oleh

Sidang Perdana Gugatan Sembilan TKD Melawan Pemkab TTU Dipercepat Tapi Kabag Hukum Tidak Kantongi Kuasa Bupati

KEFAMENANU, TIMORline.com-Sidang perdana gugatan sembilann Tenaga Kontrak Daerah (TKD) melawan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipercepat dari waktu yang dijadwalkan.

Sesuai relaas panggilan atau relaas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri (PN) Kefamenanu, sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu (10/03/20201).

Tetapi, waktu persidangannya dipercepat satu hari lebih awal pada Selasa (09/03/2021). Hanya saja, sidang perdana ini ditunda pekan depan, Selasa (16/03/2021).

Kuasa hukum para Penggugat yang adalah sembilan TKD di Kabupaten TTU, Adrianus Magnus Kobesi, SH dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com, Selasa (09/03) malam mengungkapkan, penundaan sidang perdana itu dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Selasa (09/03/2021).

“Sidangnya ditunda Selasa depan, 16 Maret”, tandas Magnus, begitu akrabnya Adrianus Magnus Kobesi biasa disapa.

Magnus menjelaskan, sebagai kuasa hukum para penggugat, dirinya sudah sangat siap menghadapi persidangan. Tetapi, ternyata di depan persidangan baru ketahuan kalau Kabag Hukum yang hadir mewakili para Tergugat, yakni Bupati, Sekda dan Kepala BKD TTU, tidak membawa kuasa.

“Karena Kabag Hukum tidak membawa kuasa dari bupati, ya, hakim tunda sidang ke minggu depan”, tandas Magnus.

Pihak Tergugat lainnya yang hadir adalah Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten TTU Yoseph Mokos dan Hendrik Bouk dari Perwakilan Sekretariat Dewan (Setwan).

Dalam perkara ini, para Penggugat terdiri dari sembilan orang TKD di Kabupaten TTU. Tujuh orang di antaranya TKD guru. Sedangkan dua orang lainnya TKD di Setwan TTU.

Mereka adalah Brigitta Talul, SPd, Crispina Maria Loin, SPd, Wilibrodus Fahik, SPd, Florida Anita Banu, SPd, Maria Goreti Afeanpah, SPd, Bernadina Leu, SPd, Patrisia Times, SPd, Frederic Tetibaria dan Chiprianita C. Ndale.

Baca Juga:  Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Paslon SBS-WT

Sedangkan para Tergugat adalah Bupati TTU, Sekretaris Daerah (Sekda) TTU, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) TTU, Kadis PPO dan Sekretaris Dewan (Sekwan) TTU.

Dalam gugatannya, sembilan TKD tersebut menuntut ganti kerugian baik material maupun imaterial dari Pemkab TTU senilai Rp2.628.000.000,00 atau Rp2,6 miliar.

Tuntutan ini dilakukan para TKD terhadap Pemkab TTU karena Pemkab TTU tidak membayar honorarium mereka selama 2020. Padahal, hingga saat ini mereka masih melaksanakan tugas di tempat tugas masing-masing.

Selain tuntutan ganti kerugian, sembilan TKD itu meminta Bupati TTU menerbitkan Surat Keputusan (SK) TKD 2020.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar