oleh

Kerumunan Massa Presiden Jokowi di Maumere itu Sebuah ‘Accident’

Catatan: Petrus Selestinus, Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores

SEJUMLAH pihak telah memberikan kritik keras soal peristiwa kerumunan massa yang terjadi pada 23 Pebruari 2021 saat Presiden Jokowi dan rombongan dalam iring-iringan melintasi jalan dari Bandara Frans Seda Waioti, Maumere, menuju Napun Gete, Waiblama, guna meresmikan Bendungan Napun Gete yang sudah selesai dibangun pemerintah.

Ada yang secara ekstrim menyamakan peristiwa kerumunan massa yang hanya sekedar mau menyapa Presiden Jokowi saat melintas di Jalan menuju Bendungan Napun Gete Maumere dengan peristiwa kerumunan massa penjemput Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno Hatta pada 10 Nopember 2020 dan pada saat resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan Jakarta Pusat, 11 Nopember 2020.

Karena itu pula mereka menuntut Polri memproses hukum Presiden Jokowi secara pidana sebagaimama Polri saat ini tengah memproses pidana Rizieq Shihab. Sebab, di mata mereka, baik Rizieq Shihab maupun Presiden Jokowi sama-sama telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerumunan massa sehingga harus ada perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip negara hukum.

Jelas Beda
Membandingkan kerumunan massa saat kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi di Maumere pada 23 Pebruari 2021 dengan kerumunan massa penjemput Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta pada 10 Nopember 2020 dan saat resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan pada 11 Nopember 2020 lalu, jelas berbeda dalam segala aspek, sehingga sulit ditemukan kesamaannya.

Karena itu, sangat tidak fair, tidak jujur dan tidak pada tempatnya, jika ada kelompok yang menggeneralisir kasus kerumunan massa di Maumere dengan kerumunan massa Rizieq Shihab di Jakarta lalu menuntut agar ada perlakuan yang sama.

Baca Juga:  Komisi I DPRD Malaka Minta Pj. Kades Weulun Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Ini tentu saja tidak fair karena massa yang berkerumum pada saat Presiden Jokowi melintas di sepanjang jalan menuju Bendungan Napun Gete, adalah massa yang spontan, tidak terorganisir, tidak dalam satu asosiasi dan tidak konstan.

Spontanitas massa itupun hanya terjadi pada dua titik lokasi, berasal dari warga perkampungan di sepanjang jalan yang dilalui Presiden Jokowi, tanpa direkayasa atau dikerahkan apalagi dikoordinir, sebagaimana terbukti dari jumlah massa yang berkerumun dalam jumlah kecil, berpakaian apa adanya, tanpa persiapan sapaan secara adat sebagaimana lazimnya orang Maumere menyambut kedatangan tamu negara.

Sedangkan pada kerumunan massa penjemput Rizieq Shihab, mereka adalah massa yang diorganisir, terasosiasi dalam FPI dan datang dari luar (Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung dll), sebagaimana terbukti dari penggunaan atribut FPI dan lain-lain, menggunakan bis luar kota, berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta dan di Petamburan, dalam jumlah sampai puluhan ribu massa.

Tidak Masuk Kualifikasi Pelanggaran
Terkait tuntutan sejumlah pihak agar persoalan kerumunan massa di Maumere saat Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Napun Gete, diproses hukum supaya ada persamaan di hadapan hukum dengan apa yang saat ini dihadapi Rizieq Shihab, berupa pertanggungjawaban pidana, hal itu adalah hak setiap orang untuk menuntut keadilan dan Polri atau siapapun tidak perlu menghalang-halangi mereka yang mau melapor.

Publik sudh cerdas dan bisa membedakan, mana peristiwa yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan dan mana yang tidak. Rizieq Shihab dkk dimintai pertanggungjawaban secara pidana oleh Kepolisian, oleh karena Rizieq Shihab dkk telah mengundang ribuan simpatisan, untuk hadir dalam resepsi pernikahan putrinya di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, pada 11 Nopember 2020. Hal itulah yang menimbulkan kerumunan massa besar sehingga masuk dalam kualifikasi melanggar UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga:  Wishnutama, Berpendidikan Internasional yang menjadi Wartawan hingga Menteri Pariwisata

Hal berbeda terjadi atas kerumunan massa di Maumere pada 23 Pebruari 2021, di mana pihak Protokol Istana dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tidak mengundang bahkan melarang warga Maumere untuk menghadiri pengresmian Bendungan Napun Gete, sebagaimana terbukti dari tidak adanya konsentrasi massa saat Presiden Jokowi tiba di Bandara Frans Seda Waioti hingga Bendungan Napun Gete, Maumere. Termasuk tidak ada kerumunan massa di sepanjang jalan sepanjang 50 Km, kecuali secara sporadis di dua titik berbeda.

Terjebak Kerumunan Massa Spontan
Presiden Jokowi dipastikan dalam perjalanannya tetap berada dalam protokoler kesehatan Pandemi Covid-19. Namun Presiden Jokowi dan rombongan serta merta terjebak dalam massa spontanitas yang merapat ke tengah jalan, menutup jalan sehingga mobil Presiden Jokowi dan rombongan mau tidak mau harus berhenti agar massa dapat melihat wajah Presiden Jokowi dari dekat.

Artinya perisitiwa kerumunan massa spontan di Maumere ini suatu “accident” atau setidak-tidaknya hanya sebuah “incident” kecil. Ini paling tidak hanya cukup ada klarifikasi dari Pemkab Sikka (Bupati dan Kapolres Sikka) selaku tuan rumah.

Dengan klarifikasi itu diharapkan permasalahannya menjadi jelas dan pihak-pihak yang berpandangan lain tidak lagi menggunakan kacamata kuda dalam melihat dan menggeneralisir kasus ini dengan kasus yang dihadapi Rizieq Shihab.

Polri harus bersikap tegas dan profesional. Apalagi dalam menghadapi gelombang Laporan Polisi yang bakal muncul. Sebab, ada sebagian orang ingin melapor hanya sekedar latah dan ingin memanfaatkan panggung untuk publisitas diri.

Kelompok lainnya lantas menggunakan kacamata kuda dalam melihat peristiwa ini. Mereka mencoba menutup mata terhadap kasus-kasus yang mendera Rizieq Shihab dengan pasal berlapis untuk beberapa tindak pidana. (*)

Komentar