oleh

Bamsoet Terima KIP Kaltim, Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA, TIMORline.com-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan semua badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik. Salah satunya terkait dengan keterbukaan Informasi Publik tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

“Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dari sekira Rp2.000 triliun dana APBN, alokasi untuk PBJP mencapai Rp100 triliun. Jika tidak didukung Keterbukaan Informasi Publik, potensi korupsinya sangat besar. Tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat sekira 70 persen kasus korupsi berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Bamsoet usai menerima Komisioner KIP Kalimantan Timur (Kaltim) di Jakarta, Selasa (04/05/2021).

Komisioner KIP Kaltim yang hadir antara lain Ketua Ramaon D Saragih, Anggota Muhammad Khaidir. Hadir pula Sekretaris Diskominfo Kaltim Edy Hermawanto.

Bamsoet (tengah) pose bersama Komisioner KIP Kaltim, Selasa (04/05/2021). (Foto: Istimewa).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam pelaksanaannya, memang masih saja ditemui tidak semua badan publik mematuhi UU KIP. Sehingga, untuk menjamin hak rakyat, UU KIP mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

“Apabila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat atau dihalangi oleh badan publik maka publik bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. Penyelesaian sengketanya dilakukan melalui mekanisme ajudikasi non litigasi serta mediasi. Di sinilah peran penting keberadaan KIP,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini mengapresiasi kinerja KIP Kaltim yang pada 2020 lalu berhasil menyelesaikan 78 permohonan sengketa informasi publik. Serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di Propinsi Kaltim.

“Hasil finalisasi penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Kaltim menempatkan pemerintah Kota Bontang di Peringkat 1, Pemerintah Kota Samarinda di peringkat 2, pemerintah Kota Balikpapan di peringkat 3, dan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di peringkat 4, serta pemerintah Kabupaten Kutai Timur di peringkat 5,” demikian Bamsoet.

Baca Juga:  Bamsoet: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Diperkuat Dengan PPHN

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar