oleh

Kuasa Hukum Kristina Taolin Minta Penyidik Polres Belu Jangan Takut Tersangka Santy Taolin  

KUPANG, TIMORline.com-Abdul Hamid, SH dari Firma Hukum ABP selaku kuasa hukum Kristina Taolin meminta Penyidik Polres Belu jangan takut tersangka Santy Taolin.

Hal itu dikatakan Abdul Hamid, SH di Kupang, Jumat (07/04/2021).

Hamid mengatakan, Santy Taolin sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Penyidik Polres Belu pada 4 Desember 2020 setelah dilakukan gelar perkara di Satuan Reskrim Polres Belu. Dalam gelar perkara tersebut, Penyidik Polres Belu berkesimpulan untuk menetapkan Santy Taolin sebagai Tersangka.

Santy Taolin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.tap/42/XII2020/Reskrim, tanggal 05 Desember 2020. Santy diduga kuat melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek yang diduga melanggar Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana.

Merespon penetapan dirinya sebagai tersangka, Santy Taolin mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Kapolres Belu di Pengadilan Negeri (PN) Atambua sekira Januari 2021. Tapi PN Atambua menolak gugatan Praperadilan Santy Taolin.

“Gugatan praperadilan Santy Taolin ditolak berarti penetapan Penyidik Polres Belu adalah sah dan telah memiliki bukti permulaan yang cukup”, kata Hamid.

Hamid berharap Penyidik Polres Belu melakukan tindakan hukum secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk sesegeranya melimpahkan berkas perkara Santy Taolin ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan, agar ada kepastian hukum.

“Penyidik memiliki kewenangan besar yang diberikan Undang-Undang melalui KUHAP. Kita belum tahu kendalanya di mana karena belum ada SP2HP terbaru yang diberikan kepada korban untuk mengetahui sejauh mana tindakan hukumnya”, tandas Hamid.

Menurut Hamid, tersangka Santy Taolin dapat ditangkap dan ditahan. “Itu kewenangan subjektif Penyidik jika alasan memungkinkan yakni melarikan diri, mengulangi perbuatan pidana dan menghilangkan barang bukti”, tandas Hamid.

Menurut Advokat Peradi ini, tidak ada pilihan lain kecuali Penyidik melimpahkan berkas perkaranya melalui JPU untuk disidangkan di Pengadilan.

Baca Juga:  Untung Rugi Membuat Laporan Polisi (Sebuah Percakapan Reflektif)

“Ijin geledah telah diberikan Pengadilan. Barang bukti ada pada tersangka Santy Taolin, bukan pada orang lain. Soal warkah sertifikat ada pada Kantor BPN Kabupaten Belu. Tidak ada barang bukti disimpan di Pengadilan”, urai Hamid.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini menilai Santy Taolin sudah tidak dipercaya Penyidik Polres Belu saat menetapkan dirinya menjadi tersangka. Buktinya, Santy Taolin kemudian mengajukan gugatan Praperadilan. Tetapi, gugatan praperadilan tersebut ditolak Pengadilan.

“Dari sini, marwah Penyidik pada institusi Kepolisian harus dijaga. Penyidik jangan kalah gertak dengan Tersangka Santy Taolin. Kami selaku kuasa hukum korban akan kooperatif dengan Penyidik atas hal-hal yang dibutuhkan”, tandas Hamid.

Hamid mengatakan, pihaknya selaku kuasa hukum korban mendapat informasi dari korban kalau ada berkas yang membutuhkan tandatangan korban tapi tidak tahu berkas apa.

“Klien kami sudah menanyakannya ke penyidik tetapi belum dijelaskan oleh Penyidik”, kata Hamid.

Kasus ini sebdiri sudah lama tetapi dibuat terkatung-katung atau menggantung dalam ketidakpastian hukum.

“Kami minta Penyidik melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Hukum acaranya ada di KUHAP, bukan pada ketentuan lain”, demikian Hamid.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar