oleh

Pengelolaan Anggaran Setwan Malaka perlu Diaudit Ulang

BETUN, TIMORline.com-Pengelolaan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu diaudit ulang. Sebab, ada sejumlah item anggaran yang realisasinya 100 persen tetapi tidak ada kegiatan.

Hal ini diungkap Ketua Komisi I DPRD Malaka Henri Melki Simu kepada media di Betun, ibukota Kabupaten Malaka, Selasa (20/04/2021).

Henri menyebutkan, apa yang diungkapnya terjadi di tubuh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Antara lain di fraksi-fraksi dan Badan Kehormatan (BK).

Hal ini sudah dituangkan pula dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malaka Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan dalam Rapat Gabungan Komisi di Kantor DPRD Kabupaten Malaka pada Kamis (15/04/2021).

Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD direalisasikan 100 persen. Tetapi, ada beberapa kegiatan AKD yang tidak dilaksanakan DPRD Kabupaten Malaka pada 2020”, tandas Henri.

Henri menjelaskan, sejumlah item anggaran AKD Malaka sudah habis terpakai. Realisasinya mencapai 100 persen. Tetapi, dalam pelaksanaan ternyata tidak ada kegiatan sebagaimana tertera dalam LKPJ Bupati Malaka Tahun Anggaran 2020.

Anggaran AKD dimaksud adalah anggaran untuk fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malaka sebesar Rp338.800.100,00.

Anggaran ini sudah direalisasikan 100 persen tetapi tidak ada kegiatan fraksi yang dilaksanakan pada 2020. Fraksi-fraksi tidak melaksanakan kegiatan selain pelaksanaan rapat yang tidak membutuhkan anggaran”, kata Henri.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Malaka ini menyebutkan, AKD lain adalah Badan Kehormatan Dewan. Badan ini tidak pernah melaksanakan kegiatan. Tetapi, anggaran sebesar Rp58.140.000,00 terealisasi 100 persen.

Henri menilai, tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Malaka terhadap LKPJ Bupati Malaka Tahun Anggaran 2019 terkesan rekayasa. Sebab, Sidang Perubahan Anggaran Tahun 2019 diduga kuat tidak terlaksana. Tetapi, realisasi anggaran mencapai 99, 90 persen.

Baca Juga:  SBS Hamata, WT Kampanye

Atas kondisi ini, Komisi I DPRD Malaka yang dipimpinnya merekomendasikan agar pemerintah memberi tanggapan yang sesuai dengan kegiatan yang betul-betul dilaksanakan.

Komisi ini juga merekomendasikan untuk dilakukan audit ulang pengelolaan keuangan Setwan Kabupaten Malaka.

“Ini perlu dilakukan Inspektorat Kabupaten Malaka dan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi NTT”, demikian Henri.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar