oleh

Akhmad Bumi: Kasus Dugaan Korupsi Proyek Awololong Bolak-balik JPU dan Penyidik Polda NTT

KUPANG, TIMORline.com-Kasus dugaan korupsi proyek Awololong Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama ini bolak-balik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penyidik Polda NTT.

Praktisi hukum yang juga Advokat Peradi, Akhmad Bumi, SH dalam rilisnya yang diterima TIMORline.com di Kupang, Jumat (07/05/2021), mengungkapkan, kasus dugaan korupsi proyek Awololong dianggarkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Lembata TA 2018. Tetapi, kasus ini belakangan menuai masalah hukum korupsi dengan dugaan kerugian negara sekira Rp1,4 miliar dari total anggaran Rp6,8 miliar.

“Masalah ini mencuat dan dilaporkan ke Polda NTT pada 2019 di masa kepemimpinan Kapolda NTT Irjen Pol Hamidin, SIK”, kata Akhmad Bumi.

Akhmad menjelaskan, setelah dilakukan penyidikan dan penyidikan, penyidik Polda NTT akhirnya menetapkan Silvester Samun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Abraham Yehezkial Tsazaro selaku kontraktor dan Middo Arianto Boru, ST selaku Konsultan Perencana, sebagai tersangka.

“Penetapan tersangka lebih dari satu orang, artinya dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Awololong dilakukan secara bersama-sama, bukan pelaku tunggal”, tegas Akhmad.

Menurut Akhmad, karena pelaku atau tersangkanya lebih dari satu orang dalam melakukan satu perbuatan pidana yang sama, lazimnya dalam dakwaan JPU membangun konstruksi dakwaan bersifat subsidiaritas.

Karena perkara korupsi, kata Akhmad, jelas Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Dakwaan Subsidiair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Suatu rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya diformulasikan bagi pembuat (dader) tunggal untuk satu perbuatan. Tapi jika dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang pembuat (bersama-sama), rumusannya diperluas menggunakan ketentuan tentang penyertaan (deelneming), yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP”, jelas Akhmad.

Baca Juga:  Nama Calon Siswa Bintara Polri 2021 Diganti Orang Lain, Orangtua Mengadu ke Presiden dan Kapolri

Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Awololong Lembata, anggota DPRD Lembata Periode 2004-2009 dari Partai Sarikat Indonesia itu menjelaskan, Penyidik Polda NTT telah menetapkan tiga tersangka, yakni Silvester Samun, SH (PPK), Abraham Yehezkial Tsazaro (kontraktor) dan  Middo Arianto Boru, ST (konsultan perencana).

Artinya, dugaan tindak pidana korupsi proyek Awololong dilakukan lebih dari satu orang. Sehingga, konstruksi dakwaan yang digunakan Penyidik adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama orang lain, sehingga bentuk penyertaan yang digunakan adalah “turut serta melakukan” (medeplegen).

“Jika telah melibatkan unsur penyertaan maka diperlukan “kerjasama yang erat” antara “pelaku” (pleger) dan “peturut serta” (medepleger) untuk mewujudkan delik tersebut dan kerjasama tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam mewujudkan delik. Pelaku utama dan pelaku turut serta”, tandas Akhmad.

Lebih jauh Akhmad bertanya apakah ketiga tersangka yang telah ditetapkan Penyidik Polda NTT itu telah cukup dalam mewujudkan delik korupsi Awololong? Atau masih ada tersangka lain yang belum ditetapkan menjadi tersangka oleh Penyidik Polda NTT?

“Perlu ditarik peran masing-masing pelaku dalam mewujudkan delik antara pelaku utama dan pelaku penyertaan seperti yang diatur dalam Pasal 55 KUHP”, tandas Akhmad.

Pertanyaan lain Akhmad adalah siapa yang memilik ide atau sebagai perencana awal atas proyek tersebut, walau uang negara telah keluar 85 persen tapi fisik konstruksi masih 0 persen?

“Artinya, prestasi yang diperoleh negara tidak sebanding dengan uang negara yang telah dikeluarkan untuk proyek Awololong. Ini yang disebut kerugian negara”, tandas Akhmad.

Bagi Akhmad, karena tersangka lebih dari satu, tentu sudah pasti dimasukkan Pasal 55 KUHP atau penyertaan. Karena itulah, penetapan tersangka harus lengkap, tidak langsung dari ujung tapi perlu melihat awal mulanya proyek tersebut sesuai peran masing-masing pelaku.

Baca Juga:  Dosen FH Undana Kupang Terpilih Jadi Ketua Umum HIMSHI Periode 2021-2026

“Dari serangkaian kerjasama yang erat kemudian melahirkan delik seperti Penyidik yang sudah menetapkan beberapa tersangka tersebut, dari awal perencanaan dan berakhir mangkrak”, katanya.

Pertanyaan kritis Akhmad lainnya adalah apa bupati yang memiliki ide atau sebagai penggagas munculnya proyek Awololong ini?

Sebab, proyek Awololong ini awalnya tidak muncul dalam APBD induk TA 2018 tapi muncul dalam Perbub Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbub No. 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018. Hal itu terlihat pada dokumen DPA Dinas Budpar tanggal 22 Desember 2017 dengan No. DPA 1.02.16.01 belum dianggarkan Proyek Jeti Apung Awololong.

“Jika bukan Bupati, lalu siapa penggagasnya? Dengan menarik masuk unsur penyertaan seperti yang dimuat dalam Pasal 55 maka pelaku tindak pidana harus lengkap. Olehnya logis jika Amppera dalam pernyataan terakhir menyuarakan agar Bupati Lembata Yance Sunur turut diperiksa atau diambil keterangan untuk mengetahui perannya atas proyek Awololong saat dimunculkan”, tandas Akhmad mengutip media Surya Flobamora, Edisi 6 Mei 2021.

Secara teknis, Advokat yang pernah maju Calon Bupati Lembata ini bertanya juga, siapa yang mengeksekusi di lapangan? Sebab, proyek tersebut muncul dalam DPA Dinas Budpar Kabupaten Lembata setelah terjadi perubahan berdasar Surat Badan Keuangan Daerah No. BKD.900/40/1/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang ditujukan kepada para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah Lembata Tentang Pedoman Penyesuaian RDPPA mendahului Perubahan APBD TA 2018 dalam rangka penyesuaian program prioritas tahun pertama RPJMD 2017-2022.

Karena itulah, Kepala Dinas Budpar selaku Pengguna Anggaran (PA) perlu ditarik untuk melengkapi unsur penyertaan yakni tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama karena pelaku lebih dari satu orang.

Menurut mantan Koordinator Nasional Himpunan Muda Sarjana Hukum Indonesia (HIMSHI) ini, beberapa pelaku atau tersangka itu melakukan serangkaian kerjasama yang erat dalam mewujudkan delik tindak pidana korupsi Awololong. Karena Pasal 55 KUHP hanya dapat diwujudkan jika terjadi serangkaian kerjasama yang erat antarpelaku atau konspirasi.

Baca Juga:  Buka Kantor Perwakilan di Timur Tengah, PPWI Go International

Akhmad sendiri mengapresiasi sikap Penyidik Polda NTT yang telah mengembangkan penyidikan dan menetapkan lagi satu tersangka. Lebih tepatnya lagi agar pelaku (dader) tidak terpotong dalam menggunakan perannya, perlu dikembangkan penyidikan ke arah siapa perencana awal atau pemilik ide proyek Awololong dan siapa yang mengeksekusi teknis di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang bersangkutan.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar