oleh

Polda NTT Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Proyek Wisata Awololong ke JPU

KUPANG, TIMORline.com-Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda NTT melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan destinasi wisata jembatan titian apung dan kolam apung beserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu disampaikan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT melalui Kanit II Subdit 3 Tipidkor AKP Budi Guna Putra, SIK kepada sejumlah aktivis Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera-Kupang) yang diwakili Emanuel Boli, Elfridus Rivani Leirua Sableku, Anas Nasrudin, Virginia Rosalia da Silva, Risal Sableku dan Dekar Manuk di ruang Ditreskrimsus, Senin (01/03/2021) siang.

Pelimpahan berkas perkara ini dilakukan setelah penetapan dua orang sebagai tersangka pada Senin, 21 Desember 2020, yakni Silvester Samun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Abraham Yehezkiel Tsazaro L, sebagai kontraktor pelaksana.

Pada kesempatan itu, Amppera Kupang mendesak Polda NTT untuk mengembangkan proses penyidikan agar ada penambahan tersangka. Sebab, kata Koordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli, tidak mungkin proyek senilai Rp6,8 miliar itu hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Emanuel Boli membeberkan, kuitansi pembayaran belanja modal pembangunan jembatan titian dan kolam apung beserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong senilai Rp3.860.024.000 atau Rp3,8 miliar ditandatangani Kuasa Direktur PT. Bahana Krida Nusantara AYTL (tersangka), Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata, AM, dan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), VIP.

“Mengapa AM dan VIP belum ditetapkan sebagai tersangka?,” tanya Boli kepada Kanit II Subdit 3 Tipidkor, didampingi beberapa penyidik.

Menurut Boli, AM dan VIP diduga melanggar pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Jadi, kami berharap penyidik terus mengembangkan proses penyidikan agar sebelum berkas perkara kasus Awololong dinyatakan P21, harus ada penambahan tersangka,” tegas Boli.

Baca Juga:  Advokat Peradi Ali Antonius Ditahan Kejati NTT

Selanjutnya, Koordinator Lapangan (Koorlap) Elfridus Rivani Leirua Sableku mengatakan, sejak penetapan tersangka oleh penyidik pada Desember 2020, hingga kini publik terus gelisah terhadap kelanjutan proses hukum kasus ini.

“Kita ketahui bahwa korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa yang tentunya sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kami secara tegas mendesak Polda NTT untuk segera melanjutkan segala proses hukum kasus Awololong ini,” ucap Elfridus.

Ia mendesak Polda NTT segera melimpahkan berkas perkara ke JPU dan melakukan penahanan tersangka sesuai aturan hukum.

Dirinya sangat menyayangkan keputusan Pemda Lembata yang melantik tersangka berinisial SS sebagai pimpinan SKPD di Kabupaten Lembata, bagaimana mungkin oknum yang sedang sebagai pelaku tindak pidana korupsi kemudian diberikan kepercayaan menduduki jabatan publik ini?,” kesal Elfridus, mahasiswa Fakultas Hukum Undana Kupang.

Aktivis Amppera, Anas Nasrudin menegaskan, Polda NTT juga harus segera menahan kedua tersangka. Dia kuatir yang bersangkutan kembali melakukan tindak pidana atau melarikan diri sebagaimana diatur dalam Padal 21 KUHAP.

AKP Budi Guna Putra menjelaskan, pihaknya akan terus mendalami penyidikan secara profesional. Jika ada penambahan tersangka, Amppera Kupang dan pers akan diundang dalam ekspos perkara.

Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menyatakan, saat ini ada dua kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian masyarakat NTT. Sehingga, penyidik Polda NTT harus menyelesaikannya agar tidak menumpuk kasus di tahun yang akan datang.

Kedua kasus itu adalah pekerjaan pembangunan Jeti dan Kolam Renang Apung berserta Fasilitas lain Pulau Siput Awalolong Kabupaten Lembata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2018 dan TA 2019 dan kasus bawang merah di Kabupaten Malaka.

“Saat ini Polda NTT sudah melaksanakan semua proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambah komandan bintang dua itu.

Baca Juga:  Kapolsek Malaka Timur Didorong dan Ditantang Duel, Lalu Disuruh Bertanggungjawab

Kapolda NTT juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi berlarut-larut.

Kasus-kasus jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga dapat memberikan kepastian hukum, manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait,” jelasnya.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar