oleh

Human Trafficking dan Pekerja Migran asal Sumba-NTT Meningkat Tiap Tahun

KUPANG, TIMORline.com-Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia Gabriel Goa mengungkapkan, human trafficking dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Sumba Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkat setiap tahun. Karena itu Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di wilayah itu harus mencari solusinya.

Atas kondisi itu, Gabriel yang menghubungi TIMORline.com, Jumat (16/04/2021) malam, secara kelembagaan PADMA Indonesia menawarkan solusi sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman (GEMA HATI MIA) mulai dari Desa.

Kedua, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan Human Trafficking dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengacu pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ketiga, perlu adanya Peraturan Desa (Perdes) Pencegahan Human Trafficking dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengacu pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Gabriel menegaskan, sesuai amanat UU No.18 Tahun 2017, Pemerintah wajib membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI) Profesional yang memenuhi Standar Internasional.

Faktanya, Pemerintah Pusat dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) sudah membangun LTSA dan BLK PMI di Letekonda untuk melayani Calon PMI asal SBD dan Sumba.

“Mirisnya, LTSA dan BLK PMI belum berfungsi dan terkesan terbengkalai”, kata Gabriel.

Gabriel mengharapkan kehadiran LTSA dan BLK PMI di Letekonda ini untuk mencegah Human Trafficking dan memberikan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran agar tidak terjebak menjadi korban Human Trafficking dan Pekerja Migran Non Prosedural.

Baca Juga:  Agen Suruh Minum Air Kamar Mandi, PMI asal Sumba-NTT Berontak dan Pulang Kampung

Karena itulah, melalui lembaga PADMA Indonesia yang dipimpinnya mendesak Pemkab dan DPRD Kabupaten SBD segera mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Human Trafficking dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten SBD.

Selain itu, PADMA Indonesia mendesak Pemerintah Desa (PemDes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera mengeluarkan Peraturan Desa (PerDes) tentang Pencegahan Human Trafficking dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Desa.

Pemkab dan DPRD Kabupaten SBD juga didesak untuk mengoptimalkan LTSA) dan BLK PMI di Letekonda agar tidak menjadi tempat berkumpulnya sapi tetapi menjadi pusat aktivitas CPMI asal Pulau Sumba.
Pemkab SBD bisa bekerjasama dengan sekolah Hotel Sumba untuk mempersiapkan kompetensi dan kapasitas CPMI asal Pulau Sumba agar bisa bersaing di bursa kerja internasional seperti Philipina”, demikian Gabriel.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar