oleh

Resmi!!! Sembilan TKD Gugat Pemkab TTU Rp2,6 Miliar

KEFAMENANU, TIMORline.com-Sembilan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp2.628.000.000,00 atau Rp2,6 miliar.

Sembilan TKD itu adalah Brigitta Talul, SPd, Crispina Maria Loin, SPd, Wilibrodus Fahik, SPd, Florida Anita Banu, SPd, Maria Goreti Afeanpah, SPd, Bernadina Leu, SPd, Patrisia Times,SPd, Frederic Tetibaria dan Chiprianita C. Ndale.

Dari sembilan TKD itu, tujuh di antaranya TKD guru, sedangkan dua lainnya TKD di Kantor Setwan TTU.

Ada pun pihak Pemkab TTU yang digugat, yakni Bupati TTU, Sekretaris Daerah (Sekda) TTU, Badan Kepegawaian Daetah (BKD), Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (PKO) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) TTU.

Gugatan Perdata ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Senin, 22 Pebruari 2021 dengan Nomor Perkara No : 4/P.dt.G/2021/PN Kfm.

Untuk mengajukan gugatan ini, kesembilan penggugat didampingi Adrianus Magnus Kobesi, SH, Advokat dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Timor.

Magnus, begitu akrabnya Adrianus Magnus Kobesi, selaku kuasa hukum dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com, Selasa (23/02/2021), menjelaskan, materi gugatan para TKD itu adalah menuntut Pemkab TTU untuk memberikan Surat Keputusan (SK) TKD Tahun 2020.

Selain itu, Pemkab TTU diminta membayar upah kerja sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP) NTT saat ini sebesar Rp1.950.000,00. Besaran UMP ini, ternyata berbeda jauh dengan Honorarium TKD yang besarannya hanya Rp1.250.000,00.

“Kasian para TKD ini. Nasib mereka ibarat sudah jatuh tertimpah tangga pula. Mereka sudah bekerja selama 12 bulan terhitung 2020 hingga gugatan dibuat tetapi belum dibayar”, tandas Magnus.

Magnus mengatakan, dengan tidak membayar honorarium mereka, Pemkab TTU secara nyata-nyata telah merugikan kesembilan TKD itu baik kerugian material maupun imaterial.

Baca Juga:  Maradona, Pemain Sepak Bola Dunia Meninggal

Karena itu, Magnus akan bersama-sama dengan para kliennya menuntut Pemkab TTU membayar biaya kerugian baik kerugian material maupun imaterial sembilan TKD itu sebesar Rp2,6 miliar.

Menurut Magnus, tuntutan biaya ganti kerugian sebesar itu ditujukan kepada Pemkab TTU. Sebab, Pemkab TTU telah secara nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Mengutip bunyi Pasal tersebut, Magnus mengatakan, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

“Gugatan ini sedang menunggu proses panggilan sidang dari para pihak beberapa hari ke depan”, demikian Magnus.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar