oleh

Pemkab Malaka Tetapkan Lokasi TPU Covid-19, Warga Kobalima Tolak

BETUN, TIMORline.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah menetapkan dua lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Covid-19. Tetapi, lokasi yang terletak di Desa Litamali Kecamatan Kobalima itu ditolak warga setempat pada Rabu (10/03/2021).

Sikap penolakan dilakukan secara spontanitas dengan cara memalang jalan masuk menuju dua lokasi itu, yakni lokasi pertama di wilayah Dusun Minarai dan lokasi kedua di Dusun Welaksakar.

Merespon sikap warga, Plh. Bupati Malaka Donatus Bere, SH terpaksa turun tangan. Dia membawa serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, Camat dan Kepala Desa.

Plh. Bupati Malaka Donatus Bere, SH bersama tim melakukan dialog dengan masyarakat Desa Litamali terkait TPU Covid-19 di Aula Kantor Kecamatan Kobalima, Rabu (10/03/2021). (Foto: Istimewa).

Masyarakat dan pemuda setempat pun diajak dialog bersama di Aula Kantor Camat Kobalima.

Dari dialog itu, Pemkab Malaka menyatakan belum bisa menetapkan lokasi tersebut menjadi lokasi pemakaman jenasah Covid-19 karena adanya aksi penolakan dari warga setempat.

Selain itu, masyarakat setempat menyatakan dua lokasi itu dekat dengan lahan atau kebun milik warga yang hasilnya dapat membantu ekonomi rumah tangga masyarakat sekitar.

Bona Hale, selaku warga menolak jika lokasi mereka dijadikan sebagai lokasi TPU jenasah Covid-19. Dia tidak mau kalau alam atau sumber air setempat tercemar.

Sebab, menurut Bona, di lokasi itu jika gali sumur hanya satu meter sudah dapat air. Di lokasi itu ada pula hasil alam seperti kepiting, udang dan kakibat.

“Jadi, saya menolak 100 persen lokasi kami dijadikan TPU”, tandas Bona.

Lius Broli, salah satu pemuda Desa Litamali juga menyampaikan penolakannya. Sebab, di lokasi tersebut ada beberapa hasil bumi yang selama ini digunakan orangtua untuk membiayai pendidikan mereka sampai menjadi sarjana.

“Kami menolak karena lokasi itu menghasilkan kekayaan alam dan sekian banyak anak termasuk saya sampai sarjana dari hasil alam itu”, tandas Lius

Baca Juga:  Plt. Kadis PKPO Malaka Pantau Ujian Akhir Sekolah Tingkat SD

Pemuda lainnya, Emen Amaral, sangat menyayangkan Pemkab Malaka yang mengambil kebijakan tanpa adanya komunikasi dengan warga setempat untuk menjadikan lahan milik mereka sebagai TPU.

Dirinya menilai, kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintahan diktator. Hal ini disampaikannya merespon penegasan Plh. Bupati Malaka Donatus Bere bahwa apa pun yang terjadi jika tidak ada solusi maka tetap dieksekusi.

Menurutnya, salah satu poin yang membuat masyarakat tidak sepakat karena awal penyerahan lahan tersebut dimaksudkan untuk pembangunan SMK Perikanan. Tetapi, pembangunan sekolah tidak jadi lalu lokasi tersebut mau dijadikan TPU jenasah Covid-19.

“Lahan itu diserahkan masyarakat untuk dijadikan pembangunan sekolah, tetapi sekarang Pemda mau eksekusi untuk dijadikan TPU. Kalau seperti ini, kami sebagai pemuda dan masyarakat menolak kebijakan ini”, tegas Emen.

Emen menerangkan, jika lokasi itu dieksekusi untuk pembangunan sekolah maka masyarakat 100 persen sangat mendukung. Tetapi, bila digunakan terkait hal lain, Pemkab Malaka perlu melakukan pendekatan kembali dengan masyarakat.

“Pemerintah jangan putuskan sendiri”, tandas Emen.

Lokasi yang diprotes ini seluas 8,1 Ha dan bersertifikat atas nama Pemda Malaka. Lahan tersebut sendiri dipersiapkan Pemda untuk dijadikan TPU Pasien Covid-19.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar