oleh

Konsultan Perencana SPAM IKK Ile Boleng-Flotim Praperadilankan Kejari Larantuka

LARANTUKA, TIMORline.com-Yuvenalis B. Siola selaku Konsultan Perencana Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng di Adonara Kabupaten Flores Timur (Flotim) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Larantuka melawan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Gugatan praperadilan itu ditempuh Yuvenalis melalui kuasa hukumnya, Akhmad Bumi, SH menyusul penetapan Yuvenalis sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi SPAM IKK Ile Boleng, beberapa waktu lalu.

Sidang praperadilan lanjutan perkara ini digelar di PN Larantuka, Rabu (03/02/2021).

Sidang dimulai pukul 10.00 wita, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pukul 13.00 wita dan berakhir pukul 17.15 wita.

Dalam sidang lanjutan ini, Yuvenalis selaku Pemohon Gugatan Praperadilan melalui kuasa hukumnya Akhmad Bumi menghadirkan 19 bukti surat dan 5 orang saksi. Tiga saksi di antaranya adalah Tim Pemeriksa Produk Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Flotim, yakni Alex Marsel, Gabriel Gago Karens dan Philipus de Rosari.

Ada pula salah satu saksi tenaga lapangan survei di Waigeka, yakni Antonius Lakun Hurin. Sedangkan saksi lainnya adalah Yosep Ama Payong, warga Desa Lite.

Di depan persidangan, saksi Tim Pemeriksa Hasil Produk Perencanaan Konsultan Perencana pada Dinas PUPR Kabupaten Flotim, yakni Gabriel Gago Kerans, Alex Marsel dan Philipus de Rosari menjelaskan, setelah produk perencanaan diserahterimakan, tanggungjawab konsultan perencana telah selesai.

“Soal pindah lokasi dari Waigeka ke Waimawu bukan merupakan soal teknis perencanaan tapi soal adanya penolakan dari warga masyarakat setempat saat kontraktor pelaksana mulai melakukan pekerjaan fisik”, demikian keterangan para saksi sebagaimana diungkap Akhmad Bumi selaku kuasa hukum Pemohon.

Yosep Ama Payong, warga Desa Lite yang dihadirkan Pemohon sebagai saksi menjelaskan, survei yang dilakukan Konsultan Perencana di Waigeka Desa Lite disetujui masyarakat, tokoh adat, pemilik lahan dan Pemerintah Desa.

Baca Juga:  Jabatan Wabup Kosong, Bupati Malaka: Fraksi Gerindra dan PKB Tidak Memiliki Kewenangan

“Kita menyerahkan lahan mata air Waigeka tersebut kepada pemerintah Flores Timur dan Pemerintah menunjuk lokasi itu kepada Konsultan Perencana untuk dilakukan survei”, demikian para saksi menerangkan sebagaimana diungkap Akhmad.

Para saksi juga senada menerangkan kalau penyerahan lokasi kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan pada Maret 2018. Tetapi, pada Oktober 2018, masyarakat Desa Lite kembali menolak kontraktor pelaksana.

Atas penolakan itu, lokasi SPAM IKK Ile Boleng dipindahkan ke Waimawu karena ada gejolak sosial masyarakat.

“Jadi, pemindahan SPAM IKK Ile Boleng bukan soal perencanaan dari konsultan perencana tetapi adanya penolakan dari masyarakat Desa Lite”, tandas Akhmad mengutip keterangan para saksi.

Ada pula saksi lainnya, Antonius Lakun Hurin. Saksi ini mengaku ikut melakukan survei sepanjang 14 kilometer dari Waigeka ke lokasi sasaran di Kecamatan Ile Boleng, naik gunung, turun lembah, keluar dan masuk hutan.

“Tenaga survei sekira 7 orang. Survei berlangsung sekira dua minggu. Libatkan orang lokal dan tenaga ahli dari Bandung sekaligus ahli pengolahan data. Tenaga ahlinya adalah Pak Diki”, tandas Antonius.

Saksi Gabriel Gago Kerans dari Dinas PUPR c.q Tim Pemeriksa menjelaskan, setelah serah-terima pekerjaan, Konsultan Perencana yang adalah Pemohon diminta untuk presentasi hasil perencanaan di Waigeka di hadapan DPRD.

Setelah mendengar presentasi hasil perencanaan Konsultan Perencana, DPRD pun setuju.

Di akhir persidangan, Kejari Larantuka selaku Termohon mengajukan keberatan untuk menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebab, BAP itu dokumen negara. Saat ini pun perkaranya masih dalam proses hukum.

Merespon keberatan Termohon Kejari Larantuka, hakim pemeriksa praperadilan menjelaskan kalau itu hak termohon.

“Kalau Termohon tidak menghadirkan BAP di depan persidangan, hakim menganggap tidak pernah ada dan akan menjadi bahagian dari pertimbangan Hakim dalam memutus perkara praperadilan ini”, kata Akhmad mengutip hakim tunggal Tigor H. Napitupulu, SH.

Baca Juga:  Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh

Saat pembuktian surat, kata Akhmad, Pemohon menunjukan akta asli dari Notaris/PPAT terkait kuasa perwakilan.

“Jadi, Pemohon atau Konsultan Perencana bukan perusahaan bodong. Tapi ada akta asli dari Notaris/PPAT”, demikian Akhmad.

Selain Konsultan Perencana, pihak lain yang ditetapkan Penyidik Kejari menjadi tersangka adalah Kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sidang lanjutan perkara ini akan digelar pada Kamis, 4 Pebruari 2021 pukul 11.00 wita untuk menghadirkan bukti Surat Termohon dan Saksi Termohon pada pukul13.00 wita.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar