oleh

KOMPAK Indonesia Desak MK DPR RI Periksa Azis Syamsuddin

JAKARTA, TIMORline.com-Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) RI segera memeriksa anggota DPR RI Azis Syamsuddin.

Azis diduga kuat melakukan pelanggaran Kode Etik Dewan dengan menerima suap dari Walikota Tanjungbalai M. Syahrial.

Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel Goa dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com, Selasa (04/05/2021), siang, mengungkapkan, dalam “nyanyian” Napoleon Bonaparte Kasus Joko Chandra, Azis Syamsuddin disebut-sebut telah meminta fee 8 persen dalam pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan 2017 untuk daerah Lampung Tengah yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Azis Syamsuddin juga disebut dalam persidangan mega kasus korupsi KTP Elektornik (e-KTP). Sebagai wakil rakyat, ia disebut menerima uang sebesar US$ 100.000 atau
sebesar Rp1,5 Miliar yang diduga terkait dengan korupsi pengadaan e-KTP. Namun ironis, cerita, berita tentang Azis Syamsuddin dalam pusaran korupsi seakan hilang bersama waktu.

Menurut Gabriel, kisah dugaan korupsi yang tersisip nama Azis Syamsudin berujung tanpa disentuh hukum baik oleh MK DPR RI maupun KPK RI.

“Di sinilah, di hadapan kita tersaji penegakkan hukum begitu lemah di hadapan kuat kuasa/kuat pengaruh dan kuat uang. Di depan kita terungkap, penegakkan hukum begitu tebang pilih, tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, kata Gabriel.

Saat ini kata Gabriel, penegakkan hukum yang begitu lemah di hadapan kuat kuasa dan kuat uang, Azis
Syamsudin kembali muncul dalam kasus suap yang lain.

Nama Wakil Ketua DPR RI ini muncul dalam kasus suap Walikota Tanjungbalai M. Syahrial. Hal ini terungkap dalam konferensi pers
Ketua KPK RI Firli Bahuri, 22 April 2021.

Dalam konferensi pers itu disebutkan, pada Oktober 2020, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, M. Syahrial menyampaikan permasalahan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemkot Tanjungbalai yang tengah diselidiki KPK.

Baca Juga:  JMSI Tanggapi Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021

Atas informasi itu, Aziz Syamsuddin memerintahkan ajudannya untuk menghubungi penyidik KPK RI, Robin (AKP Stepanus Robin Pattuju). Di rumah ini, AKP Robin dipertemukan dan diperkenalkan kepada Walikota Tanjungbalai M. Syahrial. Pada kesempatan ini, M. Syahrial menyampaikan permasalahan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemkot Tanjungbalai yang tengah diselidiki KPK RI.

Dalam pertemuan itu, Syahrial berharap dugaan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai tidak dinaikkan ke tahap penyidikan/membantu untuk tidak dilanjutkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemkot Tanjungbalai.

Setelah pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, penyidik KPK AKP Robin mengenalkan pengacara Maskur Husain kepada Walikota M. Syarial.

“Pertemuan penyidik KPK AKP Robin, pengacara Maskur Husain dan Walikota Tanjungbalai
menghasilkan kesepakatan, yakni proses hukum perkara dugaan jual beli jabatan tidak dinaikan ke tahap penyidikan/tidak dilanjutkan proses penyidikan dugaan tidak pidana korupsi”, jelas Gabriel.

Gabriel juga menguraikan, dalam kesepakatan itu, Walikota Tanjungbalai M. Syahrial menyanggupi, menyiapkan mahar Rp1,5 miliar untuk penghentian proses hukum tersebut.

“Kesepakatan pemberian mahar sebesar Rp1,5 miliar dari M. Syahrial tersebut ditransfer kurang lebih sebanyak 59 kali melalui nomor rekening milik Riefka Amalia, teman Robin dan Penyidik KPK RI Robin, telah menerima uang mahar tersebut sebesar Rp1,3 miliar”, kata Gabriel.

Gabriel mengisahkan, rangkaian peristiwa yang bermula dari “Titik Kumpul, Kondisi, Keadaan Yang Nyaman” dari rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, sejumlah pelaku antara lain penyidik KPK AKP Robin dan Walikota Tanjungbalai M. Syahrial dipertemukan, diperkenalkan dan dibicarakan maksud dan tujuan para pihak.

Pada akhirnya, ada kesepakatan kesediaan untuk menghentikan proses hukum dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Tanjungbalai dan kesanggupan untuk menyiapkan mahar sebesar Rp1,5 miliar.

Baca Juga:  Perusahaan Migas Asal Singapura Diduga Bebankan Hutang kepada Pemkot Bekasi

Berdasarkan rangkaian peristiwa dugaan korupsi yang menyebut nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin itu, Kompak Indonesia menyampaikan dua point catatan kritis, yakni :

1. Menyerukan dan mendesak Pimpinan MKD untuk segera memeriksa Azis Syamsuddin, anggota DPR RI yang diduga kuat melakukan pelanggaran Kode Etik Dewan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap
Walikota Tanjungbalai M. Syahrial kepada oknum penyidik KPK RI AKP Robin;

2. Mendesak MKD untuk tidak ragu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015 untuk memeriksa dan menindak tegas anggota Dewan yang terlibat pelanggaran Kode Etik Dewan kategori berat.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar