oleh

Peran Strategis Advokat dalam Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia (1)

Catatan: Akhmad Bumi, Advokat Peradi NTT

DALAM sejarah bangsa Indonesia, advokat telah melewati jalan panjang dalam dinamika pembangunan hukum nasional sejak 1920-an. Advokat memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan negara di bidang hukum.

Sesama penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) memiliki tanggungjawab yang sama atas keadaan hukum di Indonesia.

Jika keadaan hukum Indonesia dikatakan buruk, tapi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) merasa sukses maka akan sulit meyakinkan publik bahwa para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) telah menjalankan tugas dan tanggungjawab hukum dengan sebaik-baiknya (kontra produktif).

Di satu sisi dikatakan penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) itu sukses dan sangat berperan, misalnya Jaksa selaku penegak hukum sukses menangkap dan menahan penegak hukum lain yakni advokat (baca: Advokat Ali Antonius).

Jaksa menahan Advokat Ali Antonius di saat sedang menjalankan kuasa yang sah dari klien berdasar Pasal 16 UU Advokat.

Dalam Pàsal 16 itu ditegaskan dan diperluas lagi melalui Putusan MK Nomor; 26/PUU-XI/2013. Putusan MK memperluas bukan saja di dalam Pengadilan tapi di luar Pengadilan sepanjang advokat tersebut sedang dalam membela klien dengan syarat memiliki itikad baik.

Itikad baik merujuk pada penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yakni sedang menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Pengertian itikad baik mensyaratkan dalam membela kepentingan klien berdasar kuasa yang sah menurut undang-undang. Berbeda hal jika advokat tersebut tidak sedang menjalankan kuasa yang sah. Jika sedang menjalankan kuasa yang sah dengan itikad baik maka berlaku Pasal 16 UU Advokat.

Tapi pada sisi lain kenyataan hukum Indonesia juga buruk, misalnya Kejati NTT tidak sanggup atau sengaja tidak menangkap dan menahan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT dan Benny R. Pellu selaku Kepala Devisi Pemasaran Kredit Bank NTT sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang dalam putusannya, yang atas perbuatan mereka telah merugikan keuangan Negara ratusan miliar rupiah. Hal seperti ini yang membuat wajah hukum Indonesia semakin suram. Atau masih banyak contoh yang lain.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Kristina Lazakar, Akhmad Bumi: Helio yang Bilang Harta itu Hadiah Perkawinan, Bukan Putusan Pengadilan

Olehnya mental para penegak hukum tidak sedang dalam suatu kebencian, dendam, permusuhan atau persekongkolan dalam mengungkap atau sedang menangani sebuah kasus demi keadilan dan kepastian hukum.

Dinamika Advokat
Sebelum lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003 terdapat beberapa nomenklatur Advokat, misalnya Pokrol Bambu, Pengacara Praktek, Advokat, Konsultan Hukum/Legal Consultant, Penasehat Hukum dan Kuasa Hukum.

Istilah Pokrol Bambu merupakan sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol Bambu adalah julukan bagi siapa saja yang mampu, berani dan telah atau tengah menjalani memberikan jasa bantuan hukum termasuk untuk bersidang di Pengadilan sekalipun bukan sarjana hukum (tidak resmi) atau Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kualifikasi atau pendidikan hukum.

Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan Advokat yang berizin/resmi.

Kemudian, istilah Pokrol diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol, yaitu Pasal 1, “yang dimaksud pokrol dalam peraturan ini adalah mereka yang memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian tanpa pengangkatan oleh Menteri Kehakiman, dan yang memenuhi syarat-syarat termaksud dalam Pasal 3.

Pasal 3, berbunyi, “untuk melaksanakan pekerjaan pokrol harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan Negeri tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, pokok pokok hukum perdata dan hukum pidana, Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun, Bukan pegawai Negari atau yang disamakan dengan pegawai negeri”.

Setelah era Pokrol Bambu muncul istilah Penasehat Hukum. Sesuai maksud dari istilah Penasehat Hukum dalam Pasal 36 UU Nomor 14 tahun 1970, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor M.03-PR.08.05 tahun 1987 ini atas dasar ukuran pejabat mana yang dasarnya telah mengeluarkan ijin untuk berpraktek hukum membedakan mereka yang sehari-hari berprofesi sebagai Penasehat Hukum hanya dalam dua golongan yakni: Advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di mana pun di seluruh wilayah Indonesia dan Pengacara Praktek yang diberi ijin oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Baca Juga:  Dari Musda Forkoma PMKRI NTT, Malaka Layak Jadi Show Window Indonesia

Baik Advokat maupun Pengacara Praktek masing-masing memiliki tempat kedudukan yang sudah ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya atau surat “ijin praktek” yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Semenjak mereka mengucapkan sumpah profesinya di muka Ketua Pengadilan Tinggi setempat, nama mereka terdaftar baik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi maupun pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana tempat kedudukannya (domisili hukum) ditentukan.

Hanya penasehat hukum yang namanya terdaftar pada suatu Pengadilan Tinggi/Negeri sajalah yang dapat dibenarkan beracara di muka Pengadilan sesuai dengan maksud surat keputusan pengangkatannya atau “surat izin praktek” yang dipegangnya.

Ada juga istilah Konsultan Hukum/Legal Consultant adalah Advokat/Pengacara yang memberikan jasa konsultasi hukum kepada kliennya dan tidak identik dengan litigator (di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) melainkan memberikan jasa penanganan seputar aspek-aspek legal umumnya dalam dunia korporasi/perusahaan.

Kuasa Hukum, adalah Advokat/pengacara yang menjalankan kuasa dari kliennya dan identik dengan litigator. Setelah lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, semua profesi yang berkaitan dengan pemberian jasa bantuan hukum tersebut disebut Advokat (Pasal 1 angka 1). (*/bersambung)

Komentar