oleh

BW menjadi Kuasa Hukum AHY Pertegas Konspirasi SBY Lengserkan AU

JAKARTA, TIMORline.com-Penunjukkan Bambang Widjojanto (BW) sebagai kuasa hukum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kisruh Partai Demokrat dinilai mempertegas konspirasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melengserkan Anas Urbaningrum (AU), meskipun tampilnya BW di kubu AHY itu dikemas dalam hubungan sebagai klien dengan Penasehat Hukum.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com, Selasa (16/03/2021) malam menegaskan, hubungan BW dengan kubu AHY ini telah membuka kotak pandora atau selubung yang selama ini secara samar-samar menutupi adanya konspirasi untuk melengserkan AU dari kursi Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) lewat tangan KPK.

“Jika saja konspirasi ini benar, hal ini sekaligus membuktikan bahwa KPK di era Abraham Samad dan BW secara diam-diam menjadikan KPK sebagai alat kekuasaan politik SBY untuk memukul kader-kader PD yang menjadi lawan politik di internal PD yang tengah tidak disukai”, tandas Petrus.

Menurut Petrus, penunjukkan BW menjadi penasehat hukum kubu AHY itulah yang memantik para loyalis AU langsung bereaksi begitu tahu BW menjadi pengacara kubu AHY dalam kisruh PD. Hal ini berujung dengan lahirnya dualisme Kepengurusan DPP PD.

Mengutip pemberitaan media dengan mengungkap pernyataan Gede Pasek Suardika (GPS), salah satu sahabat AU yang juga mantan kader PD, Petrus mengatakan, hadirnya sosok BW sebagai kuasa hukum kubu AHY telah membangkitkan memori kader PD. Bahkan, memori publik pada rangkaian panjang kisah lengsernya AU dari kursi Ketua Umum PD.

Pernyataan GPS tersebut, kata Advokat Peradi, dalam kasus AU terdapat dua sosok komisioner KPK yang bersemangat sekali ingin memenjarakan AU, yaitu AS dan BW.

Karena itulah, kutip Petrus, para kader PD wajib mendalami isu pelengseran AU pada waktu itu untuk memastikan apakah ada konspirasi antara SBY dengan KPK untuk melengserkan AU demi mewujudkan ambisi SBY membangun dinasti dalam PD.

Baca Juga:  Rapid Tes 18 Orang di Malaka Negatif

Mengutip kicauan GPS melalui akun twitternya @G_paseksuardika, Senin, 15 Maret 2021, AS dan BW disebut-sebut berada dalam satu jalur dengan kubu SBY, selalu lantang beropini untuk menjerat AU dengan mengatakan pihaknya telah memeriksa lebih dari 350 orang saksi, namun waktu itu KPK masih kesulitan menemukan peristiwa pidana apa dan dengan alat bukti apa KPK dapat menjerat AU.

Amnesti Presiden
Petrus memgatakan, manuver SBY membangun dinasti Cikeas dalam PD dengan mematikan karir politik sejumlah kader PD yang potensial dan menonjol untuk menjadi calon pemimpin masa depan, semakin lama semakin terkuak, sebagaimana terungkap dalam KLB PD di Sibolangit dan melalui medsos oleh sejumlah kader PD lainnya.

“Sejumlah kader PD saat ini mulai berani mengangkat nasib mantan Ketua Umum DPP PD AU”, tandas Petrus mengutip penuturan GPS dalam akun twitternya beberapa waktu lalu.

Dalam kicauannya itu, sebut Petrus, GPS mengungkap bagaimana pola hubungan SBY selaku Presiden dengan AS dan BW selaku pimpinan KPK. AS dan BW diduga kuat memainkan peran kriminalisasi AU untuk mendepak AU dari kursi Ketua Umum PD dan berhasil.

Karena itulah Petrus berpendapat perlu segera memulihkan secara terhormat segala harkat dan martabat AU melalui sebuah amnesti dari Presiden.

“Amnesti itu hak prerogatif Presiden. Di sini, Presiden dapat membebaskan AU dari posisinya sebagai terpidana korupsi jika diyakini proses hukum terhadap AU adalah buah dari konspirasi SBY dengan pimpinan KPK era AS dan BW”, tandas Petrus.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila ini menegaskan, pernyataan BW selaku Kuasa Hukum AHY bahwa PD sedang menghadapi “brutalitas” kekuasaan Pemerintah, sesungguhnya lebih tepat dialamatkan kepada SBY ketika menyingkirkan AU dari kursi Ketua Umum PD, melalui kriminalisasi sebagai buah dari konspirasi kekuasaan.

Baca Juga:  Advertorial: Patung Maria Bunda Segala Bangsa di Belu-NTT Kebanjiran Peziarah

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar