.com-Kuasa Hukum mantan Kepala Desa (Kades) Letneo Selatan Adrianus Magnus Kobesi, SH mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kefamenanu segera menahan Bendahara dan Sekretaris Desa Letneo Selatan.

Desakan itu diungkapkan Magnus dalam rilisnya yang diterima TIMORline.com, Senin (24/05/2021) malam.

Menurut Magnus, Bendahara dan Sekretaris Desa Letneo Selatan telah secara bersama-sama merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri serta menguntungkan orang lain.

Sebab, menurut mantan Kades Letneo Selatan Marsel Sanan, Bendahara belum menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari beberapa kegiatan desa sebesar Rp39.677.623,61 atau Rp39,6 juta.

Selain itu, bukti pertanggungjawaban dana desa TA 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp341.922.740 pun belum dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Hal ini kemudian menjadi hasil temuan Inspektorat Kabupaten TTU. Dari temuan itu, terdapat selisih kas Dana Desa (DD) TA 2017, 2018 dan 2019 antara realisasi dan pengeluaran yang belum ada bukti pertanggungjawabannya.

“Ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Bendahara dan Sekretaris”, tandas Magnus.

Magnus juga mengungkapkan, ada kesaksian dari TPK atas nama Fidelis Tethun kalau ada pembagian uang sisa pengadaan babi sebesar Rp10 juta untuk mantan Kades, Bendahara dan Sekretaris.

“Ini merupakan bukti bahwa Bendahara dan Sekretaris turut melakukan perbuatan yang merugikan negara dan menguntungkan orang lain”, katanya.

Disebutkan, pada TA 2019, mayoritas program Desa Letneo Selatan diberikan kepada pihak ketiga atau kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan.

“Artinya uang keluar ke pihak ketiga melalui bendahara. Dengan demikian, Bendahara dan Sekretaris Desa telah memenuhi dua alat bukti untuk ditahan. Sehingga, tidak terkesan penegakkan hukum terhadap para Kepala Desa di TTU tidak tebang pilih”, tandas Magnus.

Baca Juga:  KPU Malaka Belum Terima Calon Perseorangan Peserta Pilkada Serentak 2020

Direktur Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Timor ini juga mendesak pihak Inspektorat Kabupaten TTU untuk menindaklanjuti berbagai temuan dalam pemeriksaan dana desa dengan menyetor kembali.

“Bila tidak menyetor kembali temuan itu, mesti ada peringatan kemudian baru direkomendasikan ke aparat penegak hukum untuk diproses hukum lebih lanjut. Bila tidak, banyak Kades, Bendahara dan Sekretaris Desa harus tinggal di hotel prodeo”, katanya.

Magnus mengharapkan Pemerintah Kabupaten TTU sudah harus memberi ruang Bimtek lebih banyak kepada aparat desa. Sebab, saat ini aparat desa di TTU belum siap untuk mengelola dana desa dalam jumlah banyak.

“Evaluasi penerapan UU Desa dan pemanfaatan dana desa harus mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten TTU”, demikian Magnus.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar