oleh

Kemendagri Usulkan Pemekaran Tiga  Propinsi di Papua

JAKARTA, TIMORline.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan pemekaran empat propinsi di Propinsi Papua. Mekanisme pemekaran itu akan diatur melalui persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker)  Komite I DPD RI dengan Kemendagri terkait Pembahasan Draf Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua di Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Di hadapan para Senator yang hadir, termasuk Senator dari Papua dan Papua Barat, Mendagri Tito Karnavian menjelaslan, untuk saat ini, usulan propinsi di Propinsi Papua yang akan dimekarkan adalah Propinsi Papua Selatan, Pegunungan Tengah dan  Papua Tengah.

“Mekanisme pemekaran ini diatur melalui persetujuan MRP dan DPRP”, tandas  Mendagri Tito.

Menurut mantan Kapolri ini, skenario pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan di Papua. Sebagai contoh adalah Manokwari dan Sorong. Kedua daerah ini dinilainya berkembang sangat cepat setelah terbentuknya  Propinsi Papua Barat.

Terkait rencana pemekaran Propinsi Papua ini, Mendagri Tito menjelaskan, Pemerintah telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua.

“Ini masukan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat Papua”, tandas Mendagri Tito.

Menurut Mendagri,  kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua.

“Saat ini masih banyak daerah yang tergolong daerah tertinggal. Tetapi,  wilayah yang luas tentu saja menjadi persoalan rentan kendali”, kata Mendagri Tito.

Merespon berbagai pendapat yang berkembang dalam Raker, Mendagri Tito menjelaskan,   perpanjangan Otsus dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk itu sangat diperlukan.

Soal jaminan keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua atau AOP, Mendagri Tito bilang  pemerintah sangat menjaminnya. Tetapi, UU Otsus yang mengatur OAP juga terdegradasi oleh UU Sektoral.

Baca Juga:  PPWI  Ketemu  Kapolres Kepulauan Sangihe

Sebagai solusi, kata Mendagri Tito, Pemerintah  telah mengambil kebijakan dengan menurunkan standarisasi rekrutmen ASN dan peningkatan kualitas pendidikan di Papua serta menggiatkan pendidikan vocational bagi OAP.

Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: PPWI Nasional

Komentar