oleh

Ketua Umum PPWI: Pemda Dilarang Jadi Jongos Dewan Pers

JAKARTA, TIMORline.com-Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) baik propinsi maupun kabupaten dilarang menjadi jongos Dewan Pers.

Sebab, Dewan Pers itu tidak lebih dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hal ini diungkap Wilson melalui rilisnya yang disebar kepada media melalui akun WhatsApp-nya, Rabu (03/02/2021).

Wilson mengungkap hal ini merespon Surat Edaran Kominfo Kota Medan No. 480/0317 tertanggal 19 Januari 2021 yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Sekda Kota Medan No. 485/7049 tertanggal 8 Agustus 2019, yang mengacu kepada Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/1/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standard Perusahaan Pers.

Menurut Wilson, peraturan-peraturan pemeritah daerah serupa itu dijumpai juga di beberapa gelintir pemda lainnya di negeri ini, seperti Sumatera Barat, Lampung dan Bangka Belitung.

“Pemerintah Kota Medan, juga pemerintah daerah lainnya, jangan menjadi jongos alias babu Dewan Pers”, tandas Wilson.

Wilson menegaskan, peraturan-peraturan yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Daerah dibuat di atas surat berlogo Garuda Pancasila, yang tidak semestinya berisi ketentuan yang bernuansa ketundukkan atau ketaatan di bawah logo-logo lainnya, seperti logo bunga kuburan (kamboja) Dewan Pers.

Baginya, sebagai lembaga non pemerintah (Non Governmental Organization), Dewan Pers hakekatnya tidak lebih dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pers.

Karena itulah, Wilson menilai, Surat Edaran Dewan Pers merupakan produk hukum yang hanya mengikat para personil di internal lembaga Dewan Pers dan underbow-nya.

“Sekali lagi saya tegaskan, peraturan-peraturan Pemeritah baik Pusat maupun Daerah tidak boleh tunduk dan taat terhadap surat edaran atau peraturan apa pun yang dibuat LSM Dewan Pers”, tandas Wilson.

Baca Juga:  Wabup Belu Serahkan BLT-DD bagi 242 KK Desa Silawan-Tastim

Mengutip Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, alumnus Lemhanas itu mengatakan, Dewan Pers bukanlah lembaga verifikasi media atau lembaga perizinan di bidang pers.

Sehingga, ketentuan verifikasi media oleh lembaga Dewan Pers diperuntukan dan atau diperlukan hanya untuk internal Dewan Pers saja, tidak boleh dijadikan ukuran dan dasar penentuan kebijakan dan peraturan oleh lembaga lain, apalagi oleh institusi Pemerintah.

Wilson menilai, Uji Kompetensi Wartawan atau UKW yang diselenggarakan di bawah lisensi Dewan Pers adalah ilegal. Sebab, dalam UU Pers, tidak ada ketentuan tersurat maupun tersirat yang memberikan hak kepada Dewan Pers dan underbow-nya untuk melakukan UKW.

Dia menjelaskan, uji kompetensi bagi semua bidang pekerjaan, keahlian dan profesi, adalah ranahnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya dilakukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sehingga, berdasarkan ketentuan perundangan ini, Dewan Pers sesungguhnya telah melakukan malpraktek perundangan ketika melakukan UKW. Oleh karena itu, lembaga pemerintah yang mengikuti dan mengaminkan perilaku sesat Dewan Pers terkait UKW (termasuk verifikasi media) dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran perundangan.

“Kekeliruan ini harus dihentikan”, demikian Wilson.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar