oleh

Konsultan Perencana Proyek Wisata Awololong-NTT Ditetapkan Jadi Tersangka

KUPANG, TIMORline.com-Konsultan Perencana proyek wisata Awololong Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan jadi tersangka. Inilah proyek destinasi wisata berupa jembatan titian apung, kolam apung, dan fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong.

Hal itu disampaikan Kanit II Tipidkor AKP Budi Guna Putra, SIK di Ruang Subdit 3 Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT, Kamis (06/05/2021) siang.

“Iya, MAB sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia disangka pasal 55 KUHAP pada April lalu, akan ada konferensi pers resmi beberapa hari yang akan datang,” kata AKP Budi kepada Emanuel Boli dan Yohanes Halimaking yang mewakili Amppera Kupang.

AKP Budi mengatakan, sesuai petunjuk JPU, aset pelaksana pekerjaan telah disita dan berkas dua jilid telah disiapkan untuk dilimpahkan kembali ke JPU. Bukan hanya MAB saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Akan ada penambahan tersangka lagi, ” tuturnya.

Soal aset apa saja yang telah disita, AKP Guna belum menjelaskan secara rinci.

Budi menambahkan, belum lama ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata, Apol Mayan diperiksa lagi oleh penyidik Polda NTT.

Menanggapi hal tersebut, aktivis Amppera Kupang, Damasus Lodolaleng mengatakan, penyidik Tipikor Polda NTT tidak boleh lamban dalam menangani kasus korupsi Awololong. Sebab, masyarakat sudah lama menanti kepastian hukum kasus korupsi Awololong. Sebab, kasus ini diduga kuat merugikan keuangan negara Rp1,4 miliar.

Bupati Lembata harus Diperiksa
Pada kesempatan yang sama, aktivis Amppera Alfons Making mendesak penyidik Tipikor Polda NTT untuk memeriksa Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

Aktivis PMKRI Kupang itu menegaskan, penyidik Tipikor Polda NTT tidak boleh tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum termasuk Bupati Yentji Sunur.

Baca Juga:  Jelang Yubelium ke-100, Tarekat SSpS dan SVD Baksos di Perbatasan Timor

“Bupati Lembata harus diperiksa, jika tidak, kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Polda NTT,” tegas Alfons.

Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek destinasi wisata di Pulau Siput Awololong Kabupaten Lembata senilai Rp6.892.900.000,00 atau Rp6,8 miliar.

Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda NTT AKP Budi Gunawan mengatakan, dua tersangka itu adalah Silvester Samun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Abraham Yehezkiel Tsazaro selaku Kontraktor Pelaksana.

“Statusnya sudah tersangka tapi belum ditahan, saat pemeriksaan baru akan ditahan,” ujarnya.

Menurut AKP Budi, proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp6,8 miliar. Tetapi, dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp6.892.900.000,00.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.446.891.718, 27 atau Rp1,4 miliar sesuai laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

“Sejumlah dokumen kita sita dan 37 saksi kita periksa. Saat ini masih dua tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada penambahan tersangka,” katanya.

Secara terpisah, Front Mahasiswa Lembata Makassar Merakyat atau FRONT MATA MERA melalui Presidennya Abdul Basith Nolowala mengharapkan Polda NTT terus profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi Proyek Destinasi Wisata Awololong Lembata ini.

“Kami berharap Polda NTT terus melanjutkan trend postifnya dalam memenangkan kasus dugaan korupsi Awololong”, ungkapnya.

Abdul juga mengingatkan, kasus dugaan korupsi Awololong tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan aktor intelektual.

“Kami berharap Polda NTT dapat mengusut hal ini. Sebab, dugaan kami, ada orang-orang besar di Lembata yang menjadi praktek-praktek di balik kasus ini”, demikian Abdul.

Kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara.

Baca Juga:  Bawaslu Lembata Gandeng Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tata Arsip

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar