oleh

Penangkapan Munarman Beralasan Hukum dan Alat Bukti Kuat

Oleh: Petrus Selestinus, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila/FAPP & Advokat Peradi

PENANGKAPAN Densus 88 terhadap Munarman pada 27 April 2021 di Pamulang,Tangerang, Banten, dipastikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dia diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana terorisme di tiga tempat berbeda, yaitu kasus Baiat di UIN Jakarta pada 2013, di Makasar-Sulsesl pada 2015 dan di Medan-Sumut pada 2019.

Penangkapan ini juga dipastikan didukung alat bukti yang sangat cukup berdasarkan hasil penyelidikan yang panjang yang digali dari pelaku lain dan dari hasil penyadapan tiga peristiwa terorisme di tiga tempat berbeda sejak 2013 sampai dengan sekarang.

Dengan demikian, waktu penangkapan terhadap Munarman, selama14 hari, dipastikan sesuai dengan ketentuan  UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU dan KUHAP, sehingga dengan demikian, penangkapan Munarman sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen Negara
Kita patut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polri cq. Densus 88 dan Bareskrim, karena Densus 88 atas nama Negara telah memenuhi komitmen konstitusional dari negara, yaitu menjaga dan mengawal ideologi negara, kedaulatan negara,  keamanan negara,  nilai-nilai kemanusiaan, berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesaksian Achmad Aulia (30), mantan anggota Front Pembela Islam (FPI), terduga teroris di Makassar bahwa dalam kasus baiat puluhan kader FPI masuk ke dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), sebuah organisasi teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Makassar pada 2015, mengungkap fakta bahwa Munarman, petinggi FPI turut hadir.

Kehadiran Munarman saat baiat anggota FPI ke dalam jaringan JAD-ISIS pada 2013 dan 2015 harus dipandang sebagai memberi restu dan melegitimasi peran FPI dalam baiat tersebut. Dengan demikian, menjadi fakta yang tak terbantahkan mengungkap jejak FPI dan Munarman dalam jaringan JAD-ISIS sejak 2013 di UIN Jakarta, di Makasar 2015 dan untuk peristiwa terorisme di Medan 2019.

Baca Juga:  Hari ke-4 Kampanye di Weliman, Paslon SBS-WT Turunkan Power Full

Berdasarkan Bukti
Fakta tak terbantahkan adalah jejak Munarman diungkap oleh Terdakwa Teroris Ade Supriadi dkk sebagaimana  dalam Surat Dakwaan Jaksa dan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No. : 459/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr. tangal 30 Juli 2019, pada halaman 6, 18, 57 dan 70 a/n. Terdakwa teroris Ade Supriadi dkk bahwa Munarman hadir saat baiat JAD-ISIS di Makasar.

Ade Supriadi dalam keterangannya sebagai Terdakwa menyatakan, sekira pertengahan 2015 mendapat undangan di grup BBM untuk datang di acara tabligh akbar FPI yang diadakan di Markas FPI  di Jln. Sungai Limboto, Makasar, sekira jam 09.00, dihadiri sekira 500-700 anggota FPI. Saat itu hadir juga Ustad Fauzan Anshori, Ustad Basri dan Munarman dari pengurus FPI Pusat.

Dalam Tabligh Akbar tersebut Ustad Fauzan Anshori, Ustad Basri dan Ustad Munarman (Pengurus Pusat FPI), dan materi yang diberikan antara lain tentang “Tegaknya Kilafah Islam” (sudah tegaknya negara Islam) di bawah pimpinan Abu Bakar Albahdadi, kilafah yang dimaksud adalah ISIS yang ada di Syriah”. Pun ada ajakan kepada umat Islam untuk bergabung dengan Kilafah Islam ISIS di bawah pimpinan Abu Bakar Albahdadi.

Penangkapan yang Sah
Di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara a/n. Terdakwa Ade Supriadi, tanggal 30 Juli 2019, terungkap fakta bahwa mereka yang dibaiat sudah menyadari segala konsekuensi dari baiat tersebut, yaitu mereka serta merta telah menjadi bagian dari Anshor Daulah dan Daulah ISIS pimpinan Abu Bakar Albahdadi, sehingga semua seruan dan perintah yang diterima mereka yang dibaiat, harus dipatuhi.

Adapun seruan dan perintah dimaksud adalah :
a. Berhijrah dari Darul Kufar Indonesia ke Darul Islam, yaitu ISIS di Syuriah atau yang terdekat ke Marawi Filipina; b. Bunuhlah warga negara yang mengirim tentaranya menyerang ISIS di Syuriah seperti Amerika, Prancis, Rusia, dan lain-lain;
c. Buatlah ladang jihad di daerah masing-masing dengan cara memerangi negara dan aparat pemerintah yang tidak menggunakan hukum Islam seperti Indonesia;
d. Siapkan diri secara fisik dan kemampuan dana dalam rangka melakukan kegiatan yang diserukan oleh Amir ISIS.

Baca Juga:  Paus Fransiskus dan Imam Al Azhar Tandatangani Deklarasi Tuhan Tidak Perlu Dibela

Karena itu, Rizieq Shihab, Munarman dan seluruh elit FPI harus dipandang telah terikat di dalam komitmen dan segala konsekuensi dari baiat JAD-ISIS termasuk seruan atau perintah yang harus dipatuhi terhitung sejak baiat anggota FPI di UIN Jakarta 2013, di Makasar 2015 dan di Medan 2019, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian, penangkapan Densus 88 terhadap Munarman sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, karena dilakukan berdasarkan standar hukum nasional dan standard internasional khususnya tentang pelindungan terhadap aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (*)

Komentar