oleh

Anggota Dewan Soroti   Pencabutan Perda, Perbup dan SK Pokja Lelang,  Begini Tanggapan Sekda Malaka

BETUN, TIMORline.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka Donatus Bere, SH dalam jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malaka pasca-berakhirnya masa jabatan Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, menghendaki DPRD setempat  mencabut sebuah Peraturan Daerah (Perda), sebuah Peraturan Bupati (Perbup) dan salah satu Surat Keputusan (SK) yang ditandatanganinya.

Hal ini mendapat sorotan  kalangan DPRD Malaka melalui media massa. Salah satu anggota Dewan di antaranya adalah Wakil Ketua DPRD Malaka Devi Hermin Ndolu.

Dalam rilis tanggapan yang diterima redaksi TIMORline.com, Kamis (01/04/2021) malam, Sekda Donatus mengungkap kalau kalangan DPRD Malaka menyebut dirinya telah melakukan kesalahan terkait Unit Layanan Pengadaan. Mirisnya, Sekda Donatus diduga telah mengutak-atik dan memblokir dana  kegiatan proyek pemerintah di daerah ini.

“Terus terang, saya tidak pernah bermaksud sedikit pun untuk menghambat proyek di Kabupaten Malaka. Tidak ada niat sedikit pun. Saya tidak punya kewenangan”, tandas Sekda Donatus.

Sekda yang mantan Asisten III pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Belu ini menjelaskan, dalam jabatannya sebagai Plh. Bupati Malaka,  mengusulkan untuk mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka.

Sebagai dampak ikutannya,  masih sebagai Plh. Bupati Malaka,  Sekda Malaka menginginkan  Perbup Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka dicabut pula.

Sebab,  menurut mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) pada Setda Kabupaten Belu ini, ada dua Pasal dalam Perbup itu yang sangat bertolak belakang atau bertentangan, yakni Pasal 11  sebagaimana diatur dalam Bab 6 Ketentuan Peralihan dan Pasal 12 yang diatur dalam Bab 7 Ketentuan Penutup.

Berikut kutipannya:

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Natal Jadi Momentum Menghadirkan Kebaikan bagi Bangsa dan Negara

Pasal 11: “Pejabat yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Perbup ini”.

Pasal 12: “Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 60 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat  Daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 60 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.

“Di sini dapat dilihat dengan cermat bahwa antara Pasal 11 dan Pasal 12 sangat bertolak belakang.  Pasal 11 mengatur tentang pejabatnya, sedangkan Pasal 12 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjanya sudah dicabut”, tegas Sekda Malaka.

Selain itu, Sekda Donatus mengaku mencabut SK Tentang Unit Layanan Pengadaan yang ditandatangani dirinya selaku Sekda Malaka untuk Pembentukan Pokja Lelang Tahun 2021.

Tindakan  itu dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan atau keliru. Sebab, Pembentukan Pokja itu sejatinya ditandatangani Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengelola pemilihan penyedia.

“Di sini jelas, yang tandatangan SK Pembentukan Pokja Lelang bukan saya, bukan Sekda, tapi Pimpinan UKPBJ”, tandas Sekda Donatus.

Apa yang dilakukannya  bukan tanpa dasar. Sebab, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam Permendagri ini, kutip Sekda Donatus,  Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 8 menyebutkan, “Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengelola pemilihan penyedia”.

“Jadi, di situ jelas bahwa itu bukan saya yang tandatangan. Permendagri itu sudah menjelaskan bahwa yang tandatangan untuk lelang adalah Pokja bukan Sekda tetapi kembali ke Kepala ULP. Oleh karena saya sadar bahwa tindakan itu salah atau keliru maka saya cabut kembali SK itu supaya jangan salah”, aku mantan Penjabat Bupati Malaka ini.

Baca Juga:  2.181 Ha Lahan Pertanian Masyarakat Desa Fatoin-Malaka Rusak Total

Sekda Donatus menegaskan, dirinya tidak bermaksud untuk mengutak-atik atau memblokir dana siapa pun  tetapi hanya menjalankan aturan lebih tinggi yang sudah ada.

“Aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas. Hirarki aturan perundang-undangannya begitu”, kata Sekda Donatus.

Tetapi, demikian Sekda Donatus, bila ada pihak lain baik perorangan atau kelompok yang mengatakan pemberlakuan SK Sekda dilanjutkan, silahkan.  Tetapi, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati-nya harus dicabut.

“Jika tidak dicabut, silahkan dianalisa sendiri”, demikian alumni Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar