oleh

Mantan Walikota Kupang Jonas Salean Divonis Bebas Pengadilan Tipikor Kupang

KUPANG, TIMORline.com-Mantan Walikota Kupang, Jonas Salean divonis bebas dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang pada Rabu 17 Maret 2021.

Putusan dibacakan oHakim Ketua Ari Prabowo didampingi dua hakim anggota, yakni Ibnu Kholik dan Nggilu Liwar Awang.

Setelah diputus bebas, Jonas Salean menitihkan air mata dan menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi atas dirinya karena kebesaran Tuhan.

Pertama, Tuhan Yesus yang bebaskan saya. Kedua, saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Kajati dan Kejaksaan Tinggi NTT yang punya komitmen untuk memberantas korupsi,” ujar Jonas Salean kepada wartawan.

Dia menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, dan tanah itu juga dibagi untuk masyarakat oleh Walikota Kupang sebelumnya.

Tanah itu bukan aset daerah juga. Kami tahu itu. Tetapi ini merupakan pelajaran juga bagi saya. Meskipun nama saya sudah rusak, tetapi seluruh masyarakat pasti tahu masalah sebenarnya,” jelas Jonas Salean.

Menurut Jonas, bila tanah kapling 77 hektar ini disita semua, Kota Kupang bubar. “Bubarlah Kota Kupang, makanya saya tidak mengerti,” sambungnya.

Menurut Jonas, saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan untuk memberatkan dirinya akan ditindak secara hukum.

Jadi, keterangan yang diberikan saudara Edi Dali merupakan keterangan palsu semua. Sehingga, akan diserahkan di Penasehat Hukum. Karena dasar dia, sehingga Jaksa ambil keputusan begini. Saudara Edi Dali buat keterangan palsu, supaya mendapatkan jabatan Asisten III,” kata Jonas.

Pada kesempatan itu, Jonas Salean berterimakasih kepada Ketua DPD Gokkar NTT dan Sekretaris DPD Golkar serta para Penasehat Hukum yang telah memberikan dukungan kepadanya selama ini.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim mengatakan, akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Baca Juga:  Cabup Malaka SBS Gembira Saksikan Hasil RPM di Desa Umatoos

“Kita akan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Kota Kupang ini dituntut 12 tahun penjara dalam sidang kasus pembagian aset tanah milik pemerintah.

Selain dituntut 12 tahun penjara, Walikota Kupang periode 2012-2017 itu diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 Miliar dengan subsider enam bulan kurungan dan membayar kerugian negara senilai Rp750 juta.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar