oleh

Mafia Tanah dan Pemiskinan, Makin Dikuak Makin Banyak Terungkap (1)

Oleh: Suryadi, Pemerhati Kepolisian dan Budaya

INDONESIA secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota dalam 34 wilayah propinsi. Membentang dari Sabang sampai Merauke dengan tak kurang dari 17.499 pulau, negeri ini memiliki total luas 7,81 juta km per segi, dan 2,01 juta km persegi di antaranya berupa daratan.

Sebagian besarnya yaitu 3,25 juta km per segi merupakan lautan dan 2,55 juta km per segi masuk dalam Kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) (oki, kkp.go.id/djprl/artikel/21045, 1 Juli 2020 – 19.50, 27 Maret 2021).

Betul bahwa kurang dari sepertiga Indonesia berupa daratan. Tetapi, gema permasalahan yang muncul dari daratan, khususnya terkait kepemilikan tanah, sering meluas kemana-mana. Persoalan adalah bidang-bidang tanah yang belum mempunyai kekuatan atau pengakuan hukum yang sah berupa Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Negara.

Padahal, bidang tanah yang sudah bersertifikat saja masih sering dipersengketakan oleh pihak-pihak yang merasa sudah memiliki sertifikat atas bidang tanah (objek) yang sama (sertifikat ganda), apalagi yang sekadar punya girik atau Akta Jual Beli (AJB). Terjadi saling klaim. Beruntung kalau masing-masing sepakat menempuh jalur hukum ke pengadilan. Runyamnya, kalau memuncak sampai adu fisik antarpihak hingga menimbulkan persoalan baru pidana penganiayaan, misalnya. Berubahlah urusannya ke polisi, sebelum diteruskan oleh Kejaksaan ke Pengadilan. Buang-buang energi, melelahkan!

Menurut Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) pada Kementerian Agararia dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Suyus Windayana, dari total kurang lebih 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru 82 juta bidang yang telah didaftarkan pada 2020. Artinya, tanah yang belum didaftar sekitar 35 persen (property.kompas.com/read/164926321 – 10/12/2020, 16:49 WIB – 20.49, 27/3/21). Jumlah 35 persen itu tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, termasuk di Provinsi Banten. Di provinsi tetangga Ibu Kota Jakarta ini saja, menurut Kakanwil ATR/ BPN Banten, Andi Tenri Abeng (Jumat, 10/1/20) tercatat, baru 1,2 juta bidang tanah yang bersertifikat. Jumlah ini setara 30 persen dari seluruh 4.093.700 bidang tanah yang ada. (waisul, metro.tempo.co/read/1293746, 11 Januari 2020, 06:29 – 21.12, 27/3/21).

Bila tanah bersertifikat saja masih sering dipersengketakan oleh pihak-pihak yang saling klaim merasa lebih sah memilikinya, lantas bagaimana dengan bidang tanah yang masih sekadar punya girik atau AJB? Bidang tanah yang seperti inilah yang sering kedapatan menjadi obyek “bisnis kotor” para mafia tanah (MT) di Tanah Air.

Baca Juga:  Kapolri Instruksikan Jajarannya Usut Tuntas Mafia Tanah

Mafia Tanah
BANYAK atau sedikitnya kasus MT yang terungkap di masing-masing propinsi, pasti tidak sama. Tetapi, mungkin saja itu cuma soal waktu, sampai suatu ketika silih-berganti mencuat persoalan demi persoalan.

Pada satu sisi, ragam persoalan yang melatarbelakangi mereka yang terlibat dalam jaringan MT, sebuah realitas. Pada lain sisi, warga pemilik lahan baru tersadar telah tertipu oleh MT karena keawaman pengetahuan atau karena tak segera mengonversi dokumen yang dimiliki menjadi Sertifikat Tanah.

Sementara proses pemiskinan sangat mungkin mulai menggerogoti warga yang semula merupakan pemilik tanah menjadi tak punya apa-apa. Penyebabnya adalah paduan ‘kaget’ pegang uang jumlah besar hasil jual lahan karena tergiur iming-iming ‘ganti untung’ yang dimainkan tangan-tangan kotor dan culas –kemudian disebut MT. Kemudian, baru terjadi eksplosif pemberitaan media bahwa “Warga Pemilik Lahan Jadi Korban Mafia Tanah.” Lebih parah lagi kalau sosialisasi dan publikasi yang muncul nirpencerdasan masyarakat alias senada dengan iming-iming menggiurkan dari para MT.
.
Pada kasus MT Bojongpadan, seperti diuraikan Direktur Reserse Umum Polda Banten, Kombes Pol. Martri Sonny, S.I.K., S.H., M.H., Selasa (23/3/2021), pihaknya pada Februari 2021 menerima pengaduan dari seorang warga (sementara belum disebut namanya) yang menjadi korban MT. Modusnya, pemalsuan atau penipuan terkait girik palsu. Sementara ini, dari jaringan MT Bojongpandan, baru terungkap empat pelaku yaitu MRH (55), AD (38), CJ (46), dan S (55).

Para tersangka berlatar belakang profesi dan tinggal berbeda-beda. Tersangka MRH, warga Kota Baru, Kota Serang, adalah sosok yang patut diduga paham dengan baik tentang prosedur dalam urusan pajak bumi dan bangunan (PBB), mengingat ia mantan pengawai honorer di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota serang. Dua lainnya, CJ dan AD, sekuriti di KPP yang sama, masing-masing warga Pontang, Kabupaten Serang, dan warga Sumurpecung, Kota Serang. Tersangka S adalah mantan pegawai honorer kantor salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak.

Kerja sama mereka dapat dibaca sebagai sudah terbina dalam suatu jaringan, yang dapat disimak pada kronologi berikut ini:
• Seorang warga berceritera kepada U tentang masalah tanah orangtuanya di Bojongpandan, Kabupaten Serang, yang ada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB), tapi tak punya girik.
• U menyampaikan cerita korban kepada S, dan ia kemudian melanjutkannya kepada CJ dan AD.
• CJ dan AD menghubungi MRH sebagai penyedia girik (palsu).
• S kembali bertemu korban dan menyatakan sanggup mengambilkan girik di Kantor Desa, dengan biaya Rp 12 juta.
Tak lama kemudian korban menerima girik dari S.
• Korban mengadu ke Polda Banten, karena merasa telah ditipu mengingat girik yang ia terima dari S ternyata palsu. Hal ini ia ketahui ketika mengecek ke Kantor Desa, ternyata tidak terdaftar (tidak tercatat) di buku “Leter C” Desa.
Polda Banten melalui Ditserseum cq. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah (Satgas PMT) dalam kendali Kasubdit Harta Benda (Harda), AKBP Dedi D segera menurunkan tim Satgas PMT.
• Dua hari kemudian, Satgas PMT berhasil mengungkap pemalsuan girik atau penipuan yang dilakukan MRH dan kawan-kawan.
• Terungkap, girik palsu berasal dari MRH.
• Menurut Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., polisi menerapkan Pasal 263 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara terhadap tersangka MRH. Tiga tersangka lainnya, CJ, AH dan S, yang digolongkan “turut serta membantu tindak pidana” dikenakan pasal 378 KUHPidana dengan ancaman maksimal hukuman empat tahun penjara.
• Keempat tersangka berikut barang bukti kini diamankan oleh Ditserseum Polda Banten. (Sejauh ini tidak ada penjelasan tentang U yang bila dilihat dari kronologi kejadian, adalah sosok yang menceritakan masalah tanah orangtua korban di Bojongopandan kepada tersangka S).

Baca Juga:  Kapolri Sigit akan Selektif Terapkan UU ITE

Ada lagi ‘kejutan’. Tim Satgas PMT Polda Banten dalam penelurusan lebih jauh di kediaman tersangka RMH menemukan banyak dokumen palsu terkait tanah, di antaranya 57 girik palsu. Selain itu, juga blanko girik, jenis dokumen tanah, dokumen girik tahun 1970 hingga 1980an. Mafia tanah Bojongpandan ini cermat dalam aksi jahatnya. Terungkap, mereka cermat mengumpulkan contoh tanda tangan pejabat-pejabat tanah di masa lalu. Jadi, seolah-olah pejabat tahun dulu itu benar-benar telah bertanda tangan di atas dokumen sehingga terkesan dokumen yang benar. Ditemukan pula, 24 girik hasil penggandaan dalam ukuran lebar untuk Tangerang bertahun 1980 hingga 1983. Selain ditemukan pula, stempel palsu Desa berbagai tahun dari berbagai daerah, serta mesin ketik hingga peta tanah.

Kejutan masih berlanjut. Seperti diungkap Kapolda Banten, Irjen Pol. Rudy, saat ini anggotanya di Ditreserseum tengah menyelidiki tak kurang dari 324 Akta Jual Beli (AJB) yang diduga palsu. Jika ahli forensik telah menyatakan ratusan AJB itu palsu, Rudy mengatakan, akan ada tersangka-tersangka lainnya untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. Penegasan ini ia sampaikan kepada Dr. Sofyan Djalil. S.H., M.H. ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional itu sengaja datang ke Mapolda Banten, Jumat (26/3/21), untuk menyampaikan apresiasi kepada Satgas PMT Polda Banten yang telah berhasil membongkar MT Bojongpandan.

Dalam kasus MT Bojongpandan, terbaca jelas bahwa warga yang menjadi korban tidak paham atau mungkin terjebak menyederhanakan pengertian girik menjadi bukti sah kepemilikan suatu bidang tanah. Girik, biasanya oleh masyarakat, digunakan untuk merujuk pada tanah yang belum bersertifikat. Padahal, girik hanyalah bukti pembayaran pajak belaka. Undang-Undang No. 5/ 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU – PA) mengatur untuk melakukan konversi tanah, salah satunya tanah girik, ke dalam tanah ber-hak sesuai UUPA. Pelaksanaan konversi tanah tersebut harus selesai dalam 20 tahun. Tetapi, nyatanya masih banyak tanah masyarakat yang belum dikonversi. Terkadang Pemerintah juga mengadakan program ‘pemutihan’ yang dapat diikuti oleh pemilik tanah girik (https;//smartlegal/ 2018/12/04 smartlegal.id – 04 Dec 2018 I SLN – 7.39, 23/3/21 –)

Baca Juga:  Dua Anggota Satgas Pamtas Donor Darah kepada Warga Malaka

Kerawanan serupa juga dapat ditemukan di daerah lain, seperti di Kawasan Citayam dan sekitarnya yang masuk dalam wilayah Kota Depok, Jawa Barat, dan yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Di sini, juga banyak bermula persoalan dari bidang tanah yang hanya beralas girik. Ini banyak terjadi pada pembangunan kompleks perumahan, terutama yang dikembangkan oleh pengembangan perorangan. Pada kasus di sini, lebih parah lagi, banyak rumah yang terbengkalai karena oleh si pengembang perorangan tersebut telah dijual berkali-kali. Padahal, jangankan sertifikat tanah, AJB saja belum jadi. (bersambung)

Komentar