oleh

Bamsoet saat Lantik PAW Anggota MPR RI kembali Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila

JAKARTA, TIMORline.com-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet kembali menyesalkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) yang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib.

Selain itu, frasa agama dalam Visi Pendidikan Indonesia yang tercantum dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 hilang.

Pun tidak adanya jejak pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional KH Hasyim Asyari serta Presiden RI ke-4 sekaligus guru bangsa KH Abdurrahman Wahid dalam kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Kemendikbud.

Bamsoet mengungkapkan, Kemendikbud sudah menyatakan akan merevisi PP SNP serta mengoreksi Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan Kamus Sejarah Online. Tetapi, kejadian ini tetap menjadi catatan yang harus mendapat perhatian serius dari Kemendikbud.

“Ke depannya harus lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan,” ujar Bamsoet saat melantik Muhammad Rizal sebagai anggota MPR RI menggantikan (alm) Ali Taher dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan Banten III di Komplek Majelis, Jakarta, Rabu (21/04/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menegaskan, selain tidak selaras dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Menengah yang mewajibkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib, PP SNP tersebut dibuat tanpa informasi yang lengkap dan pertimbangan yang mendalam dan mencerminkan sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap Pancasila dan Bahasa Indonesia.

“Sejatinya Kemendikbud harus menjadi garda terdepan yang memastikan Pancasila dan bahasa Indonesia ditanamkan kepada seluruh peserta didik agar tumbuh rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Bukan justru sebaliknya, terkesan menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam mata kuliah/pelajaran wajib peserta didik,” tegas Bamsoet.

Baca Juga:  Bamsoet Apresiasi Polri Tangkap Terduga Teroris di Condet dan Bekasi

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Muhammad Rizal yang baru saja dilantik menjadi anggota MPR RI sebelumnya sudah lama mengabdikan diri di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Beberapa jabatan penting pernah ia pegang. Antara lain sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Kepala Biro Humas, Kepala Biro Persidangan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan.

Menurut Bamsoet, jejak pengabdian yang panjang tersebut bisa menjadi bekal dalam memudahkan yang bersangkutan melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional di MPR RI.

Ini khususnya dalam mengawal visi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan; Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, yang memiliki tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Bamsoet mengatakan, Empat Pilar MPR RI itu perlu disosialisasikan kepada setiap elemen bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan budaya, serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan beradab.

“Ini butuh masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan semangat Empat Pilar MPR RI,” demikian Bamsoet.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar