oleh

SPRI Minta Pemda Abaikan Peraturan Dewan Pers dalam Mengelolah APBD untuk Kegiatan Pengadaan Jasa Publikasi Media

JAKARTA, TIMORline.com-Pemerintah Daerah (Pemda) baik Pemerintah Propinsi (Pemprop) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) diminta mengabaikan Peraturan Dewan Pers Nomor :03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers.

Utamanya dalam mengelolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiataan pengadaan barang/jasa publikasi dan iklan reklame pada media cetak, elektronik dan media baru (media online), dan/atau penyusunan Peraturan Kepala Daerah.

“Ini kesalahan fatal yang harus segera dihentikan. Sebab, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminisrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, tandas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagie melalui siaran pers tertanggal 17 Maret 2021 yang disebar kepada wartawan.

Menurut Hence, begitu akrabnya Heintje Mandagie, dalam praktik selama ini, kebijakan Pemda baik Pemprop maupun Pemkab/Pemkot sangat merugikan media. Ini nyata dalam pemenuhan syarat kontrak kerjasama media dengan Pemda.

Surat DPP SPRI yang dikirim kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia terkait kerjasama publikasi media.

Mengutip Pasal 5 huruf a dan Pasal 9 ayat (3) UU Penyelenggaraan Administrasi Umum, Hence menyebutkan, berdasarkan azas legalitas, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Karena itulah, menurut Hence, setiap keputusan atau kebijakan pemerintah yang menggunakan atau mencantumkan Peraturan Dewan Pers sebagai salah satu dasar keputusan atau kebijakan pemerintah dalam pengadaan jasa publikasi media cacat hukum adalah cacat hukum. Sebab, Peraturan Dewan Pers bukan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak masuk dalam Lembaran Negara.

Hence menjelaskan, di dalam Peraturan Dewan Pers mengatur tentang Penanggungjawab Redaksi atau Pemimpin Redaksi wajib memiliki Kompetensi Wartawan Utama dan Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan Uji Kompetensi.

Baca Juga:  Lima Kecamatan Terendam Banjir, Pemkab Malaka Pasok Air Bersih Pakai Tanki

Hal ini dinilainya jelas-jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional sebagaimana termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257.

“Bagaimana mungkin pemerintah mewajibkan penanggungjawab media harus memiliki kompetensi wartawan utama yang diperoleh dari kegiatan ilegal dan menyalahi peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menyusun peraturan dan kebijakan. Jika kebijakan atau peraturan tersebut dipaksakan maka justru akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelas Hence.

Atas kenyataan-kenyataan praktik Peraturan Dewan Pers dan kebijakan Pemda selama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hence mengungkapkan, pihaknya sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia sebagai saran dan masukan.

Intinya, setiap Kepala Daerah diminta menghindari penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online).

“Kita maksudkan agar media tidak terdiskriminasi oleh kebijakan pemerintah daerah terkait kerjasama media yang mewajibkan verifikasi Dewan Pers dan Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi diwajibkan memiliki kompetensi wartawan utama”, demikian Hence.

Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hence meminta para Pimpinan Media se-Indonesia untuk meneruskan atau menyerahkan Surat Pimpinan SPRI itu ke pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan kerjasama media menggunakan peraturan Dewan Pers agar tidak ada lagi kebijakan Pemda yang melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Baca Juga:  Kader PKB Siap Dilantik Jadi Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: DPP SPRI

Komentar