oleh

Akhmad Bumi: Putusan PN Larantuka Dihormati Tapi Putusan Hakim Tidak Objektif

LARANTUKA, TIMORline.com-Akhmad Bumi, SH selaku kuasa hukum Yuvenalis B. Siola mengaku menghormati Putusan Pengadilan terkait Permohonan Praperadilan antara Yuvenalis B. Siola melawan Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim). Tapi, Putusan Hakim tersebut dipandang tidak objektif dan tidak sesuai hukum.

Hal itu disampaikan Akhmad Bumi seusai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim), Selasa (09/02/2021) sebagaimana dikutip warta-nusantara.com.

Dari Putusan Pengadilan tersebut, Akhmad selaku kuasa hukum Yuvenalis B. Siola mencatat beberapa point, sebagai berikut:

1. Kita hormati putusan Pengadilan tapi Putusan Hakim tidak objektif dan tidak sesuai hukum.

2. Gugatan Praperadilan ini dilihat sisi formilnya, yakni penetapan tersangka, telah memenuhi syarat atau tidak terkait dua alat bukti sesuai KUHAP.

3. Dalam pertimbangan hakim yang dibaca melalui putusan itu hakim melihat dua alat bukti berupa alat bukti keterangan saksi dan alat bukti petunjuk.

4. Soal alat bukti petunjuk ini belum terbentuk karena alat bukti petunjuk adalah alat bukti tidak langsung yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Dari fakta sidang praperadilan alat bukti petunjuk belum terbentuk karena tidak ada alat bukti surat dan keterangan terdakwa.

6. Posisi sebagai terdakwa kalau sudah di Sidang Pengadilan, keterangan terdakwa itu yang melengkapi alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat lalu membentuk alat bukti petunjuk.

7. Dari sisi pembuktian yang dihadirkan Termohon, penetapan Yuvenalis B. Siola selaku konsultan perencana menjadi tersangka tidak memenuhi syarat yakni minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP.

8. Yang dihadirkan dalam sidang praperadilan hanya satu alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi. Secara formil bermasalah dan bertentangan dengan KUHAP.

Baca Juga:  104 ODP Kasus Covid1-9 di NTT

9. Termohon tidak hadirkan alat bukti surat berupa LHP Inspektorat dalam persidangan praperadilan, padahal LHP itu penting sebagai bukti surat. Ini juga tidak menjadi bagian dari pertimbangan Hakim.

10. Karena kasus tersebut harus dicermati dengan baik. Pindah lokasi bukan soal teknis perencanaan tapi masyarakat yang menolak, itu harusnya masuk dalam kualifikasi force majeure atau keadaan luar biasa. Ada penetapan dulu keadaan luar biasa karena ada penolakan lokasi oleh warga. Dasar keadaan luar biasa tersebut dijadikan dasar kontraktor dilakukan PHK, kemudian dilakukan perencanaan ulang termasuk lelang karena terkait dengan memindahkan lokasi. Tapi nyatanya tidak. Pindah lokasi bukan urusan dan tanggungjawab Pemohon selaku konsultan perencana. Olehnya kami tanyakan Pemohon ini terkait kasus yang mana Waigeka atau Waimawu.

11. Alat bukti ahli, alat bukti surat tidak ada. Alat bukti petunjuk belum terbentuk, olehnya penetapan Konsultan Perencana tidak memenuhi syarat menurut KUHAP, sangat prematur dan tidak profesional. Olehnya ruang pengujiannya melalui Praperadilan.
Jika hakim berpandangan demikian dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusan praperadilan, kami anggap itu sebagai terobosan hukum. Artinya hanya satu alat bukti seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka. Ini langkah maju karena dapat merobohkan KUHAP, doktrin, kerangka hukum dan pendapat para ahli hukum.

12. Putusan hakim dihormati. Apapun putusan Pengadilan kami hormati. Inilah yang disebut putusan adil menurut hukum sesuai pandangan hakim. Artinya dari hakim PN Larantuka membuat terobosan hukum baru, satu alat bukti seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam sebuah perkara pidana.

Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: warta-nusantara.com

Komentar