oleh

Terdakwa Korupsi SMK Mananga-Flotim Zainal Bapa Utan Divonis Tiga Tahun Penjara

KUPANG, TIMORline.com-Terdakwa korupsi SMK Perikanan dan Kelautan Mananga Zainal Bapa Utan, SPd divonis tiga tahun penjara. Selain itu, Zainal dihukum denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Zainal juga dihukum membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp43.225.000,00 atau Rp43,2 juta.

Zainal adalah Kepala sekaligus Penanggungjawab Pekerjaan SMK Perikanan dan Kelautan Mananga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur (Flotim) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Putusan Nomor: 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021 itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Sidang pembacaan putusan dipimpin Hakim Y. Teddy Windiartono, SH, MHum selaku Hakim Ketua, Ikrarniekha El. Fau, SH, MH, Drs. Gustap PM. Marpaung, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Majelis hakim dibantu Panitera Pengganti Merike Ester Lau, SH.

Sedangkan Terdakwa Zainal Bapa Utan, SPd saat pembacaan putusan didampingi kuasa hukumnya Ahmad Azis Ismail, SH dari Firma Hukum ABP. Sementara Jaksa Penuntut Umum dihadiri Frans R. Tamba, SH dari Kejaksaan Negeri Larantuka.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang ini lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Larantuka. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Zainal Bapa Utan, SPd dengan 4,6 tahun penjara, denda Rp200 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp195.772.500,00 atau Rp195,7 juta dengan subsider dua tahun penjara jika tidak membayar uang pengganti.

Atas putusan Pengadilan Tipikor Kupang tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada Pengadilan Tinggi Kupang. Pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan 12 April 2021 dan Terdakwa Zainal Bapa Utan juga menyatakan banding 14 April 2021 setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding.

Baca Juga:  Di Malaka, Gadis 14 Tahun Disekap Pemuda Sekampung Dua Hari dan Disetubuhi Empat Kali

Dalam Putusan, Pengadilan Tipikor Kupang menyatakan Terdakwa Zainal Bapa Utan, SPd dibebaskan dari dakwaan Primair Pasal 2 dan Terbukti Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Penyalahgunaan Wewenang.

Pengadilan Tipikor Kupang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan secara implisit penyalahgunaan wewenang in heren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum.

“Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya”, tandas Majelis Hakim.

Ahmad Azis Ismail, SH saat dikonfirmasi di Kupang, Kamis (29/4/2021) menjelaskan, Perbuatan melawan hukum itu sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana, maka dengan kriteria apapun perbuatan itu tidak menjadi suatu tindak pidana.

“Konsepsi di atas membawa pemahaman ‘menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah peristilahan yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menggambarkan sifat melawan hukum tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, jelas Azis, jika suatu perbuatan melawan hukum menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak terbukti maka ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi tidak terbukti.

“Atas pertimbangan hukum Pengadilan tersebut, kami berbeda pandangan. Kami berpendapat Terdakwa Zainal Bapa Utan, SPd yang dianggap tidak terbukti melanggar Pasal 2 maka secara mutatis mutandis perbuatan itu juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum menurut pasal manapun termasuk Pasal 3. Karena Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan kerugian Negara yang didakwakan, fisik pekerjaan telah selesai 100 persen maka balance dengan keuangan Negara yang dikeluarkan”, kata Azis.

Baca Juga:  Petani Malaka Yakin Hasil Panen Kacang Hijau 2020 Meningkat

Azis mengaku sependapat dengan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa Zainal Bapa Utan dari dakwaan Primer Pasal 2, hanya saja jika Pasal 2 tidak terbukti maka konsekwensinya Pasal 3 menjadi tidak terbukti, karena unsur melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dari dua pasal tersebut baik Pasal 2 dan Pasal 3, menurut Azis, yang vital adalah soal kerugian Negara. Ada kerugian Negara jika uang yang dikeluarkan oleh Negara tidak sebanding dengan Prestasi yang diperoleh negara. Faktanya fisik pekerjaan sekolah telah selesai 100 persen, bangunan sudah digunakan oleh pihak sekolah.

“Prestasi diperoleh Negara sesuai dengan keuangan Negara yang keluar. Jika fisik pekerjaan sudah selesai 100 persen tapi masih terjadi kekurangan uang yang dianggap sebagai kerugian Negara, lantas kekurangan uang tersebut diperoleh dari mana, apa ada sumbangan pihak ketiga untuk menambah uang agar fisiknya menjadi 100 persen? Kan tidak ada”, begitu kata Azis.

Selaku Penasehat Hukum Zainal, Azis juga mempertanyakan parameter yang digunakan JPU dalam  menghitung kerugian Negara. Sebab, bila ada kerugian Negara dalam kasus ini, logikanya fisik lebih uang kurang.

“Konsultan perencana, konsultan pengawas, PPK dan saksi-saksi lain termasuk terdakwa menjelaskan fisik sekolah telah selesai dikerjakan 100 persen. Tidak ada pekerjaan yang tersisa sesuai RAB atau rencana anggaran biaya”, demikian Azis, mantan Sekretaris BEM Fakultas Hukum Undana ini.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar