oleh

Kabupaten Malaka Rentan Pekerja Migran Ilegal dan Praktik Korupsi

BETUN, TIMORline.com-Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai daerah rentan pekerja migran ilegal. Selain itu, daerah yang berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste dan batas laut langsung dengan wilayah negara Australia ini tercatat sebagai wilayah bermasalah dalam tindak pidana korupsi hak-hak ekonomi dan sosial budaya (ekosob) rakyat.

Hal ini diungkap Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia yang juga Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia Gabriel Goa dalam rilisnya melalui akun WhatsApp yang diterima redaksi TIMORline.com, Rabu (03/03/2021).

Menurut Gabriel, selama ini para pekerja migran asal Kabupaten Malaka bepergian untuk bekerja di luar negeri secara ilegal. Sebab, mereka tidak melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Bahkan, mereka juga tidak memiliki kompetensi apa-apa.

Padahal, kata Gabriel, negara melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) . Sehingga, PMI asal Kabupaten Malaka yang bepergian untuk bekerja di luar negeri, misalnya ke Malaysia, punya kompetensi.

Kalau pun bepergian harus melalui LTSA. Sehingga, jalur keberangkatannya dan di mana pun PMI bekerja, bekerja secara legal.

Yang terjadi selama ini, kata Gabriel, PMI asal Kabupaten Malaka yang bepergian dan bekerja di luar negeri, lebih banyak ilegal.

“Pertanyaannya, mengapa orang Malaka nekad ke Malaysia secara ilegal tanpa kompetensi pula? Ini bukti Pemkab Malaka tidak menyiapkan BLK dan LTSA bagi para pekerja dan calon pekerja di Kabupaten Malaka”, tandas Gabriel.

Dia mengungkapkan, UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran mengatur secara tegas adanya LTSA dan BLK bagi PMI. Sehingga, Pemkab Malaka harus menyiapkan BLK dan pemberian LTSA bagi PMI.

Baca Juga:  Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

“Negara melalui Pemerintah wajib menyiapkan BLK dan LTSA sesuai amanat UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, katanya.

Dalam pengalaman selama ini, kata Gabriel, pekerja yang nekad berangkat ke luar negeri secara ilegal, rentan menimbulkan human trafficking atau perdagangan manusia. Mereka juga tidak memiliki kompetensi. Sehingga, Pemkab Malaka terutama dalam kepemimpinan Malaka yang baru harus segera menyiapkan BLK dan LTSA.

“LTSA dan BLK PMI harus menjadi aksi nyata dalam kepemimpinan Kabupaten Malaka yang baru sesuai UU No.18 Tahun 2017”, demikian Gabriel.

Untuk menyelamatkan Kabupaten Malaka dari perdagangan manusia dan maraknya korupsi hak-hak Ekosob rakyat Malaka, Gabriel selaku Ketua KOMPAK Indonesia dan Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, mencatat beberapa hal, antara lain :

Pertama, mendesak Bupati dan Wakil Bupati Malaka Terpilih meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan di Kabupaten Malaka.

Bila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi maka dapat langsung bekerjasama dengan Komisi Prmberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memroses secara hukum dan menghukum seberat-beratmya para pelaku dan aktor intelektualnya.

Kedua, melakukan reformasi birokrasi dan menempatkan Pejabat secara meritokrasi dan berintegritas bukan berdasarkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, bekerjasama dengan lembaga-lembaga agama dan Perusahaan membangun BLK PMI dan LTSA di Malaka.

Keempat, menjadikan Kabupaten Malaka lumbung beras dan peternakan terpadu.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar