oleh

Honorarium 2020 Dibayar dan Diangkat Jadi TKD 2021, Magnus Kobesi: Terimakasih Pemkab TTU

KEFAMENANU, TIMORline.com-Perjuangan panjang dan melelahkan sembilan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya membuahkan hasil. Mereka diangkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU menjadi TKD untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 terhitung Maret 2021.

Selain itu, Pemkab TTU juga membayar honorarium mereka TA 2020. Sebab, hingga Desember 2020, Pemkab TTU belum membayar honorarium mereka. Padahal, mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik di tempat tugas masing-masing terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2020.

Kuasa Hukum ke-9 TKD, Adrianus Magnus Kobesi, SH yang menghubungi TIMORline.com, Minggu (18/04/2021) siang, menjelaskan, beberapa waktu lalu, sembilan TKD itu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemkab TTU senilai Rp2.628.000.000,00 atau Rp2,6 miliar.

Ke-9 TKD itu adalah Brigitta Talul, SPd, Crispina Maria Loin, SPd, Wilibrodus Fahik, SPd, Florida Anita Banu, SPd, Maria Goreti Afeanpah, SPd, Bernadina Leu, SPd, Patrisia Times, SPd, Frederic Tetibaria dan Chiprianita C. Ndale.

Tujuh orang di antaranya tercatat sebagai TKD guru. Sedangkan dua orang lainnya di Sekretariat DPRD TTU.

Pemkab TTU bersedia memberikan hak-hak para TKD tersebut berupa honorarium 2020 dan menyatakan ke-9 TKD itu akan memperoleh SK Pengangkatan TA 2021 terhitung Maret 2021”, tandas Magnus.

Magnus bilang, ke-9 orang TKD tersebut telah secara iklas menerima dan berterimakasih kepada Pemkab TTU karena Pemkab TTU mau mengakui kekeliruan dan bersedia memerjakan kembali mereka di sekolah masing-masing dan Sekretariat DPRD TTU.

“Sebagai Kuasa Hukum ke-9 Tenaga Kontrak, saya puas dan bersedia menandatangani berita acara perdamaian pada Jumat 16 April 2021. Terimkasih Pemkab TTU”, ujar Magnus penuh semangat.

Baca Juga:  YPTI dan YPII Dukung 15 Sekolah di Malaka

Magnus menegaskan, pengalaman kliennya hendaknya menjadi pembelajaran berharga bagi Pemkab TTU agar Pemkab TTU tidak sewenang-wenang terhadap tenaga kontrak atau menjadikan tenaga kontak sebagai alat politik belaka.

“Semua di ini republik ada hukumnya”, demikian Magnus.

Hadir dalam penandatanganan Akta Perdamaian ini adalah para Penggugat dan Tergugat. Hadir pula Hakim Mediasi dari Pengadilan Negeri (PN) TTU.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar