oleh

Gegara Tidak Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, 20-an Anggota DPRD TTU Segel Ruang Pimpinan Dewan

KEFAMENANU, TIMORline.com-Gegara tidak tindaklanjuti aspirasi masyarakat, 20-an anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyegel ruang pimpinan DPRD setempat, Kamis (28/01/2021).

Dua puluhan anggota Dewan itu merupakan perwakilan dari semua fraksi di DPRD TTU.

Tindakan penyegelan itu dilakukan dengan cara memalang-silang dua pintu pimpinan Dewan menggunakan dua batang bambu.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD TTU Agustinus Tulasi yang dihubungi TIMORline.com melalui jaringan telp selulernya, Kamis (28/01/2021) sore, memandang tindakan penyegelan itu sebagai hal wajar.

“Ini dinamika kita saja di Dewan”, kata Gusti, begitu akrabnya Agustinus Tulasi.

Gusti mengungkapkan, sesuai rencana, sebetulnya mereka harus rapat evaluasi kinerja lembaga DPRD TTU selama satu tahun perjalanan lembaga, hari ini. Tetapi, ternyata yang tidak hadir adalah dua pimpinan Dewan, yakni Ketua DPRD TTU Hendrikus Bana dan Wakil Ketua Yasintus Lape Naif. Padahal, semua anggota Dewan hadir.

“Karena dua pimpinan kita tidak hadir, semua anggota yang hadir pada kecewa. Terakhir, anggota putuskan untuk segel pintu dua ruang pimpinan, palang pakai bambu”, tandas Gusti.

Gusti yakin, Senin pekan depan segelnya sudah dibuka. Sehingga, aktivitas pimpinan Dewan akan berjalan normal seperti biasa.

Sekretaris Fraksi Ampera DPRD TTU Yohanes Salem dari Partai Demokrat, melalui akun WhatsApp-nya menjelaskan, ada sejumlah agenda yang sebenarnya harus dibahas dalam Rapat Evaluasi Kinerja DPRD TTU yang sudah direncanakan sebelumnya, hari ini.

Sebab, agenda-agenda itu selama ini lambat direspon pimpinan Dewan. “Pimpinan Dewan lambat mengakomodir setiap usulan anggota DPRD atas aspirasi masyarakat yang tidak pernah ditindaklanjuti”, tandas Jhony, begitu akrabnya Yohanes Salem.

Jhony mencatat, usulan anggota DPRD TTU atas aspirasi masyarakat yang tidak pernah ditindaklanjuti, antara lain persoalan pertambangan di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan.

Baca Juga:  Gubernur VBL Serius Urus Stunting di TTU

Terhadap persoalan ini, menurut Jhony, sebetulnya anggota DPRD TTU sudah melakukan kunjungan lapangan yang dipimpin langsung Ketua DPRD TTU Hendrikus Bana pada Juli 2020. Tetapi, hingga hari ini tidak ada respon pimpinan untuk menindaklanjutinya.

Aspirasi masyarakat lainnya, sebut Jhony, sejumlah guru kontrak mendatangi Kantor Dewan, beberapa waktu lalu. Mereka diterima komisi/alat kelengkapan DPRD. Anggota Dewan mengharapkan pembentukan Panitia Khusus untuk mendalami persoalan tenaga kontrak daerah ini. Tetapi, hingga hari ini, pimpinan Dewan tidak menindaklanjutinya.

Selain itu, menurut Jhony, perlu dilakukan Evaluasi Umum di awal tahun 2021 terhadap kinerja lembaga DPRD selama 2020. Sekalian, memperbaiki kinerja DPRD pada 2021.

Jhony menilai, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diterima anggota Dewan, pimpinan selalu menghindar.

Karena itulah, dalam rapat koordinasi pada 26 Januari disepakati untuk diagendakan rapat evaluasi pada 28 Januari, hari ini.

“Setelah semua anggota hadir, ternyata pimpinan secara sepihak menunda lagi jadwal rapat evaluasi ke minggu depan tanpa alasan yang jelas”, demikian Jhony.

Tindakan penyegelan ruang pimpinan Dewan dilakukan sekira 20-an anggota fraksi sekira pukul 14.00 wita.

Sebelum penyegelan ruang pimpinan Dewan, dilakukan rapat koordinasi penundaan rapat evaluasi ke pekan depan. Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan semua fraksi, yakni Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Faksi Hanura, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Persatuan Indonesia Sejahtera (Gabungan Partai Perindo dan PKS) dan Fraksi Ampera (Gabungan PDI Perjuangan, Demokrat, PAN dan Berkarya).

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar