oleh

Petrus Selestinus ‘Ajari’ Fadli Zon yang Asbun Soal Tindakan Densus 88 Terhadap Munarman

JAKARTA, TIMORline.com-Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus ‘mengajari’ Fadli Zon yang asal bunyi atau asbun soal tindakan Kepolisian Densus 88 terhadap Munarman.

Menurut Petrus, tindakan Kepolisian Densus 88 terhadap Munarman pada 27 April 2021 baik mengenai penangkapannya maupun penutupan mata saat penangkapan, adalah tindakan yang sah menurut hukum dan memenuhi aspek HAM dan Hukum, sesuai prinsip pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 45, Pasal 1 angka 20, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16 KUHAP dan Pasal 28 UU Pemberantasan Terorisme.

“Sangat disesalkan pernyataan sejumlah pihak, yakni Fadli Zon dkk. Sebab, mereka secara tidak bertanggungjawab telah menuduh Densus 88 saat penangkapan Munarman sebagai telah melanggar HAM dan Hukum, tanpa memahami duduk masalahnya dan pembatasan HAM oleh UUD 1945, KUHAP dan UU Pemberantasan Terorisme”, tandas Petrus.

Dalam rilisnya kepada redaksi TIMORline.com, Jumat (30/04/2021) malam, Petrus bilang Fadli Zon dkk seharusnya memahami bahwa Konstitusi memang menjamin HAM setiap orang, akan tetapi pada saat bersamaan Konstitusi juga membatasi HAM setiap orang pada saat tertentu dan bersifat sementara, sebagaimana diatur di dalam pasal 28J UUD 1945, KUHAP dan UU No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Konstitusionalitas Pembatasan HAM
Konstitusionalitas perlindungan atas HAM seseorang seharusnya dipahami secara utuh oleh Fadli Zon dkk. Sebab, meskipun Konstitusi telah mengatur perlindungan HAM setiap orang tetapi Konstitusi juga mengatur pembatasan HAM seseorang lain demi melindungi HAM pihak lain, sebagaimana ketentuan pasal 28J UUD 1945.

Mengutip Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, Petrus secara tegas menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Baca Juga:  Satgas Pamtas Yonmek 741 Bersihkan Material Longsoran di Badan Jalan Sabuk Merah Alas Utara

Pasal 28J ayat (2) UUD 45 menyebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral . . . “.

Pada Pasal 1 butir 20 KUHAP, disebutkan: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 28 UU Tindak Pidana Terorisme menegaskan, “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup, paling lama 14 hari dan jika waktu 14 hari tidak cukup, maka penyidik dapat meminta ijin Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya untuk diperpanjang selama 7 hari”.

Petrus menegaskan, prinsip menjunjung tinggi HAM adalah prinsip di mana  HAM seseorang dibatasi oleh KUHAP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Ketika seseorang telah berstatus tersangka maka Undang-Undang hanya memberikan sejumlah hak tertentu antara lain hak untuk didampingi Penasehat Hukum; hak untuk mendapat kunjungan  Rohaniwan; hak untuk mengajukan Praperadilan, dan lain-lain, sebagai pemenuhan HAM dengan pembatasan”, kata Petrus.

Penutup Mata Munarman Sesuai UU
Advokat Peradi itu menjelaskan, pengenaan penutup mata Munarman saat penangkapan, sejalan dengan standar internasional dan perintah pasal 33 dan 34 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu “Kerahasiaan Identitas” sebagai pelindungan hukum untuk melindungi Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat, Pelapor, Saksi dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan beserta keluarganya.

Baca Juga:  Siswi Nonmuslim Diwajibkan Berjilbab

Prinsip pelindungan itu juga diberlakukan terhadap Pelapor, Ahli dan Saksi, yaitu saat bersaksi tidak bertatap muka dengan terdakwa atau pemberian keterangan dengan menggunakan alat komunikasi audio visual yang diselenggarakan oleh LPSK.

Dengan demikian, menurut Petrus, tidak ada yang salah dan tidak ada pelanggaran HAM saat penangkapan Densus 88 terhadap Munarman, sebagaimana didalilkan Fadli Zon, dkk.

Penangkapan itu sendiri adalah kewenangan penyidik untuk melakukan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka Munarman karena diduga telah melakukan tindak pidana terorisme, berdasarkan bukti permulaan yang cukup”, demikian Petrus.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar