oleh

Ketua Umum PPWI: Sejak Kapan Virus Corona Tebang Pilih Wartawan

JAKARTA, TIMORline.com-Sejak kapan virus corona tebang pilih atau memilih-milih wartawan terverifikasi atau belum terverifikasi lembaga sontoloyo itu untuk diinfeksi.

Pertanyaan pedas ini dilontarkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke saat ditanya media, Sabtu (13/02/2021).

Pertanyaan retoris itu diungkapkan Wilson merespon pertanyaan media terkait Surat Edaran Dewan Pers yang ditujukan kepada organisasi pers yang menyebut salah satu syarat wartawan peserta vaksinasi Covid-19 adalah wartawan yang medianya terverifikasi Dewan Pers.

Lembaga sontoloyo yang dimaksudkan Wilson adalah Dewan Pers. Lembaga ini disorotinya menyusul beredarnya surat Dewan Pers yang ditujukan bagi organisasi pers underbow lembaga tersebut.

Surat edaran itu mengundang berbagai respon dan tanggapan beragam dari berbagai pihak.

“Saya tidak ikutan divaksin karena organisasi saya tidak ada dalam daftar”, kata Usman dalam percakapan WhatsApp Grup khusus wartawan yang medianya mungkin belum terdaftar di Dewan Pers.

“Sama, saya juga,” timpal rekan wartawan dari media online lainnya di group itu.

Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke malahan menanggapi santai Surat Edaran Dewan Pers ini dengan sentilan pedas.

“Anda semua sudah tahulah, lembaga Dewan Pers itu konyol bin tolol. Sejak kapan virus corona memilih-milih wartawan terverifikasi atau belum terverifikasi lembaga sontoloyo itu untuk diinfeksi, haha” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012 itu terkekeh, Sabtu (13/02/2021).

Dalam Surat Edaran bertajuk ‘Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan’, Dewan Pers menetapkan syarat bagi 5.000 wartawan yang bisa mendaftar sebagai peserta vaksinasi Covid-19 tahap pertama, sebagai berikut:
1. Media/wartawan yang berkantor redaksi atau beroperasi di Jakarta Raya, termasuk wartawan media luar Jakarta/luar negeri yang liputannya di Jakarta Raya.
2. Perusahaan pers/medianya minimal terverifikasi administratif oleh Dewan Pers atau wartawan bersangkutan telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan atau mendapatkan rekomendasi dari organisasi wartawan.
3. Diutamakan wartawan lapangan dalam arti luas, yakni wartawan yang sehari‐hari bertugas di lapangan peliputan atau berinteraksi dengan orang luar dalam durasi cukup lama (min 15 menit).
4. Calon penerima vaksin wajib mengisi google form yang telah tersedia.
5. Deadline pengisian dan pengumpulan form data oleh calon ialah Selasa, 16 Februari 2021 pukul 24.00 WIB.

Baca Juga:  Siang Ini, 214 Media Massa Indonesia Dianugerahi Sertifikat Penghargaan dari Kerajaan Maroko

“Bagi saya, tidak divaksin juga tidak ada masalah”, tandas Wilson.

Wilson sendiri mengaku, selama ini dia patuhi protokol kesehatan, bermasker, cuci tangan, hidup bersih, teratur, makan bergizi, lebih banyak diam dan bekerja di rumah, dan lain-lain.

Beberapa kali ikut test Covid-19, termasuk test antigen berbiaya Rp230 ribu akhir Januari lalu. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya dinyatakan negatif dari terinfeksi virus tersebut,” ungkap Wilson lebih lanjut.

Sebenarnya, sambung lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu, mungkin pihaknyalah dari kalangan pers yang pertama menyampaikan usulan agar wartawan menjadi kelompok warga yang diprioritaskan menerima vaksinasi setelah para tenaga kesehatan.

Usulan tersebut dia sampaikan kepada Danrem 052/Wijayakrama Tangerang saat acara Silahturahmi Danrem dengan Insan Media, awal Desember 2020 lalu.

Disusul, pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo pada paruh akhir Januari 2021 agar wartawan dimasukkan ke dalam kelompok yang perlu diprioritaskan mendapat vaksinasi.

Usulan itu selanjutnya direspon Presiden Jokowi memasukkan wartawan dalam kelompok warga yang diprioritaskan divaksin. Saya secara pribadi merasa senang karena kesehatan kawan-kawan wartawan mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” kata Wilson.

Tetapi, yang sangat disayangkan Wolson adalah ketika program vaksinasi Covid-19 bagi wartawan ini dipercayakan kepada lembaga ‘pro-diskriminasi’ seperti Dewan Pers, akhirnya tujuan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas Covid-19 terhambat.

Menurut Wilson, sebetulnya vaksinasi bertujuan untuk mencapai kondisi herd immunity masyarakat yang hanya dapat dicapai jika 70 persen warga memiliki kekebalan tubuh dan kesehatan yang prima dalam melawan Covid-19.

Artinya, persyaratan untuk mendapatkan vaksinasi harus dikaitkan dengan tujuan vaksinasi, yang kesemuanya itu terkait dengan kesehatan dan imunitas masyarakat.

Jadi, syarat peserta vaksinasi bagi wartawan harus terverifikasi Dewan Pers itu adalah sebuah kebodohan akut,” tegas Wilson yang juga menyelesaikan program pendidikan pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia.

Baca Juga:  13 Tahun PPWI, Wilson Lalengke: Jurnalistik itu Tugas dan Tanggungjawab Seluruh Warga

Terkait kebijakan diskriminatif Dewan Pers dalam implementasi program vaksinasi yang dibiayai pakai uang rakyat itu, Wilson mengimbau pekerja media yang tereliminasi dan teralienasi untuk tidak berkecil hati.

Sebagai peneguhan, Wilson bilang, bagaimana pun pahitnya aturan yang diterapkan Dewan Pers terhadap kalangan pers di negeri ini, itulah yang terbaik dari segala pilihan kebijakan buruk yang dimiliki lembaga itu.

Lebih jauh Wilson mengimbau teman-teman wartawan dan pewarta warga untuk jangan bersedih dan berkecil hati.

“Mungkin hanya selevel itulah kualitas pikir dan nurani para pemangku jabatan di Dewan Pers. Sangat mungkin itulah yang terbaik dari semua pilihan buruk yang dipunyai lembaga tersebut”, demikian Wilson. (APL/Red)

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar