oleh

Persidangan Offline Rizieq Shihab Dibarterkan dengan Kemandirian Hakim

JAKARTA, TIMORline.com-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan acara persidangan Rizieq Shihab secara online dan mengabulkan permintaan Rizieq Shihab untuk persidangan secara offline.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com, Jumat (25/03/2021) siang, mengatakan, perubahan sikap Majelis Hakim mengabulkan acara persidangan secara offline merupakan buah dari tekanan massa simpatisan Rizieq Shihab, Tim Penasehat Hukum dan terdakwa Rizieq sendiri.

Padahal, kata Petrus, Majelis Hakim seharusnya patut menduga bahwa jika Rizieq diizinkan sidang secara offline maka kerumunan massa simpatisan Rizieq akan semakin besar, sulit dibendung yang pada gilirannya melanggar Protokol Covid-19.

“Sikap inkonsisten dan mudah goyah Ketua Majelis Hakim ini patut dipertanyakan apakah karena bersimpati atau menjadi simpatisan terdakwa Rizieq atau akibat tekanan dan pengaruh kekuatan lain di luar sidang. Ini harus dijawab agar perubahan acara persidangan secara offline tidak menimbulkan masalah hukum yaitu melanggar kewajiban Hakim menjaga kemandirian Peradilan”, kata Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, mengubah acara persidangan menjadi offline merupakan penyalahgunaan wewenang. Sebab, sidang secara online diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) dan UU. Sehingga, mengubah Tata Cara Sidang menjadi Offline, itu Perbuatan Melanggar Hukum, karena Perma itu bagian dari upaya menjaga Kemandirian Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, agar tidak ada kekuatan dari luar yang mempengaruhi Hakim.

Ketika Hakim Ketua dengan mudah dan cepat berubah sikap, kata Petrus, pertanyaannya apakah Hakim Ketua hanya sekedar bersimpati kepada Rizieq atau Hakim Ketua merupakan simpatisan yang berkepentingan dengan aktivitas dan nilai yang diperjuangkan oleh Rizieq atau semata-mata karena Hakim Ketua dipengaruhi oleh tekanan massa, setelah pada sidang-sidang sebelumnya dibentak dan dilecehkan oleh Penasehat Hukum dan terdakwa Rizieq.

Baca Juga:  Polres Malaka Reka Ulang Pembunuhan Kakek 75 Tahun di Kobalima

Bagi Petrus, jika persoalannya terletak pada Hakim bersimpati atau menjadi simpatisan Rizieq dan berkepentingan dengan nilai yang diperjuangkan Rizieq, atau karena campur tangan pihak lain di luar kekuasaan Kehakiman, sehingga Hakim kehilangan kemandiriannya, Majelis Hakim Rizieq harus mengundurkan diri dan diganti dengan Hakim lain yang lebih netral dan mampu menjaga kemandirian Peradilan.

“Publik harus paham bahwa persidangan secara Elektronik itu dilakukan demi mematuhi prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”, tandas Petrus.

Menurut Petrus, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan atau bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Sehingga, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan bagi yang melanggar dipidana.

Faktanya, kata Petrus, dalam persidangan kasus Terdakwa Rizieq, pada awal persidangan Majelis Hakim secara konsisten telah menerapkan sistem persidangan secara online guna memenuhi prinsip Solus Populi Suprema Lex Esto dan ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 dan Protokol Kesehatan Covid-19, yang sudah berjalan hampir satu tahun.

Kenyataannya, kata Petrus, Majelis Hakim sudah menggadaikan Kemandirian Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka hanya dengan sebuah Surat Pernyataan Jaminan dari Penasihat Hukum terdakwa.

Sebab, dalam Surat Pernyataan itu, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menjamin tidak akan ada kerumunan massa pada sidang-sidang berikutnya.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar