oleh

Pengaduan Warga TTS Diterima Komnas HAM, Bupati Egusem Terancam Pidana Perusakan

KUPANG, TIMORline.com– Pembongkaran rumah milik Robi Damianus Mella, warga Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berbuntut panjang. Melalui kuasa hukumnya di Firma Hukum ABP, Robi Damianus Mella membuat laporan dan pengaduan ke Komnas HAM RI.

Sebab, tindakan pembongkaran rumah milik Robi Damianus Mella yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS di bawah kepemimpinan Bupati Egusem Tahun itu diduga kuat melanggar hak azasi manusia (HAM). Bupati Egusem juga diduga kuat melakukan tindak pidana perusakan.

Hal itu disampaikan Ahmad Azis Ismail, SH selaku kuasa hukum Robi Damianus Mella dari Firma Hukum ABP kepada media di Kupang, Minggu (25/04/2021) pagi.

“Komnas HAM RI sudah membalas surat kami terkait pembongkaran dan perusakan rumah Robi Damianus Mella pada Selasa, 13 April 2021 di Soe. Pengaduan Robi Mella diregister di Komnas HAM dengan Nomor: 136.257”, tandas Azis.

Azis menjelaskan, jika berkas sudah lengkap, Komnas HAM akan membentuk tim penyelidik untuk menyelidiki kasus yang diduga melanggar HAM tersebut, karena telah merampas hak dasar warga negara, berupa hak hidup.

“Ada beberapa berkas tambahan yang diminta Komnas HAM RI segera kami kirim. Kami akan kirim segera berkas-berkas yang diminta Komnas HAM RI”, jelas Azis.

Azis menambahkan, selain pengaduan ke Komnas HAM RI, pihaknya juga segera bersurat ke BPK RI untuk melakukan audit terhadap aset daerah di Kabupaten TTS.

Langkah audit ini untuk mengetahui aset daerah di Kabupaten TTS. Sekalian memastikan, misalnya, jangan sampai aset tanah diakui sebagai aset daerah tapi tidak didukung data atau bukti dan tidak terdaftar dalam daftar aset yang tersedia dalam sistem.

Baca Juga:  TPDI Desak Komnas HAM Hentikan Pengaduan Pegawai KPK Nonaktif

Sebab, aset itu kekayaan daerah atau negara. Sehingga, harus terdaftar dalam sistem dan memiliki bukti-bukti yang valid. Nantinya akan ketahuan kalau BPK sudah melakukan audit.

Selain itu, menurut Azis, pihaknya juga sudah membuat laporan dugaan tindak pidana atas pembongkaran rumah Robi Damianus Mella tersebut di Polda NTT. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun hukuman penjara, karena diduga melanggar Pasal 170 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

“Jika dalam proses penyelidikan dan didukung bukti yang cukup atas keterlibatan Bupati TTS dalam tindak pidana yang dilaporkan tersebut, kami minta aparat penegak hukum menangkap dan menahan Bupati TTS. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum”, tegas Azis yang juga mantan Sekretaris BEM Fakultas Hukum Undana ini.

Menurut Azis, publik butuh edukasi hukum yang baik agar ke depan pelanggaran serupa yang dilakukan dengan tata cara yang tidak patut dan melanggar hukum jangan terulang kembali, apalagi ini dilakukan pejabat publik daerah.

“Kami juga akan memperluas kuasa, melibatkan lebih banyak kawan-kawan advokat dan jaringan termasuk di Jakarta. Jika perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum dan menindas rakyat kecil harus dilawan, untuk perbaikan hukum yang lebih baik. Budaya taat hukum harus diperkuat”, demikian Azis.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar