oleh

SP-BPJS Ketenagakerjaan Malaka Serahkan Bantuan Bagi Korban Bencana Banjir

BETUN, TIMORline.com-Serikat Pekerja Badan Pengelolah Jaminan Sosial (SP-BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan bantuan bagi korban bencana di wilayah itu.

Bantuan dimaksud diserahkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Malaka Nasrullah Umar kepada Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Malaka Folgentius Fahik di Susteran SSpS Betun, Senin (10/05/2021).

Umar menjelaskan,  bantuan tersebut merupakan kebersamaan   di dalam SP-BPJS. Sehingga, bantuan berupa beras satu  ton melalui Pemkab Malaka itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik.

“Bantuan ini merupakan bentuk rasa kebersamaan SP-BPJS Ketenagakerjaan bagi para korban bencana banjir 4 April 2021 lalu”, tandas Umar.

Selain bantuan beras, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Malaka menyerahkan juga santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta ditambah jaminan hari tuanya sebesar Rp11 juta dan jaminan pensiun per bulan sebesar Rp1,4 juta.

“Jaminan pensiun itu dibayarkan kepada ahli waris peserta. Istilahnya sama seperti ASN ada jaminan pensiunnya, di swasta juga ada jaminan”, jelas Umar.

BPJS Ketenagakerjaan  juga menyerahkan beasiswa kepada anak-anak pekerja yang telah memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti bahwa mereka masih bersekolah.

“Program beasiswa ini merupakan program tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan di mana anak tenaga kerja yang meninggal dunia kami biayai sampai sarjana,” tandas Umar.

Mengutip Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Umar mengatakan, tenaga kerja non ASN atau yang disebut Tenaga Kontrak itu wajib didaftarkan oleh Pemda ke BPJS Ketenagakerjaan, juga dengan aparat desa.

“Inilah yang kami dorong karena dalam instruksi tersebut terdapat sektor yang berwenang yakni pemerintah daerah, Kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan”, katanya sambil menambahkan, Pemda adalah  pemberi kerja,  kejaksaan melihat dari sisi kewajiban dan keamanan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program.

Baca Juga:  Warga Malaka Ancam Tutup Ruas Jalan Propinsi Persimpangan Weoe-Tuataub

“Jadi, kita memang  harus berkolaborasi penuh untuk menyelenggarakan program pemerintah,” ungkapnya.

Umar menguraikan, di Indonesia ada dua BPJS, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan menjadi ranah BPJS Kesehatan. Sedangkan yang berhubungan dengan risiko keselamatan kerja dan meninggal dunia menjadi tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami harapkan Pemda tetap mendorong masyarakat untuk semakin memahami keberadaan BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan yang sangat bermanfaat bagi diri dan keluarga,” demikian Umar.

Asisten I pada Sekretariat Daerah (Setda Malaka) Drs. Zakarias Nahak  mewakili Pemkab Malaka mengapresiasi bantuan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Pada gilirannya, bantuan ini sesegara mungkin disalurkan kepada para korban bencana.

“Bantuan yang diberikan seperti ini akan disalurkan kepada para korban sesuai dengan mekanismenya, sehingga harapan para donator untuk membantu dapat diwujudkan segera,” tandas Zakarias.

Terpantau, penyerahan bantuan bagi korban bencana banjir ini disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  Zakarias Nahak dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Silvester Letto, SH.

Sedangkan santunan bagi peserta   BPJS Ketenagakerjaan diserahkan secara simbolis kepada ahli waris dengan besaran uang yang sudah diterima dan masuk ke masing-masing rekening peserta.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar