oleh

Advokat dalam Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia (2)

Catatan: Akhmad Bumi, Advokat Peradi NTT

SEJAK profesi Advokat dikenal pada 1920-an, ia sudah dijuluki sebagai “officium nobile” artinya profesi yang mulia dan terhormat. Ia disebut profesi mulia karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia yang fundamental.

Olehnya, pada saat ia melayani masyarakat berdasar kuasa yang sah berdasar UU, di saat itu ia menjadi bagian dari pelaksana fungsi penegakkan hukum. Olehnya Advokat di satu sisi menjalankan tanggungjawab profesi, disisi lain ia turut bertanggungjawab atas penegakkan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Olehnya pada diri advokat selalu menjunjung tinggi azas fair, impersonal, impartial, objektif yang selalu dikedepankan.

Arti Advokat
Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah (nomenklatur) di atas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai lawyer atau ahli hukum.

Perbedaan pengertian di sini adalah antara peran yang diberikan oleh lawyer yang memakai istilah Advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut trial lawyer atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah attorney at law serta di Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah counselor at law atau di Inggris dikenal dengan istilah solicitor.

Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin advocare, yang berarti to defend, to call to one’s aid, to vouch or to warrant. Sedangkan dalam bahasa Inggris Advocate, berarti to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly.

Dalam UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar undang-undang.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian Advokat yang dapat didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang.

Ada yang mengartikan bahwa Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

Baca Juga:  Akhmad Bumi: Putusan PN Larantuka Dihormati Tapi Putusan Hakim Tidak Objektif

Ada juga diartikan Advokat sebagai seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan beragam pengertian tersebut, dirumuskan Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee berdasar Undang-undang.

Organisasi Advokat
Perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia dirunut sebagai berikut:

Pada Masa Pasca Kemerdekaan: Balie van Advocaten, yang anggota umumnya berkebangsaan Eropa. Persatuan Pengacara Indonesia (Perpi, 1927) beranggotakan para pokrol bambu.

Pada Masa Orde Lama:
Tahun 1959-1960, “Balie” Jawa Tengah, Balai Advokat Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. Pada tanggal 14 Maret 1963, Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dalam Seminar Hukum Nasional merupakan embrio Peradin.

Kepengurusan PAI dijabat oleh tim ad-hoc yang bertugas untuk: 1) Menyelenggarakan kongres nasional Advokat Indonesia. 2) Mempersiapkan nama organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik. 3) Merencanakan program kerja dan pengurusan definitif. Pada tanggal 30 Agustus 1964, dibentuk Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam Kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo. Pada tanggal 3 Mei 1966, PERADIN ditunjuk sebagai pembela tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September (G 30 S PKI) dan sekaligus sebagai satu-satunya wadah organisasi para Advokat di Indonesia.

Pada Masa Orde Baru:
Pada Kongres 1977, PERADIN mengadopsi beberapa Resolusi, yakni: a) Korps Advokat sebagai salah satu elemen penegak hukum turut bertanggung jawab bersama dengan ahli hukum di bidang lainnya dan dengan masyarakat secara umum bagi pembangunan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. b) Indonesia sebagai negara hukum harus bertanggung jawab untuk menjamin dan menghormati hak fundamental warga negara, baik dalam aspek politik, maupun sosialnya, sehingga dapat tercipta masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia; c) PERADIN harus meningkatkan perannya selaku organisasi perjuangan sebagai komitmen esensialnya untuk mencapai kebenaran, keadilan dan supremasi hukum.

Beberapa anggota PERADIN yang tidak setuju dengan Resolusi PERADIN mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI).

Baca Juga:  Advertorial: Di Masa Pandemi Covid-19: Pemkab Belu Hadir Bawa Bantuan, Rakyat Tidak Susah

Dukungan pemerintah secara diam-diam dicabut kembali ditandai dengan berdirinya antara lain Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH-1979), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Fosko Advokat (Forum Studi dan Komunikasi Advokat) dan Bina Bantuan Hukum (BBH).

Pada 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi peleburan PERADIN dan Organisasi Advokat lainnya dalam IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) sebagai wadah tunggal. Pada 10 November 1985 disepakati berdirinya IKADIN.

Pada 1987, Pemerintah memberikan ijin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) sebagai wadah bagi pengacara praktek. Didirikan sebagai akibat dikotomi “Advokat” dan “pengacara praktek”.

Timbul juga organisasi Advokat yang berdasarkan pada praktek kekhususan, seperti Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI-1988) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM-4 April 1989).

Tanggal 27 Juli 1990 sedikitnya dua ratusan anggota Ikadin dari kubu Gani Djemat-Yan Apul, yang pada waktu itu mengikuti Musyawarah Nasional Ikadin di Hotel Horison Ancol menyatakan keluar dari Ikadin dan berikrar mendirikan organisasi Advokat yang bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Masa Rekonsolidasi dan Reformasi: Pada t 1995, Pemerintah memfasilitasi dua seminar di Jakarta untuk IKADIN, AAI, dan IPHI. Hasilnya adalah Kode Etik Bersama dan pembentukan Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Belakangan, IKADIN menarik diri dan memberlakukan kembali Kode Etik IKADIN untuk para anggotanya.

Diawali dengan tiga kali pertemuan di Januari 2002, pada 11 Februari 2002 dideklarasikan berdirinya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).

Kegiatan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) adalah: a) Panitia bersama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktek tanggal 17 April 2002; b) Membuat Kode Etik Advokat Indonesia pada 23 Mei 2002; c) Mendesak diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang Advokat.

Tanggal 18 Pebruari 2003 kelompok sarjana syariah mendirikan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI).

Setelah Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan 5 April 2003 dibentuk KKAI versi kedua pada 16 Juni 2003 yang bertujuan sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat 3 dan memiliki kegiatan melaksanakan verifikasi atas Advokat sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat 1 dan membentuk Organisasi Advokat (Pasal 32 ayat 4).

Baca Juga:  Akhmad Bumi: Kasus Dugaan Korupsi Proyek Awololong Bolak-balik JPU dan Penyidik Polda NTT

Pada 21 Desember 2004, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-undang Advokat. Pada Mei 2007 saat Musyawarah Nasional Ikadin IV yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, berujung pada terbentuknya dua versi kepengurusan, yaitu versi Otto Hasibuan dan versi Teguh Samudera.

Pada 30 Mei 2008 di Balai Sudirman, Jakarta, empat Organisasi Advokat terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) versi Teguh Samudera, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) mendeklarasikan Pendirian Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai wujud protes dari pecahnya dua kepengurusan pada Munas Ikadin IV di Balikpapan.

Kemudian sekira 2008, PERADIN bangkit kembali yang pada 1985 sudah dilebur ke IKADIN, dan sudah terpecah menjadi dua versi Ropaun Rambe dan versi Frans Hendra Winarta.

Sampai saat ini sedikitnya terdapat tiga organisasi Advokat yakni Peradi, KAI, dan Peradin. Bahkan dalam perkembangan terakhir lebih dari itu. Pasca lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003, menurut Pasal 2, 3 dan 4 UU tersebut prosedur dan mekanisme cara pengangkatan Advokat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) versi PERADI dan Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) versi KAI; 2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) versi PERADI dan Ujian Calon Advokat (UCA) versi KAI; 3. Mengikuti magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor Advokat; 4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat. (*/habis)

Komentar