oleh

Siswi Nonmuslim Diwajibkan Berjilbab

Catatan: Petrus Selestinus, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila

PEMERINTAH dan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat bersama Forkompimda harus bertanggungjawab atas perlakuan Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN (Negeri) 2 Padang, Sumatera Barat. Sekolah ini y mewajibkan siswi nonmuslim mengenakan jilbab di area sekolah pada jam sekolah di hari Senin sampai Jumat.

Kebijakan yang mewajibkan siswi nonmuslim berjilbab ini jelas menghalang-halangi  anak untuk menikmati budayanya sendiri sekaligus mengekang kebebasan dan hak azasi manusia (HAM) siswi nonmuslim yang oleh UU telah diberikan perlindungan secara berlapis mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aturan teknis.

Karena itu apa yang dilakukan Penyelenggara Pendidikan SMKN 2 Padang tidak hanya sekedar melanggar perbuatan yang dilarang oleh UU Perlindungan Anak, tetapi juga sudah melanggar Konstitusi dan HAM terlebih perbuatan itu dikualifikasi sebagai Intoleran dan persekusi anak di Lembaga Pendidikan Publik yang seharusnya memberikan kenyamanan pada anak.

Anti Kebhinekaan
Anehnya meskipun Peraturan yang mewajibkan Anak didik nonmuslim di SMKN 2 Padang mengenakan jilbab pada jam dan hari sekolah merupakan peristiwa pelanggaran terhadap Hak Anak dan HAM seseorang dan sudah berlangsung cukup lama, namun tidak ada satupun pimpinan Forkompimda Propinsi Sumatera Barat mengambil tindakan administratif dan hukum terhadap pihak sekolah.

Ini menunjukan bahwa betapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Propinsi Sumatera Barat menutup mata terhadap perbuatan terlarang atau yang dilarang oleh UU Perlindungan Anak, bahkan perisitiwa ini bisa menjadi parameter untuk menduga bahwa sebagian besar ASN dan Aparat Forkompimda Sumatera Barat sudah terpapar Intoleransi sebagai embrio Radikalisme dan Terorisme yang sudah lama terjadi.

Oleh karena itu, tanggungjawab atas peristiwa yang mengarah kepada sikap Anti Kebhinekaan, Persekusi dan Intoleransi yang dilakukan oleh pihak SMKN 2 Padang, tidak bisa hanya dipikul oleh Guru Sekolah dan Penyelenggara Sekolah, tetapi juga harus menjadi tanggungjawab kolektif seluruh Pimpinan dan Anggota Forkompimda di Propinsi Sumatera Barat, karena dinilai sebagai pembiaran.

Baca Juga:  Kaos Kreatif Perdana Milenialis Kobalima 2021 Malaka Dilepas ke Publik

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadien Makarim, Gubernur, Kanwil, dan lainnya jangan hanya bisa menyalahkan Guru dan Pengelola Pendidikan dengan menyerukan ditindak, dipecat, dimutasi dan lain-lain. Menteri Nadien Makarim justru bersama jajaran di bawahnya harus ikut bertanggungjawab. Apalagi peristiwa pemaksaan pemakaian jilbab ini sudah menyangkut kohesivitas kebhinekaan masyarakat Minang di Padang dan di seluruh Indonesia.

Mendikbud RI Nadien Makarim, Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan lain-lain harus memberi perhatian khsusus terhadap Sumatera Barat dalam soal ini, khususnya seluruh Pimpinan Forkompimda di Padang, jangan hanya jadi penonton.

Kepada Pimpinan Sekolah dan Guru yang memaksa Anak didik nonmuslim mengenakan Jilbab harus diproses pidana di samping sanksi administratif.

Pertanyaannya, mengapa peristiwa ini berlangsung sejak lama tetapi dibiarkan pejabat Forkompimda se-Sumatera Barat? Padahal, peristiwa ini harus dilihat sebagai faktor penyebab Intoleransi, Radikalisme, dan lain-lain, dapat berkembang biak secara sistimatis dan terstruktur di kalangan ASN dan Aparat Penegak Hukum, di sejumlah daerah karena merosotnya ketaatan terhadap Nilai Dasar ASN dan NKRI, sehingga diperlukan perhatian serius  Pemerintah Pusat. (*)

Komentar